Monday, 14 Oct 2019
Minangkabaunews
headline
home berita Bukittinggi

Dirikan Bangunan di Tanah Pemda, Kabag Hukum: Kami Harap Stikes Fort De Kock Bongkar Bangunan Itu

Selasa, 18 Juni 2019 - 21:41:15 WIB - 858
Dirikan Bangunan di Tanah Pemda, Kabag Hukum: Kami Harap Stikes Fort De Kock Bongkar Bangunan Itu
Kabag Hukum Setdako Bukittinggi, Isra Yonza dan kabag humas Yulman pada acara jumpa pers.


BUKITTINGGI - Guna meluruskan simpang siur yang beredar di masyarakat tentang masalah tanah pembangunan kantor DPRD Kota Bukittinggi diatas tanah Pemerintah Daerah, yang mana di sebagian tanah tersebut dibangun Yayasan Stikes Fort de Kock membangun untuk sarana dan prasarana pendukung Stikes Fort De Kock, seperti perkantoran, aula sekaligus ruangan olah raga serta adanya tempat penginapan tamu.

Untuk meluruskan simpang siur tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi melalui bagian humas, mengadakan jumpa pers di ruang rapat utama kantor Balaikota, Senin (17/6/2019) dengan menghadirkan Kepala bagian Hukum Setdako Bukittinggi, Isra Yonza dan Kepala bagian humas Yulman.

Kepala bagian Hukum Setdako Bukittinggi, Isra Yonza, menjelaskan, pada awalnya, Pemerintah Kota Bukittinggi telah membeli dua bidang tanah seluas 8.292 Meter Persegi secara legal dengan menggunakan APBD tahun 2007 di lokasi Bukit Batarah Kelurahan Manggis Gantiang Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. Tanah itu, memang berada persis berdampingan dengan tanah Yayasan Stikes Fort de Kock.

Kemudian, Yayasan Stikes Fort de Kock membangun kampus stikes pada tahun 2011. Pembangunan kampus itu berasal dari tanah dengan total 7.943 Meter Persegi dengan 3 sertifikat HGB.

"Namun dalam pelaksanaannya, pembangunan itu mengambil tanah milik Pemerintah Kota seluas 1.708 Meter Persegi tanpa izin dari Pemerintah Kota. Kemudian, tanah yang seharusnya untuk fasilitas umum sebanyak 1.144 Meter Persegi, sehingga total bangunan yang menyalahi izin seluas 2.852 Meter Persegi," katanya.

Jadi ada dua persoalan, lanjut Isra Yonza, pertama, tanah milik Pemerintah Kota dibangun Yayasan Stikes Fort de Kock dan tanah untuk fasilitas umum juga dibangun.

"Intinya, pada pertemuan pihak Yayasan Stikes Fort de Kock dengan Pemerintah Kota, Yayasan Stikes Fort de Kock telah mengakui pembangunan yang dilakukan berada disebagian tanah milik Pemerintah Kota. Untuk itu, pihaknya mengajukan pertukaran tanah sebagai gantinya," jelas Isra.

Tukar menukar tanah, lanjut Kabag Hukum, tidak dapat dilakukan, karena syarat utama dapat dipindahkannya barang milik daerah, apabila barang milik daerah itu, tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah. Namun, lokasi ini akan dibangun gedung kantor DPRD Kota Bukittinggi.

"Untuk itu, pihak Pemerintah Kota mengajukan kepada Yayasan Stikes Fort de Kock, untuk dapat segera mengembalikan tanah itu kepada Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi tanpa ada bangunan milik Yayasan Stikes Fort de Kock. SP 1 telah dilayangkan kepada pihak stikes pada 7 Mei 2019, SP 2 akan turun dalam waktu dekat. Satu minggu setelah SP 2, akan dikirim SP 3 dan akan dibongkar oleh Pemerintah Daerah. Kami berharap, pihak Yayasan Stikes Fort de Kock dapat membongkar sendiri bangunan itu, sebelum terbitnya SP 3," tegasnya.

Sedangkan Kabag Humas Setdako Bukittinggi, Yulman, menyampaikan, bahwa masyarakat harus mendapat informasi yang jelas dari Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi terkait permasalahan tanah ini.

"Untuk itu, kami adakan kegiatan ini, agar pihak media dapat menyebarluaskan informasi ini kepada masyarakat melalui media masing-masing. Sehingga tidak ada informasi yang simpang siur terhadap masalah ini," jelas Yulman. (Iwin SB)

Editor/Sumber: Siel Saputra
Tag: bukittinggi,hukum,sumatra-barat

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Solusi Cegah Stunting, Empat Nagari di Pasaman Barat Ikuti Safari Gemarikan

Solusi Cegah Stunting, Empat Nagari di Pasaman Barat Ikuti Safari Gemarikan

PASAMAN BARAT - Sebanyak 200 orang peserta yang berasal dari Empat Nagari prioritas penanganan stunting yang ada di...

Dari 91 Peserta Secata PK yang Ikut Seleksi Tingkat Kodim 0319/ Mentawai, 20 Orang Dinyatakan Lulus

Dari 91 Peserta Secata PK yang Ikut Seleksi Tingkat Kodim 0319/ Mentawai, 20 Orang Dinyatakan Lulus

MENTAWAI - Melalui Sidang Parade Sekolah Calon Tamtama Prajurit Karir (Secata PK) TNI AD gelombang II tahun 2019...

Terkait Pemberhentian 21 Orang Perangkat Nagari, PPDI Sumbar Surati Kementerian Dalam Negeri

Terkait Pemberhentian 21 Orang Perangkat Nagari, PPDI Sumbar Surati Kementerian Dalam Negeri

PADANG ARO -- Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Sumatera Barat (Sumbar), kirimkan surat protes kepada Dirjen...

FKPT Sumbar Sosialisasikan Pencegahan Radikalisme, Kaum Perempuan Berpotensi Jadi Agen Perdamaian

FKPT Sumbar Sosialisasikan Pencegahan Radikalisme, Kaum Perempuan Berpotensi Jadi Agen Perdamaian

PADANG -- Perempuan memiliki peranan penting dalam upaya mencegah meluasnya paham radikalisme yang bisa menjurus ke...

Pemutihan Denda Pajak, Samsat 50 Kota Genjot Penerimaan Rp2 Miliar Dalam Sebulan

Pemutihan Denda Pajak, Samsat 50 Kota Genjot Penerimaan Rp2 Miliar Dalam Sebulan

LIMAPULUH KOTA -- Program Badan Keuangan Daerah, Sumatera Barat berupa pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media