Tuesday, 22 Oct 2019
Minangkabaunews
headline
home berita Pesisir Selatan

Juli 2019 Mendatang, Dinas DPMNP2KB Pessel Akan Merevisi Perda Nagari No 2 Tahun 2016

Sabtu, 25 Mei 2019 - 21:30:50 WIB - 921
Juli 2019 Mendatang, Dinas DPMNP2KB Pessel Akan Merevisi Perda Nagari No 2 Tahun 2016
Kadis Pemberdayaan Masyarakat Nagari Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMNP2KB) Kabupaten Pesisir Selatan, Hamdi.


PESISIR SELATAN - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMNP2KB) Kabupaten Pesisir Selatan bakal mengajukan perubahan Perda Nagari No 2 Tahun 2016 kepada DPRD pada Juli 2019.

Kepala Dinas DPMNP2KB Kabupaten Pessel, Hamdi kepada MinangkabauNews.com, Sabtu (25/5/19) mengatakan, mengingat sejumlah kasus yang terjadi di Pessel di sejumlah nagari sudah menjadi isu nasional. Sebab, selama 2019 ini ada tiga kasus yang ditangani oleh Dinas DPMNP2KB.

Pertama kasus Wali Nagari Salido terkait dugaan perselingkuhan sehingga menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, Kedua Wali Nagari Sago dan Wali Nagari Gurun Panjang Utara Bayang.

Dikatakannya, Ketiga persoalan tersebut saat ini belum bisa dilakukan penindakan tegas maupun pemberhentian secara langsung. Sebab, belum ada aturan yang mengikat.

"Saat ini kami bersama Tim Pembahasan Permasalahan dan Sengketa Nagari (TPPSN) tengah memproses tiga kasus Wali Nagari tersebut. Wali Nagari Salido dan Sago untuk sementara ini sudah kami non aktifkan. Sementara Wali Nagari Gurun Panjang Utara Bayang belum memenuhi syarat dikarenakan belum ada usulan dari Bamusnya. Sebab, ini adalah syarat utama dalam kajian kami, Bamus tentu lebih tau segala persoalan yang terjadi di tingkat bawah," ujarnya.

Ia menyebutkan, sebanyak 182 Nagari yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan, etika, norma agama dan adat istiadat. Sebab, wali nagari merupakan ujung tombak pemerintah tingkat bawah yang notabenya adalah turut mengayomi dan mensejahterakan masyarakat.

"Kepada Wali nagari dituntut bekerja profesional sesuai tupoksi masing-masing. Jangan bertingkah yang aneh-aneh. Jika ada persoalan segera selesaikan agar tidak membuat resah di tengah-tengah masyarakat. Wali nagari harus sejalan dengan Bamus, jangan ada pertikaian. Kami berharap persoalan seperti ini harus menjadi pemikiran bersama, termasuk provinsi dan pusat. Sebab, kejadian ini hampir terjadi di seluruh daerah di Sumbar," ucapnya. (Rio)

Editor/Sumber: Siel Saputra
Tag: pesisir-selatan,sumatra-barat

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Final Turnamen Voli Bernas Cup 2019, Catat Tanggalnya

Final Turnamen Voli Bernas Cup 2019, Catat Tanggalnya

LUBUK SIKAPING - Masih dalam rangkaian kegiatan menyambut dan memerihkan HUT Kabupaten Pasaman ke-74, Bupati Pasaman...

Wujudkan Visi, Pemda Tanah Datar Gelar Kegiatan Waqaf 1.000 Hafiz

Wujudkan Visi, Pemda Tanah Datar Gelar Kegiatan Waqaf 1.000 Hafiz

TANAH DATAR - Allah SWT menjamin kemuliaan Al-quran dan mengangkat derajat bagi yang belajar dan mengajarkannya. Umat...

Gelar Lomba CTPS, Dinkes Mentawai Ajak Anak-anak Cuci Tangan Pakai Sabun

Gelar Lomba CTPS, Dinkes Mentawai Ajak Anak-anak Cuci Tangan Pakai Sabun

MENTAWAI - Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Gelar Lomba Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di Halaman Kantor...

KBS Bukittinggi Raih 2 Gelar Sekaligus Di Kubu Gadang Padang Panjang

KBS Bukittinggi Raih 2 Gelar Sekaligus Di Kubu Gadang Padang Panjang

BUKITTINGGI -- Dua regu Komunitas Baju Basiba (KBS) Kota Bukittinggi berhasil sukses dengan meraih 2 gelar juara...

Damkar Padang Mengaku Terkendala Fasilitas

Damkar Padang Mengaku Terkendala Fasilitas

PADANG -- Jumlah personel dan armada Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Padang saat ini disebut masih jauh dari ideal atau...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media