Saturday, 17 Aug 2019
Minangkabaunews
headline
home berita Bukittinggi

Pemko Bukittinggi dan Kejaksaan Teken MoU Mengenai Hal Ini

Selasa, 12 Februari 2019 - 23:38:39 WIB - 686
Pemko Bukittinggi dan Kejaksaan Teken MoU Mengenai Hal Ini
Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Ferry Taslim saat menandatangani MoU dengan Pemko Bukittinggi, Senin (11/2)


BUKITTINGGI - Pemko Bukittinggi dan Kejaksaan Negeri kerjasama di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kerjasama itu ditandai dengan Penandatanganan MoU, antara Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, dengan Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Ferry Taslim, di Hall Balaikoya Bukittinggi, Senin (11/2).

Menurut Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, Nota Kesepakatan (MoU) ini ditandatangani tiap tahun sesuai dengan penetapan APBD Kota Bukittinggi. Nota Kesepakatan akan ditindak lanjuti dengan berbagai kerjasama antara SKPD Kota Bukittinggi, dengan unsur Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Antara lain dengan Jaksa Pengacara Negara dalam kegiatan Kuasa Hukum Pemerintah Kota Bukittinggi, Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan lain-lain.

"Khusus TP4D, dalam dua tahun terakhir telah dilakukan kerjasama dalam pengawalan dan pengamanan pembangunan yang bersumber dari APBD, seperti pembangunan RSUD Kota Bukittinggi, kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi dan lainnya," kata Ramlan.

Untuk itu, Ramlan mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kejaksaan Negeri Bukittinggi atas bantuan dan kerjasama selama ini.

"Ke depan, setelah penandatanganan MoU, maka seluruh pendampingan, konsultasi, legal opini dan seluruh kerjasama akan dipusatkan kepada Bagian Hukum dan HAM selaku leading sector untuk dan atas nama Walikota Bukittinggi, sehingga setiap kerja sama yang dibangun dan disepakati akan lebih terarah, terintegrasi dan dapat dipertanggung jawabkan," ujar Ramlan.

Terkait pembekalan dan penerangan Hukum yang dilakukan usai penandatanganan MoU, menurut Ramlan, peserta yang ahdir adalah Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, Sekretaris Badan/ Dinas/ Kecamatan, Kabag, Kabid, Lurah, Kepala UPTD, Kepala Sekolah TK/ SD/ SMP Negeri selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP). Tahun 2019 ini Pemko Bukittinggi menganggarkan belanja sebanyak Rp. 128.552.400.871,-. Terdiri dari belanja langsung, antara lain belanja hibah, bantuan sosial dan lain-lain serta belanja barang dan jasa serta belanja modal.

"Untuk itu, kita harapkan bantuan dari Kejaksaan Negeri Bukittinggi dalam upaya pencegahan atau preventif dan persuasif, pendampingan hukum, koordinasi dengan inspektorat selalku APIP serta melakukan monitoring dan evaluasi, sehingga terdapat kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi pejabat dilingkungan Pemko Bukittinggi dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya," katanya.

Sekaitan itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Ferry Taslim, dalam materinya, mengatakan, Kajari membuka pintu lebar-lebar bagi aparatur yang ingin berkonsultasi.

"Banyak hal yang bisa kita kerjasamakan dalam hal menjalakan pemerintahan," sebut Ferry Taslim.

Dikatakan, Kota Bukittinggi punya potensi yang sangat bisa dikembangkan. Seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pariwisata, perdagangan dan jasa dan didukung dengan didukung fasilitas yang ada. Dari potensi unggulan Bukittinggi itu memiliki efek, berupa fenomena yang akan timbul berupa Urban Spraw. Yaitu fenomena dimana terjadinya kawasan-kawasan permukiman yang tidak beraturan di daerah Sub Urban tanpa diatur oleh perencanaan tataguna lahan. Fenomena itu dapat dari aspek lingkungan, aspek ekonomi dan aspek sosial.

"Dalam menciptakan Good and Clean Governance, ada empat hal yang harus menjadi perhatian kita. Good Government, suatu kesepakatan menyangkut pengaturan Negara yang diciptakan bersama pemerintah, masyarakat Madani, dan swasta. Clean Government, Pemerintah yang bersih dari KKN, dengan asas kepastia hukum, tertib penyelenggaraan Negara, kepentingan umum, keterbukaan, akuntabilitas, proporsionalitas dan profesionalitas. Good governance, pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima seluruh masyarakat. Clean Governance, pemerintahan yang efektif, efisien, berwibawa, bertanggung jawab, jujur, transparansi dan bersih dari KKN," terangnya.

Government (Pemerintahan) dan Governance (Penyelenggara Pemerintahan), artinya paradigma yang hendak dikembangkan adalah pemerintahan yang baik dan bersih (system) yang juga didukung oleh penyelenggara pemerintahan yang baik dan bersih (SDM). Tanpa menjaga keseimbangan terhadap dua hal itu, maka akan muncul ketimpangan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang pada akhirnya akan menimbulkan kehancuran terhadap system bernegara.

Berkaitan dengan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), menurut Ferry Taslim, dibentuk berdasarkan Kepja no 152 Tahun 2015. Latar belakangnya adalah meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjaga kelancaran program pembangunan dan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pembangunan nasional di pusat maupun daerah.

TP4D hadir menjawab kegamangan pemerintah daerah dalam membangun daerahnya. Tp4d berlaku selirih indonesia. Tujuan TP4D agar pemerintahan dan pembangunan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Kedepan, fungsi pencegahan lebih didahulukan dari fungsi penindakan. Penindakan akan menjadi obat terakhir. (rul)

Editor/Sumber: Siel Saputra
Tag: bukittinggi,sumatra-barat

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Pelantikan Anggota DPRD Padang Periode 2019-2024 Hingga Saat ini Masih Belum Jelas

Pelantikan Anggota DPRD Padang Periode 2019-2024 Hingga Saat ini Masih Belum Jelas

...

BMKG Terbitkan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem di Wilayah Sebagian Sumbar

BMKG Terbitkan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem di Wilayah Sebagian Sumbar

PADANG -- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim yang...

Padang Pariaman Nyatakan Anti Narkoba, LGBT dan Pernikahan Dini

Padang Pariaman Nyatakan Anti Narkoba, LGBT dan Pernikahan Dini

PADANG PARIAMAN - Forum Anak Kabupaten Padang Pariaman deklarasikan sebagai generasi muda yang anti narkoba, anti LGBT...

Anggota DPRD Padang Periode 2019-2024 Segera Dilantik, Catat Tanggalnya

Anggota DPRD Padang Periode 2019-2024 Segera Dilantik, Catat Tanggalnya

PADANG -- Sekretariat DPRD Padang saat ini sedang bersiap untuk pelantikan 45 anggota DPRD Padang periode 2019-2024,...

BKSD Sumbar Survei Lolasi KEE di Dua Kecamatan di Kabupaten Agam

BKSD Sumbar Survei Lolasi KEE di Dua Kecamatan di Kabupaten Agam

...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media