Saturday, 20 Jul 2019
Minangkabaunews
headline
home berita Pesisir Selatan

Tersandung Kasus Korupsi, Pemkab Pessel Pecat 13 ASN

Selasa, 30 April 2019 - 11:49:12 WIB - 698
Tersandung Kasus Korupsi, Pemkab Pessel Pecat 13 ASN
Sekda Pessel Erizon saat di wawancara di ruang kerjanya, Selasa (30/4/2019).


PESISIR SELATAN - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sejak 2017 sudah memberhentikan tidak hormat 13 ASN yang tersandung kasus korupsi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Erizon mengatakan, ASN yang diberhentikan secara tidak hormat itu merupakan pejabat eselon tingkat II dan III. Hal tersebut berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang merugikan negara.

"Terhadap putusan ini kami bukan senang. mereka semua adalah sahabat kami. Mereka sudah lama mengabdi, ada yang sudah puluhan tahun. Berat sebenarnya. Tapi aturan harus ditegakkan. Jika tidak, pimpinan yang kena," katanya pada MinangkabauNews.com di Painan, Selasa (30/4/2019).

Sanksi pemecatan bagi yang divonis bersalah atau inkracht diatur dalam pasal 87 ayat (4) Undang-undang (UU) nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ketentuan itu diperkuat dengan pasal 251 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Aparatur Sipil Negara.

Ia menyebutkan, dari 13 orang yang telah dipecat, lima diantaranya masih mengajukan proses banding hingga upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Sedangkan delapan ASN lainnya, menerima putusan pemecatan.

"Sanksi pemecatan tersebut merupakan cambuk bagi ASN yang lain, sehingga tidak main-main menggunakan uang negara," ujarnya.

Sebelumnya, kedatangan KPK adalah sinyal bagi Pemerintah Daerah yang ada di Sumatera Barat. Sehingga tidak ada satupun aparatur negara ini yang yang kebal terhadap hukum.

Hingga kini terus memperkuat fungsi inspektorat sebagai pemeriksa internal. Agar penyelewengan keuangan negara dapat di cegah sejak dini.

"Untuk memudahkan pengawasan, pemerintah daerah sudah mengaplikasikan sistem transaksi non-tunai sejak tahun lalu. Sehingga aliran dana negara terus terpantau," ucapnya.

Untuk diketahui, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mempertegas ASN koruptor yang telah berkekuatan hukum tetap harus dipecat. Penegasan itu, mendapat sambutan baik dari Kementerian PAN-RB. Bahkan, dianggap sebagai dorongan bagi pemerintah untuk memecat pegawai yang terlibat korupsi.

Sementara, batas pemecatan paling lambat 30 April 2019. Jangka waktu itu sesuai dengan surat petunjuk Menteri PAN-RB nomor B/50/M.SM.00.00/2019.

Surat diteken Menteri PAN-RB Syafruddin pada 28 Februari 2019 dan ditujukan ke seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Indonesia. Putusan MK tersebut, memperkuat Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk percepatan pemberhentian PNS yang sudah inkrach kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Berdasarkan Data Pusat Penerangan (Kapuspen), hingga 26 April 2019, secara nasional sebanyak 1.372 ASN yang terlibat kasus korupsi sudah dipecat dengan tidak hormat.

Dari angka itu, tercatat ASN provinsi 241 orang dan kabupaten/kota sebanyak 1.131 orang. Sedangkan di Sumatera Barat, 12 dari provinsi dan 72 kabupaten/kota.

Namun, masih ada 1.124 lainnya yang tersandung korupsi, tapi belum dipecat. Sebanyak 143 diantaranya pegawai provinsi dan 981 orang lainnya dari kabupaten/kota. (Rio)

Editor/Sumber: Siel Saputra
Tag: hukum,metro,pesisir-selatan,sumatra-barat

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Ayah dan Kakak Idris Lulusan Terbaik Akpol 2019 Akan Hadiri Yudisium Wisuda Akpol di Semarang

Ayah dan Kakak Idris Lulusan Terbaik Akpol 2019 Akan Hadiri Yudisium Wisuda Akpol di Semarang

PADANG ARO - Dasrial dan anak gadisnya, Inayati berangkat ke Semarang, Jawa Tengah. Dua orang ini merupakan ayah dan...

Lomba Perahu Layar Tradisional Dalam FPM Berlangsung di Pantai Jati Tuapejat, Ini Pemenangnya

Lomba Perahu Layar Tradisional Dalam FPM Berlangsung di Pantai Jati Tuapejat, Ini Pemenangnya

MENTAWAI - Lomba perahu Layar Tradisional dalam Festival Pesona Mentawai yang berlangsung di Pantai Jati Tuapejat,...

Polres Pasbar Kembali Ciduk Pengedar Narkoba, 38 Paket Ganja Siap Edar Jadi BB

Polres Pasbar Kembali Ciduk Pengedar Narkoba, 38 Paket Ganja Siap Edar Jadi BB

PASAMAN BARAT - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Pasaman Barat (Pasbar), berhasil meringkus pelaku...

WWF Bersama Pemerintah Akan Lakukan Gerakan Bersama Pemulihan DAS Batang Kampar

WWF Bersama Pemerintah Akan Lakukan Gerakan Bersama Pemulihan DAS Batang Kampar

PADANG -- Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengatakan NGO World Wide Fund (WWF) for Nature Central Sumatera...

Inilah Awal Mula Terjadinya Penyerangan Markas Satpol PP Padang Jumat Dini Hari Tadi

Inilah Awal Mula Terjadinya Penyerangan Markas Satpol PP Padang Jumat Dini Hari Tadi

PADANG -- Belasan yang diduga Anak Jalanan "punk" melakukan aksi teror dan penyerangan ke Mako Satuan Polisi...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media