Saturday, 19 Oct 2019
Minangkabaunews
headline
home berita Opini

Keadilan dan Nasionalisme Warga Luar Jawa

Minggu, 24 Maret 2019 - 11:09:38 WIB - 528
Keadilan dan Nasionalisme Warga Luar Jawa
Kota di Pulau Jawa (foto: istimewa).


Oleh: Sartana, S.Psi., MA

Bagi orang yang pernah lama tinggal di Jawa, lalu bekerja di luar Jawa, sebagian besar tentu akan mengalami perasaan umum seperti ada yang timpang dalam pengalaman hidupnya. Tentu, pengalaman itu wajar terjadi. Dan merepresentasikan realitas nyata bahwa memang ada ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa.

Para pegawai di Jawa, secara umum, mereka juga cenderung enggan ketika mereka dipindahkan ke luar Jawa. Mereka lebih memilih di Jawa dengan beragam alasan. Namun, muaranya tentu tidak jauh-jauh dari kenyataan bahwa fasilitas hidup di Jawa yang lebih baik.

Dalam bidang pendidikan misalnya, dari sepuluh perguruan tinggi terbaik versi Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, delapan atau sembilan adalah perguruan tinggi di Jawa. Bahkan jarang perguruan tinggi di Kalimantan, yang notabenenya adalah pula terbesar di Indonesia, terdaftar sebagai perguruan tinggi terbaik.

Dari sisi infrastruktur, selama beberapa tahun terakhir, dengan parubahan paradigma pembangunan yang dilakukan pemerintah sekarang, barangkali di banyak daerah telah terjadi perubahan yang cukup berarti. Namun, secara umum, infrastruktur di Jawa juga cenderung lebih baik. Misalnya dapat dilihat dari jalan tol Jakarta-Surabaya, jalur kereta api, termasuk kualitas jalan-jalan di pelosok-pelosok daerah yang relatif baik kualitasnya.

Pada bidang kesehatan juga setali tiga uang yang terjadi. Meskipun beberapa kota di luar Jawa juga memiliki rumah sakit yang bagus, namun banyak orang-orang daerah yang harus menempuh perjalanan jauh untuk berobat. Kadang mereka harus menempuh waktu lima sepuluh jam untuk sampai rumah sakit besar. Tentu, keadaan demikian jarang terjadi ketika mereka tinggal di Jawa.

Bila diuraikan, tentu banyak sekali ketimpangan yang dapat kita tunjukan. Misalnya, akses terhadap pengetahuan, kegiatan kebudayaan, pekerjaan, dan sebagainya. Dan ketimpangan-ketimpangan tersebut memiliki efek berantai. Ketimpangan dalam hal ekonomi akan berpengaruh pada pendidikan, kesehatan, dan seterusnya.

Soal adanya ketimpangan demikian adalah hal yang jarang disinggung di ruang-ruang publik. Seandainya disinggung, jarang yang kemudian menjadi isu yang dianggap serius. Kecuali isu tersebut sudah disertai dengan ultimatum tertentu, seperti dulu yang pernah dilakukan oleh masyarakat Riau, Aceh, Papua dan Bali pada masa-masa reformasi.

Padahal, sebenarnya itu merupakan isu serius bagi bangunan keindonesiaan yang sejauh ini sudah berlangsung. Sebagai sebuah bangsa, Indoensia ada sebagai hasil dari imajinasi bersama rakyat Indonesia, yang di Jawa dan luar Jawa. Keberlangsungan keIndonesiaan terus terjaga dan terpelihara bila semua orang masih menyakini dan merasakan bahwa mereka satu. Bila kondisi yang berlangsung adalah yang sebaliknya, tentu hasilnya juga akan sejalan.

Perasaan sebagai satu bangsa demikian juga merupakan hasil sebuah proses. Ia bukan tumbuh secara alami. Pikiran dan perasaan sebagai satu bangsa tersebut salah satu tonggak besarnya adalah peristiwa sumpah pemuda 1928. Peristiwa itu menjadi simbol yang mempermudah masyarakat dari beragam etnis di Indonesia untuk menyadari dan menyakini mereka sebagai satu kesatuan. Lalu, keyakinan tersebut ditegaskan lagi dalam peristiwa proklamasi 1945.

Namun, peristiwa proklamasi bukan titik akhir dari keindonesiaan. Bangunan keindonesiaan adalah sebuah konstruk yang dinamis, terus berubah dari satu waktu ke waktu. Dalam beberapa kesempatan ia menguat, namun dalam kesempatan yang lain, ia bisa juga melemah.

Dan keadilan sosial merupakan salah satu pilar utama penopang nasionalisme tersebut. Orang akan mudah terkikis perasaan kebangsaannya, bila mereka melihat diskriminasi. Apalagi ia sendiri yang menjadi korban diskriminasi tersebut. Tumbuhnya semangat kebangsaan Indonesia, pada awalnya, juga karena rasa senasib sepenanggunan sebagai kelompok-kelompok yang sama-sama menjadi korban penjajahan.

Bangunan keindonesiaan sekarang ini dan di masa yang akan datang juga akan kukuh ketika masyarakat merasa diperlakukan secara adil. Hal itu merupakan sebuah prinsip yang mestinya menjadi pedoman oleh semua pihak. Dan karenanya, di dasar negara kita, keadilan sosial menjadi salah satu sila yang ditegas dan nyatakan.

Terkait itu, riset yang dilakukan oleh Sidanius, Feshbach, Levin dan Pratto (1997) juga menunjukan temuan yang tidak jauh beda. Penelitian tersebut dilatari oleh pertanyaan tentang bagaimana cara menyatukan orang-orang yang berasal dari latar belakang berbeda menjadi sebuah bangsa. Penelitian yang dilakukan pada responden berwarga Afrika dan Latin Amerika, yang merupakan kelompok minoritas di Amerika.

Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa nasionalisme responden sangat dipengaruhi olehanggapan-anggapan yang mereka mengenai cara mereka diperlakukan. Ketika diperlakukan secara diskriminatif, mereka cenderung akan memisahkan antara identitas etnis dan nasional. Yang mana, mereka ia akan menebalkan identitas etnis dan mengikis nasionalisme.

Dalam konteks keindonesiaan, secara khusus dalam hubungan Jawa dan luar Jawa, nampaknya juga berlaku hal yang sama. Ikatan, pengakuan, dan kebanggaan masyarakat terhadap Indonesia juga tergantung persepsi mereka tentang cara negara diperlakukan. Setidaknya, sejarah sudah mencatat dan memberi bukti akan kenyataan itu.

Dalam hal ini, perasaan akan ketimpangan pada pembangunan yang berlangsung di luar Jawa, potensial untuk menggangsir nasionalisme mereka. Kenyataan demikian harus diperhatikan oleh para pemangku kepentingan terkait. Dan dalam praktiknya, kebijakan-kebijakan pembangunan semestinya harus senantiasa didasarkan perspektif keindonesiaan, bukan perspektif kejawaan. Jangan sampai kebijakan-kebijakan pembangunan hanya fokus di Jawa dan menggunakan paramater kenyataan yang berlangsung di Jawa.

Tentu, tidak mudah untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang adil dan merata itu. Namun, suatu saat, ketika orang memiliki rasa, mimpi, dan keinginan yang sama untuk tinggal di Jawa dan luar Jawa; atau jumlah perguruan tinggi terbaik dan fasilitas lain yang juga cenderung sama jumlahnya sama di Jawa dan luar Jawa; barangkali keadilan itu sudah terjadi. Untuk mewujudkan itu semua, tentu butuh perjuangan dan kerja dari semua masyarakat tanpa terkecuali. (*)


Penulis adalah Dosen Psikologi Sosial Universitas Andalas.

Editor/Sumber: Siel Saputra
Tag: ekonomi,indonesia,kesehatan,opini,pendidikan,sumatra-barat

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Meriahkan Hut Kabupaten Mentawai ke 20, Dandim 0319 Mentawai Adakan Turnamen Futsal Antar SD

Meriahkan Hut Kabupaten Mentawai ke 20, Dandim 0319 Mentawai Adakan Turnamen Futsal Antar SD

MENTAWAI - Masih dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) TNI yang ke - 74, Komandan Kodim (Dandim) 0319 Mentawai Didid...

Transformasi Bisnis, Tangkelek Usung Konsep One Stop Shopping

Transformasi Bisnis, Tangkelek Usung Konsep One Stop Shopping

BUKITTINGGI - Dengan space belanja satu lantai yang relatif luas, serta melakukan transformasi bisnis, Tangkelek...

Anggota DPR RI Guspardi Gaus Hadiri Peletakan Batu Pertama Masjid Tanwir PP Muhammadiyah

Anggota DPR RI Guspardi Gaus Hadiri Peletakan Batu Pertama Masjid Tanwir PP Muhammadiyah

JAKARTA -- Anggota DPR RI Fraksi PAN, Drs. H. Guspardi Gaus,Msi menghadiri acara ground breaking (peletakan batu...

Bupati Pessel: OPD, Camat dan Walinagari Harus Transparan Dalam Pengelolaan Anggaran

Bupati Pessel: OPD, Camat dan Walinagari Harus Transparan Dalam Pengelolaan Anggaran

PESISIR SELATAN -- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan gelar Rapat Koordinasi (Rakor), Pejabat Pengelola Informasi...

HUT TNI Ke 74 di Kota Bukittinggi Penuh Keakraban

HUT TNI Ke 74 di Kota Bukittinggi Penuh Keakraban

BUKITTINGGI -- Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke 74 tahun 2019 yang dilangsungkan di Kota Bukittinggi,...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media