Monday, 26 Aug 2019
Minangkabaunews
headline
home berita Politik

Kartu Pra-Kerja Jokowi Dituding Menggaji Pengangguran, Begini Jawaban TKN

Kamis, 07 Maret 2019 - 11:59:01 WIB - 659
Kartu Pra-Kerja Jokowi Dituding Menggaji Pengangguran, Begini Jawaban TKN
Presiden Joko Widodo (Foto: Merdeka.com)


POLITIK - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Ace Hasan Syadzily, mengatakan, kebijakan Kartu Pra-Kerja merupakan investasi jangka panjang bangsa ini untuk menciptakan SDM yang memiliki keterampilan, berkualitas, dan daya saing. Belakangan, Kartu Pra-Kerja dikritik karena dinilai akan membebani APBN.

"Kami berkeyakinan dengan kebijakan Kartu Pra-Kerja ini Presiden menginginkan SDM baik lulusan baru maupun yang ingin beralih profesi memiliki kesiapan memasuki dunia kerja maupun dalam membuka usaha dengan pelatihan yang terstruktur dan sistematis," kata Ace dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (7/3).

Jadi, kata Ace, Kartu Pra-Kerja tidak melulu soal duit sebagaimana kritik Fahri Hamzah. Menurut politikus Golkar itu, pemahaman Fahri tentang Kartu Pra-Kerja masih terlalu dangkal.

"Dia memahaminya hanya dengan pendekatan duit, duit, dan duit. Cara pandang ini sama dengan para pendukung Parabowo-Sandi pada umumnya," kata Ace.

Soal anggaran dari kebijakan ini menurut Ace dapat dilakukan dengan dua hal, yakni skema anggaran negara dan dari pihak swasta. Menurut Ace pendidikan skill dan vokasi sudah banyak dilakukan di berbagai kementerian, terutama Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKMK untuk pendidikan kewirausahaan, dan lain-lain.

"Kartu Pra-Kerja ini dapat mengintegrasikan dan menyempurnakan program-program yang telah ada. Soal anggaran, tentu akan kami alokasikan sesuai dengan skala prioritas pemerintahan Jokowi ke depan yang sebelumnya lebih banyak kepada infrastruktur," katanya.

Pihak swasta juga akan digandeng, terutama yang membutuhkan tenaga kerja terampil yang siap pakai. Dengan demikian, Kartu Pra-Kerja bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga mendorong perekonomian yang lebih mandiri.

Kebijakan Kartu Pra-Kerja ini sangat bisa dilakukan kalau ada kemauan politik disertai politik anggaran yang berorientasi pada pengembangan SDM yang berkualitas. Pelibatan dunia swasta dan industri menjadi penting dalam rangka mendorong kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

"Jadi, Bung Fahri Hamzah jangan dulu pesimistis soal kebijakan yang sangat bagus ini. Kita harus optimistis untuk menciptakan SDM yang berkualitas," kata Ace. (rep)

Editor/Sumber: Romeo/Republika.co.id
Tag: indonesia,metro,nasional,politik,sosial,tokoh

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Banten Gempa Magnitudo 7,4 Berpotensi Tsunami

Banten Gempa Magnitudo 7,4 Berpotensi Tsunami

BANTEN -- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7,4 yang...

GoJek Akan Meluncur di Kota Tabuik, Sumbar

GoJek Akan Meluncur di Kota Tabuik, Sumbar

PARIAMAN - Tidak lama lagi layanan daring menggunakan aplikasi android dengan berbagai layanan yang dibutuhkan...

Inilah Pentingnya Vitamin A dan Obat Cacing bagi Bayi dan Balita

Inilah Pentingnya Vitamin A dan Obat Cacing bagi Bayi dan Balita

PARIAMAN -- Di Indonesia, Pemerintah melalui Kementrian Kesehatan telah menetapkan Bulan Kapsul Vitamin A jatuh pada...

Akibat Kemarau Panjang, Ratusan Hektare Sawah di Solsel Terancam Gagal Panen

Akibat Kemarau Panjang, Ratusan Hektare Sawah di Solsel Terancam Gagal Panen

PADANG ARO -- Lebih kurang 100 hektare sawah masyarakat di Padang tangah, Nagari Bidar Alam, Kecamatan Sangir Jujuan,...

Jemaah Haji Kloter Satu Embarkasi Padang Tiba Pagi ini

Jemaah Haji Kloter Satu Embarkasi Padang Tiba Pagi ini

PADANG -- Haji Kelompok Terbang (Kloter) satu rombongan Embarkasi Pagi dijadwalkan akan tiba di tanah air pada Minggu...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media