Tuesday, 17 Sep 2019
Minangkabaunews
headline
home berita Padang

Dirjen Otoda Kemendagri RI Kaji Pilkada Serentak di Padang

Jumat, 02 Agustus 2019 - 14:42:20 WIB - 400
Dirjen Otoda Kemendagri RI Kaji Pilkada Serentak di Padang
Evaluasi pilkada serentak di padang, rabu


PADANG -- Direktorat Jendral Otonomi Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri) melakukan kajian rencana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Kajian dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat, mulai 1 Juli hingga 3 Juli 2019.

Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak dalam rangka Menghadapi Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Pemilu Serentak Tahun 2024 ini melibatkan sejumlah stakeholder baik dari Jakarta maupun di Sumatera Barat.

Plt. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik menjelaskan, Pilkada serentak tahun 2020 mendatang direncanakan berlangsung pada tanggal 23 September 2020.

Sebanyak 270 daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan. "Terdiri atas 9 pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 224 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta 37 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota," ujar Akmal.

Pilkada serentak tahun 2020 yang segera digelar kembali, menurut Akmal, akan menguji kemampuan publik dalam memilih Kepala Daerah secara demokratis. Diantaranya terlihat dari pilihan publik yang lebih menitikberatkan pada pertimbangan rasional ketimbang latar belakang primordial dari calon pemimpin daerahnya.

"Pilihan rasional publik itu berkaitan dengan tugas kepala daerah yang harus melayani semua kelompok ketimbang kepentingan kelompok atau etnis tertentu," timpalnya.

Dia mengingatkan juga bahwa yang patut dicermati dari para calon kepala daerah adalah bahwa publik berharap pelaksanaan Pilkada tak hanya jujur dan adil tetapi juga mampu menghadirkan pemimpin yang memenuhi kepentingan publik.

"Kepala Daerah terpilih ke depan diharapkan dapat membenahi layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, mengeluarkan kebijakan pro rakyat untuk petani, buruh, pedagang kecil, dan usaha kecil menengah," ungkap Akmal seraya menambahkan, Selain itu memperbaiki infrastruktur dan memberantas korupsi dikalangan birokrasi.

Keinginan publik mendapatkan Kepala Daerah yang melayani masyarakat tentu juga akan sangat bergantung pada para pemilih. Apakah mereka akan dengan mudah tergoda iming-iming materi, tarikan emosional primordial ataupun memperteguh pertimbangan rasional dalam menentukan pilihannya. (Rel)

Editor/Sumber: Rahmat Ilahi (Rijoe)
Tag: padang,politik,sumatra-barat

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Sejumlah Tokoh Muda Islam, Adakan Diskusi Agar Netizen Dapat Melek Terhadap Isu RUU KPK

Sejumlah Tokoh Muda Islam, Adakan Diskusi Agar Netizen Dapat Melek Terhadap Isu RUU KPK

NASIONAL - Sejumlah tokoh dari berbagai kalangan melaksanakan Dialog Kebangsaan bertajuk Tokoh Muda Islam Bicara...

Anggota DPRD Sumbar Muhayatul Beri Motivasi kepada 1200 Mahasiswa Baru UMSB

Anggota DPRD Sumbar Muhayatul Beri Motivasi kepada 1200 Mahasiswa Baru UMSB

PADANG -- Anggota DPRD Sumbar Muhayatul mengajak seluruh mahasiswa baru di kampus setempat untuk berbangga menjadi...

Dinas Pariwisata Sumbar Gelar Pelatihan Sadar Wisata

Dinas Pariwisata Sumbar Gelar Pelatihan Sadar Wisata

PADANG -- Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar menggelar pelatihan sadar wisata bagi 100 warga dan kelompok sadar wisata...

Kabut Asap Mulai Selimuti Kabupaten Pasaman, Kaban BPBD Himbau Masyarakat Pakai Masker

Kabut Asap Mulai Selimuti Kabupaten Pasaman, Kaban BPBD Himbau Masyarakat Pakai Masker

PASAMAN -- Kabut asap kiriman dari provinsi tetangga mulai dirasakan sebagian besar masyarakat Kabupaten...

Penggalang Kwarcab 015 Mentawai utus 38 Kontingen Untuk Ikuti Jambore di Batu Sangkar

Penggalang Kwarcab 015 Mentawai utus 38 Kontingen Untuk Ikuti Jambore di Batu Sangkar

MENTAWAI - Untuk mengikuti kegiatan Jambore dan Giat Prestasi Pramuka yang akan laksanakan di Penggarang Batu Sangkar,...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media