Thursday, 17 Oct 2019
Minangkabaunews
headline
home berita Opini

Hadiah Mahasiswa untuk Dosen, Antara Terimakasih dan Gratifikasi

Senin, 18 Februari 2019 - 22:42:57 WIB - 2001
Hadiah Mahasiswa untuk Dosen, Antara Terimakasih dan Gratifikasi
Ilustrasi (Foto: Dok. Istimewa)


Oleh: dr. Hardisman, MHID, PhD

Pemberian oleh mahasiswa kepada dosen kembali hangat dibicarakan dalam internal kampus dalam dua bulan terakhir. Karena memang, pada akhir tahun hingga Februarii bertepatan dengan selesainya semester ganjil dan banyak mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhirnya. Selesai tugas akhir, baik berupa skripsi atau tesis berarti sudah selesai pula fase Pendidikan mahasiswa tersebut.

Sudah jamak disampaikan oleh para sejawat dosen di seluruh penjuru Indonesia, bahwa pada menyelesaikan studinya, banyak mahasiswa yang datang menemui dosennya dan menyampaikan terimakasih dengan memberikan bingkisan dan hadiah. Kadang kala, hadiah itu juga tidak murah.

Bahkan yang juga sering menjadi perbincangan para dosen tidak hanya pemberian hadiah ucapan terimakasih setelah selesai ujian. Namun juga adanya penyajian atau hidangan makanan dan minuman oleh mahasiswa yang bersangkutan untuk menjamu para dosen penguji yang hadir.

Perguruan tinggi bidang kesehatan, seperti pada program Kebidanan, keperawatan, dan kedokteran, lebih menjadi sorotan. Hidangan saat ujian dan pemberian hadiah terimakasih disinyalir pada sebagian tempat melewati batas kewajaran.

Praktek ini ditemukan dan disampaikan oleh sejawat dosen hampir seluruh perguruan tinggi, baik negeri ataupun swasta. Terjadi di Jawa, Sumatera, Sulawesi ataupun lainnya.

Disinilah muncul pertanyaan dan diskusi oleh para sejawat dosen, bolehkah menerima hadiah ini? Bagi dosen di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), apakah ini bukan termasuk dalam gratifikasi sebagaimana diatur oleh undang-undang.

Hadiah dan Gratifikasi

Secara sosial dan kultural, memberikan hadiah sebagai ucapan terimakasih adalah bahagian dari budaya masyarakat kita. Ucapan terimaksih kepada orang yang telah dianggap berjasa membantu adalah hal sewajarnya dilakukan.

Akan tetapi, adalah hal yang salah jika pemberian hadiah dikaitkan dengan keiinginan untuk mendapatkan sesuatu dari penerima karena posisi jabatannya, yang disebut sebagai gratifikasi.

Secara tegas, sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 juncto nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi mengatur secara jelas tentang gratifikasi ini. Sebagaimana yang disebutkan pada penjelasan pasal 12B, bahwa gratifikasi adalah setiap penerimaan baik berupa uang atau barang, bahkan komisi atau discount.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 12, bahwa penerimaan itu adalah akibat dari posisinya sebagai pegawai atau pejabat negara, yang dapat terjadi dengan atau tanpa meminta. Penerimaan tersebut dapat merubah kuputusan atau tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya.

Undang-undang tersebut tentunya bersifat umum yang mengatur semua lini, khusus bagi pejabat negara atau apparat negara. Secara prinsip, jika praktek-praktek tersebut mengganggu penyelenggaraan jasa layanan publik atau Keuangan negara.

Salahkan?

Lalu bagaimanakah penerapannnya? Apakah sedemikian terlarangnya menerima hadiah sebagai ucapan terimakasih jika masih ada kaitannya dengan hubungan jabatan dan pekerjaan?
Bagi semua aparatur sipil negara (ASN), termasuk didalamnya PNS ataupun penerima upah yang dari Keuangan pemerintah pusat ataupun daerah telah diatur dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014. Sehingga dosen PNS dan dosen tetap bukan PNS pada PTN, terikat dengan UU ini. Secara tidak langsung UU juga mencakup setiap dosen tidak tetap yang mengajar pada sebuah perguruan tinggi yang dibayar dengan keuangan pemerintah pusat atau daerah, dalam tugasnya sebagai dosen.

Undang-Undang ini mengatur bahwa pada perinsipnya jika seorang pegawai menerima hadiah akibat dari pekerjaan atau jabatannya maka harus dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan atau instansi yang berwenang untuk itu. Sebagaimana yang ditegaskan kembali dalam Surat Edaran KPK No.B1341 tahun 2017 tentang tentang pedoman dan batasan gratifikasi.

Hadiah yang diterima tidak wajib dilaporkan bila pemberian itu nilainya kurang dari satu juta rupiah, pemberian sesama pegawai, pemberian karena hubungan keluarga dan tidak terkait dengan kegiatan pekerjaann, atau prestasi pekerjaan selama tidak pembayaran ganda dan pemerian terkait bencana atau belasungkawa.

Bagaimana Hadiah Mahasiswa?

Praktek pemberian hadiah pada dosen disikapi berbeda oleh institusi. Sebahagian institusi memandang bahwa UU tersebut mencakup hadiah atau pemberian kepada dosen sebagai sebuah bentuk gratifikasi. Karena dosen tersebut menerima hadiah adalah atas dasar jabatan yang melekat pada dirinya. Sedangkan dia sudah mendapat gaji atau penghasilan tambahan lainnya dari menguji atau membimbing mahasiswa tersebut.

Jabatan yang melekat kepada dosen berkaitan dengan kewajibannya memberikan bimbingan dan menguji kepada mahasiswa yang ia telah ditugaskan. Oleh karena itu, lebih tegas disebutkan meskipun mahasiswa memberikan hadiah tersebut dengan sukarela tau tulus, tetaplah merupakan sebuah gratifikasi.

Inilah yang diungkapkan sudah sejak lama oleh juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahwa hadiah dosen saat skripsi atau tesis apun bentuknya dianggap sebagai sebuah gratifikasi.

Atas dasar pertimbangan ini, Kementerian Ristekdikti mengeluarkan edaran Nomor 108/B/SE/2017 tanggal 23 Februari tahun 2017 yang menyebutkan bahwa untuk menjaga integritas hubungan pedagogis antara dosen dan mahasiswa, serta integritas proses akademik, dosen dilarang menerima dan atau meminta hadiah atau pemberian apapun dari mahasiswa atau siapapun yang berhubungan dengan tugasnya sebagai dosen. Sebaliknya, mahasiswa juga dilarang memberi hadiah atau pemberian apapun kepada dosen dengan alasan apapun.

Jika hadiah atau pemberian setelah sukses ujian dipandang sebagai sebuah gratifikasi, maka memberi dan memberi ataupun menghidangkan makanan sebelum ujian berlangsung tentu lebih bisa dipandang sebagai gratifikasi. Meskipun dikatakan pemberian itu tidak dapat mempengaruhi keputusan dosen dalam meberikan penilaian, namun berdasarkan logika UU yang telah disebutkan dengan alasan kronologis waktu lebih bisa menjadi alasan.
Sebaliknya, sebagaimana yang disebutkan dalam SE KPK tentang pedoman gratifikasi yang membatasi batasan pemnerian/ penerimaan gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah satu juta rupiah, maka sebahagian besar hadiah mahasiswa terhadap dosen adalah dalam batas aman. Artinya hadiah dari mahasiswa kepada dosen dalam batas yang wajar adalah sebuah kewajaran pula.

Begitu juga dengan hidangan mahasiswa kepada dosen, tidak masuk kedadalam gratifikasi yang mesti dilaporkan. Akan tetapi, sebagaimana yang pernah disampaikan juru bicara KPK, ini akan masuk kedalam ranah etis dan profesionalitas institusi. Sehingga Surat Edaran Kemenristekdikti tentang hal ini selayaknya mendapat perhatian. (*)


Penulis adalah Dosen Etika dan Hukum Kesehatan, Program Pascasarjana S2-S3 FK-Universitas Andalas, Email: hardisman@fk.unand.ac.id

Editor/Sumber: Reza s.
Tag: daerah,ekonomi,feature,hukum,indonesia,opini,padang,sumatra-barat

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Kacabjari Suliki Disomasi PH Tersangka Kasus Dugaan Pencurian Getah Pinus

Kacabjari Suliki Disomasi PH Tersangka Kasus Dugaan Pencurian Getah Pinus

LIMAPULUH KOTA - Tim penasehat hukum, M Irfan Qadim, tersangka kasus dugaan pencurian getah pinus di Nagari...

Saat Hendak Mencuri, Pelaku Curanmor Dicokok Tim Jatanras Polres Bukittinggi

Saat Hendak Mencuri, Pelaku Curanmor Dicokok Tim Jatanras Polres Bukittinggi

BUKITTINGGI -- Tim Jatanras Polres Bukittinggi kembali berhasil menangkap satu orang pelaku pencurian kendaraan...

Untuk Tanah Datar Lebih Baik, DPC Demokrat Membuka Penjaringan Balon Bupati dan Wakil Bupati

Untuk Tanah Datar Lebih Baik, DPC Demokrat Membuka Penjaringan Balon Bupati dan Wakil Bupati

TANAH DATAR - DPC Demokrat Tanah datar membuka penjaringan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar...

Tangani Bencana, BPBD 50 Kota Bangun Terobosan Berbasis Masyarakat

Tangani Bencana, BPBD 50 Kota Bangun Terobosan Berbasis Masyarakat

LIMAPULUH KOTA - Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Limapuluh Kota membuat terobosan baru untuk...

30 Orang CPNS IAIN Batusangkar Ikuti Latsar di Balai Diklat Keagamaan Padang

30 Orang CPNS IAIN Batusangkar Ikuti Latsar di Balai Diklat Keagamaan Padang

TANAH DATAR -- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar mengirim sebanyak 30 orang terdiri dari 27 orang calon...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media