Monday, 17 Jun 2019
Minangkabaunews
headline
home berita Padang

Terkait Korupsi Pasca Bencana Alam Tahun 2016, Mantan Kasi BPBD Solok Selatan Jalani Sidang Perdana

Jumat, 10 Mei 2019 - 20:23:52 WIB - 521
Terkait Korupsi Pasca Bencana Alam Tahun 2016, Mantan Kasi BPBD Solok Selatan Jalani Sidang Perdana
Terdakwa Irda Hendri (44 tahun), mantan kasi rehabilitasi BPBD Kabupaten Solok Selatan, mendengarkan pembacaan surat dakwaan, di Pengadilan Tipikor Padang, Jumat (10/5).


PADANG - Diduga melakukan tindak pidana korupsi (tipikor), terhadap perbaikan infranstuktur pasca terjadinya bencana alam 2016 lalu, yang melanda beberapa kawasan di Kabupaten Solok Selatan.

Terdakwa Irda Hendri (44 tahun) yang merupakan, mantan kasi rehabilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok Selatan, bersama Ito Marliza, Mai Afri Yuneti dan Benni Ardi (berkas terpisah). Menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang, Jumat (10/5).

Dalam sidang tersebut, terdakwa Irda Hendri, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Solok Selatan, melawan hukum yakninya memperkara diri sendiri atau orang lain, yang merugikan perekonomian negara.

Dalam persidangan tersebut, JPU menjelaskan, pada tahun 2016 telah terjadi bencana alam yakni banjir dan tanah lonsor yang menerjang Kecamatan Sugai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuhan dan Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan.

Terhadap bencana alam tersebut, membuat sejumlah kerusakan infranstuktur. "Terdakwa Irda Hendri ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mana sesuai dengan SK Bupati Solok Selatan," kata JPU R. Hairul Sukri saat membacakan dakwaan setebal 25 halaman.

Pasca terjadinya bencana alam, BPBD Solok Selatan mengajukan delapan paket pengerjaan tanggap darurat dan telah disetujui. "Dana dari pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ke BPBD tidak sesuai, dengan jumlah dana yang disetujui, dengan total pengerjaan Rp 10.560.000.000," ujar JPU.

Lebih lanjut JPU menerangkan, dalam pengerjaan tersebut, terdapat selisih dana yakninya Rp 900.000.000.

"Selanjutnya terdakwa Irda Hendri melalui saksi Editorial, menghubungi terdakwa Ito Marliza, Mai Afri Yuneti dan Benni Ardi, dan melakukan penawaran pengerjaan. Setelah bertemu para terdakwa ini melakukan kesepakatan," terang JPU.

JPU juga menjelaskan bahwa, terhadap pengerjaan tersebut, Benni Ardi selaku dirut PT. Buana Mitra Selaras meminjamkan perusahaan tersebut dan pengerjaan perbaikan darurat pun dilakukan.

"Setelah pengerjaan dilakukan namun, pihak panitia tidak mengecek kelengkapan dokumen sehingga diambil kesimpulan pengerjaan dapat dilakukan," terang JPU.

Dari hasil penghitungan Badan Pemeriksa keuangan (BPK) RI, terdapat selisih pembayaran negara kepada rekanan atas pengerjaan yang dilakukan. "Sehingganya menguntungkan terdakwa Ito Marliza, Mai Afri Yuneti dan Benni Ardi, dalam hal selaku rekanan," ucap JPU.

Sehingganya negara mengalami kerugian sebesar Rp 1. 087. 942.813,80. "Perbuatan terdakwa Irda Hendri, dijerat pasal 12 huruf (i) jo pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2 dan 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi," ujarnya.

Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum (PH) Muharlis bersama tim, mengajukan nota keberatan (eksepsi). Sidang yang diketuai Agus Komarudin beranggotakan Emria dan Elysiah Florence memberikan waktu selama satu minggu. "Sidang ini kita lanjutkan kembali pada 17 Mei 2019 mendatang," tegas hakim ketua sidang. (put)

Editor/Sumber: Siel Saputra
Tag: hukum,padang,sumatra-barat

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Cabuli Anak di Bawah Umur, Ayah Tiri Dituntut 18 Tahun Penjara

Cabuli Anak di Bawah Umur, Ayah Tiri Dituntut 18 Tahun Penjara

PADANG - Entah apa yang ada dibenak terdakwa Swardi (40). Pasalnya terdakwa yang berprofesi sebagai buruh ini tega...

Pemko Padang Telah Ajukan 3000 Formasi Penerimaan PNS ke Kemenpan-RB

Pemko Padang Telah Ajukan 3000 Formasi Penerimaan PNS ke Kemenpan-RB

PADANG -- Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kota Padang telah resmi mengajukan kuota...

20 Persen Lahan Masih Bermasalah, Pembangunan Bandara Rokot di Mentawai Tetap Dilakukan

20 Persen Lahan Masih Bermasalah, Pembangunan Bandara Rokot di Mentawai Tetap Dilakukan

MENTAWAI - Meskipun masih ada sekitar 20 persen lahan untuk Bandara Rokot masih bermasalah, pembangunan landasan pacu...

Sekda Padang Tinjau Pospam di Danau Cimpago Padang

Sekda Padang Tinjau Pospam di Danau Cimpago Padang

PADANG -- Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang Amasrul bersama rombongan akan meninjau beberapa lokasi Pos Pengamanan,...

Gara-gara Bikin Postingan Republik Andalas Raya, Dokter Hewan di Sumbar Ditangkap Polisi

Gara-gara Bikin Postingan Republik Andalas Raya, Dokter Hewan di Sumbar Ditangkap Polisi

LIMAPULUH KOTA - Tim gabungan Satreskrim dan Satintelkam Polres Limapuluh Kota, Sumatera Barat, menangkap seorang...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media