Monday, 18 Nov 2019
Minangkabaunews
headline
home berita Tanah Datar

Jalan Ditempat, Surat Pengunduran Diri Wali Nagari Ini Kepada Bupati Tanah Datar Belum Ada Hasil

Rabu, 19 Juni 2019 - 20:34:27 WIB - 4088
Jalan Ditempat,  Surat Pengunduran Diri Wali Nagari Ini Kepada Bupati Tanah Datar Belum Ada Hasil
Surat yang disampaikan Wali Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Tanjung Emas, kepada Bupati Tanah Datar Sumatera Barat.


TANAH DATAR - Beberapa Masyarakat Nagari Tanjung Barulak kecamatan Tanjung Emas, Tanah Datar Sumbar mengeluhkan kondisi kampung mereka. Semenjak Wali nagari mereka bernama Irsyadunnas di timpa musibah yaitu sakit yang berkepanjangan sejak tahun 2018.

Diketahui bahwa Irsyadunnas bolak balik masuk Rumah Sakit karena kondisi kesehatannya sejak tahun lalu menurun drastis.

"4 bulan lalu Wali Nagari Irsyadunnas kami telah mengirimkan surat permohonan pengunduran diri yang ditujukan kepada Bupati Tanah Datar,tepatnya tertanggal 1 Februari 2019. Kalau tidak salah surat itu disampaikan melalui Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Tanah Datar, namun sampai saat ini masih jalan di tempat, seolah tak ada hasil" ungkap salah seorang perantau Tanjung Barulak yang tak mau disebutkan namanya melalui selular Rabu (19/6).

Menyikapi permasalahan tersebut, saat dikonfirmasi Sekretaris Nagari Tanjung Barulak Syahrul, SHi membenarkan apa yang disampaikan perantau kepada Minangkabaunews.com.

"Sebenarnya permasalah ini telah menjadi pembahasan oleh Dinas PMD. Namun sampai saat ini belum ada hasil. Staff Bagian Hukum Tanah Datar juga pernah menyampaikan kepada saya melalui diskusi diruang Kadis PMD, supaya pak wali tidak kena pinalti denda sebesar Rp. 60 juta karena mengundurkan diri sebelum masuk masa 3 tahun, harus melalui prosedur sesuai Perda no 1 tahun 2017 ," ungkap Syahrul.

Dikatakan Syahrul bahwa camat Tanjung Emas pun telah mengetahui surat pengunduran diri Wali Nagari ini. Ia mengatakan bahwa selama 3 bulan terakhir (April, Mei, Juni) honor perangkat nagari belum dibayarkan Pemkab.

"Terakhir masuk kantor Wali nagari kami saat pelantikan Wali jorong. setelah itu urusan tanda tangan dengan walnag kami datangi ia kerumahnya. keterlambatan honor kami ini karena Kuasa Pengguna Anggaran (Wali Nagari) tidak ditempat, siapa yang akan tanda tangan, "sampainya.

Lanjutnya, bahwa Kegiatan fisik di Tanjung Barulak memasuki TA 2019 ini tidak ada/belum satupun yang berjalan.

"Padahal dana desa awal 20% untuk Tanjung Barulak dan nagari-nagari lainnya di Tanah Datar sudah cair 2019 ini. Namun kami belum berani membuat satupun kegiatan, karena KPA tidak berada ditempat. dan sampai saat ini masih mengendap di Bank Nagari. Perlu diketahui pak bahwa belakangan ini semangat para pegawai untuk datang ke Kantor wali nagari berkurang, "akunya.

Terkait masalah tersebut, terpisah Kepala Dinas PMD Tanah Datar Nofendril mengakui bahwa benar surat permohonan pengunduran diri Irsyadunnas memang telah mereka terima, namun syaratnya belum lengkap.

Nofendril menyatakan bahwa agar Irsyadunnas tidak terkena sanksi denda Rp 60 juta sesuai Perda Tanah Datar no 1 tahun 2017, maka sesuai SOP, Irsyadunnas harus melengkapi surat permohonan pengunduran dirinya dengan hasil rekam medis dari dokter yang disampaikan langsung oleh wali nagari kepada BPRN lalu secara bertingkat kepada Camat baru nanti sampai ke Dinas PMD dan Bupati.

"Sampai saat ini kami masih menunggu surat sesuai prosedur resmi tersebut agar bisa kami proses. Ini untuk menghindari wali nagari Tanjung barulak terkena sanksi denda sebesar Rp.60 juta sesuai Perda. Kami juga mendorong semua pihak di nagari baik BPRN, Nagari dan KAN agar segera menyelesaikan masalah ini, karena dari hasil monitoring kami ada indikasi hubungan yang kurang harmonis antar lembaga " ujar Nofendril.

Diakui Nofendril bahwa surat yang dibuat Walnag Tanjung Barulak beberapa bulan lalu sampai saat ini belum sampai ke Bupati Tanah Datar.

"Jadi Bupati belum membaca surat tersebut, proses di Nagari Tanjung Barulak akan terus berjalan sebelum adanya SK pemberhentian dari Bupati, " ujarnya.

Nofendril mengakui bahwa sebagai dinas yang bertugas Membina nagari-nagari yang ada di Tanah Datar, mereka akan terus mencoba menyelesaikan permasalahan kekosongan kekuasaan pucuk pimpinan di nagari Tanjung Barulak ini, namun ia tak bisa menyebutkan sampai kapan.

"Kami akan terus berupaya secepatnya menyelesaikan masalah ini, namun kapan akan selesainya kami juga tak tahu, pokoknya secepatnya, "tutur Nofenril saat berada dilapangan Cindua Mato, Batusangkar, Rabu (19/6).(romeo)

Editor/Sumber: romeo
Tag: hukum,sumatra-barat,tanah-datar

SILAHKAN BERBAGI


BE SMART, READ MORE

Baznas Serahkan Beasiswa Pendidikan Untuk 4.312 Siswa Kurang Mampu di Pesisir Selatan

Baznas Serahkan Beasiswa Pendidikan Untuk 4.312 Siswa Kurang Mampu di Pesisir Selatan

PESISIR SELATAN -- Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pesisir Selatan, menyerahkan beasiswa kepada sebanyak 4.312...

Pengendara Dibawah Umur di Alahan Panjang Tabrak Pejalan Kaki Hingga Tewas

Pengendara Dibawah Umur di Alahan Panjang Tabrak Pejalan Kaki Hingga Tewas

SOLOK -- Laka lantas yang mengakibatkan korban meninggal kembali terjadi di wilayah hukum Polres Kabupaten Solok...

Palapa Ring sebagai Deteksi Tsunami, Ini Kata Kemenko Perekonomian

Palapa Ring sebagai Deteksi Tsunami, Ini Kata Kemenko Perekonomian

PADANG -- Asisten Deputi Telematika dan Utilitas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Eddy Satriya mengatakan...

Peserta Kejuaraan Futsal Wali Kota Bukittinggi Cup I Membludak

Peserta Kejuaraan Futsal Wali Kota Bukittinggi Cup I Membludak

BUKITTINGGI -- Puluhan tim futsal se-Sumatera Barat, Pekanbaru dan Kota Bukittinggi sendiri berdatangan mendaftar untuk...

Sehari Hilang, Remaja di Agam Ditemukan Sudah Tak Bernyawa

Sehari Hilang, Remaja di Agam Ditemukan Sudah Tak Bernyawa

AGAM - Buncah, ditemukan jasad remaja di tepi aliran sungai sawah, Kampung Dagang Kampung Dagang Jorong Malabur, Nagari...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media