Sunday, 20 Oct 2019
Minangkabaunews
headline
home berita Editorial

PPDB Sistem Zonasi, Antara Mempersulit dan Pemerataan Pendidikan

Jumat, 21 Juni 2019 - 05:24:18 WIB - 998
PPDB Sistem Zonasi, Antara Mempersulit dan Pemerataan Pendidikan
Ilustrasi


EDITORIAL -- Kebijakan Kemendikbud menggunakan PPDB sistem zonasi, dalam penerimaan siswa baru dalam tujuan awalnya agar terjadinya pemerataan pendidikan dan menghapus stigma sekolah favorit.

Namun dalam tataran pelaksanaannya masyarakat dibenturkan dengan serangkaian prosedur yang ribet dan bahkan cendrung mempersulit calon peserta didik. Calon orang tua murid harus mengurus kartu keluarga dan akte kelahiran sebagai syarakat formil penerimaan calon peserta didik. Belum lagi persoalan daya tampung sekolah yang terbatas dan kemampuan siswa dalam mengakses informasi tentang sistem zonasi.

Dengan sistem zonasi, seorang siswa SMP berpretasi, yang ingin melanjutkan pendidikan di sekolah unggulan atau sekolah pavorit, yang berbeda kabupaten/kota dengan sekolah asal, kesempatannya sangat kecil untuk diterima karena kuotanya hanya 5 persen.

Kesulitan lain yang dihadapi siswa, tidak dapat bersekolah di tempat tinggal orang tuanya, jika sekolah asalnya, berbeda, kabupaten dan kota dengan tempat tinggal orang tuanya.

Sebab, didalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, dengan jelas disebutkan, sekolah diwajibkan menerima 90% calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Kebijakan Zonasi ini, berpotensi memisahkan tempat tinggal anak dengan orang tua.

Jika yang diinginkan, pemerataan pendidikan, mulai dari SD, SMP dan SMA, di seluruh Indonesia, maka, Pemerintah juga perlu memahami kondisi para orang tua siswa, dan juga sarana prasarana pendukung di sekolah untuk meningkatkan prestasi belajar mengajar siswa.

Sebab, tidak semua sekolah negeri di perkotaan, maupun di perdesaan, memiliki sarana prasarana yang memadai yang dapat menunjang prestasi belajar siswa.

Dan akhirnya mau tidak mau, suka mau tidak suka kebijakan pusat sistem zonasi pendidikan karena menyangkut kebijakan anggaran pendidikan. Pemda dihadapkan pada persoalan regulasi yang harus diterima dengan lapang dada maupun keluhan orang tua siswa..

Solusi terbaiknya adalah pemerintah daerah membuat petunjuk tekhnis yang bisa mengakomodir semua pertanyaan sistem zonasi yang berlaku di daerahnya masing-masing dengan mempetimbangkan hak mendapatkan pendidikan yang layak bagi kemanusiaan. (Pemred)

Editor/Sumber: Rahmat Ilahi (Rijoe)
Tag: padang,pendidikan,sumatra-barat

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Baznas Kota Solok Bekerjasama dengan PDAM Berikan Subsidi Fasilitas Air Minum Untuk KK Miskin

Baznas Kota Solok Bekerjasama dengan PDAM Berikan Subsidi Fasilitas Air Minum Untuk KK Miskin

SOLOK - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Solok bekerjasama dengan PDAM Kota Solok memberikan subsidi pada...

Diduga Depresi, Pensiunan TNI Ditemukan Tewas Gantung Diri di Agam

Diduga Depresi, Pensiunan TNI Ditemukan Tewas Gantung Diri di Agam

AGAM - Diduga depresi, pensiunan TNI ditemukan tewas gantung diri di Batu Karak, Jorong 1 Siguhung, Nagari Lubuk...

Waspada Jangan Minum Obat Ini, BBPOM Tarik Peredaran Ranitidin

Waspada Jangan Minum Obat Ini, BBPOM Tarik Peredaran Ranitidin

...

Mahyeldi Rombak 30 Pejabat di Pemko Padang, Ini Alasannya

Mahyeldi Rombak 30 Pejabat di Pemko Padang, Ini Alasannya

PADANG -- Sedikitnya 30 pejabat eselon III dan IV serta kepala sekolah di Pemerintahan Kota Padang, dilantik dan...

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Mentawai Sampaikan Hal Ini

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Mentawai Sampaikan Hal Ini

MENTAWAI - Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet menyampaikan bahwa dia punya harapan yang besar untuk Kabupaten...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media