Tuesday, 12 Nov 2019
Minangkabaunews
headline
home berita Padang

Dirjen Otoda Kemendagri RI Kaji Pilkada Serentak di Padang

Jumat, 02 Agustus 2019 - 14:42:20 WIB - 423
Dirjen Otoda Kemendagri RI Kaji Pilkada Serentak di Padang
Evaluasi pilkada serentak di padang, rabu


PADANG -- Direktorat Jendral Otonomi Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri) melakukan kajian rencana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Kajian dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat, mulai 1 Juli hingga 3 Juli 2019.

Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak dalam rangka Menghadapi Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Pemilu Serentak Tahun 2024 ini melibatkan sejumlah stakeholder baik dari Jakarta maupun di Sumatera Barat.

Plt. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik menjelaskan, Pilkada serentak tahun 2020 mendatang direncanakan berlangsung pada tanggal 23 September 2020.

Sebanyak 270 daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan. "Terdiri atas 9 pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 224 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta 37 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota," ujar Akmal.

Pilkada serentak tahun 2020 yang segera digelar kembali, menurut Akmal, akan menguji kemampuan publik dalam memilih Kepala Daerah secara demokratis. Diantaranya terlihat dari pilihan publik yang lebih menitikberatkan pada pertimbangan rasional ketimbang latar belakang primordial dari calon pemimpin daerahnya.

"Pilihan rasional publik itu berkaitan dengan tugas kepala daerah yang harus melayani semua kelompok ketimbang kepentingan kelompok atau etnis tertentu," timpalnya.

Dia mengingatkan juga bahwa yang patut dicermati dari para calon kepala daerah adalah bahwa publik berharap pelaksanaan Pilkada tak hanya jujur dan adil tetapi juga mampu menghadirkan pemimpin yang memenuhi kepentingan publik.

"Kepala Daerah terpilih ke depan diharapkan dapat membenahi layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, mengeluarkan kebijakan pro rakyat untuk petani, buruh, pedagang kecil, dan usaha kecil menengah," ungkap Akmal seraya menambahkan, Selain itu memperbaiki infrastruktur dan memberantas korupsi dikalangan birokrasi.

Keinginan publik mendapatkan Kepala Daerah yang melayani masyarakat tentu juga akan sangat bergantung pada para pemilih. Apakah mereka akan dengan mudah tergoda iming-iming materi, tarikan emosional primordial ataupun memperteguh pertimbangan rasional dalam menentukan pilihannya. (Rel)

Editor/Sumber: Rahmat Ilahi (Rijoe)
Tag: padang,politik,sumatra-barat

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

#TangkapDewiTanjung Marak di Twitter

#TangkapDewiTanjung Marak di Twitter

TANAH DATAR -- Tagar #TangkapDewiTanjung menggema di twitter. Pasalnya, wanita kelahiran Padang tahun 1980 tersebut...

Etape IV TdS, Situs Unesco Ombilin Sambut Rider

Etape IV TdS, Situs Unesco Ombilin Sambut Rider

SAWAHLUNTO -- Walikota Sawahlunto, Deri Asta mengungkapkan, animo masyarakat Kota Arang menyambut kedatangan tamu...

Saksi: Bangunan Wabup Pessel Berupa Pondok Tidak Menimbun Mangrove

Saksi: Bangunan Wabup Pessel Berupa Pondok Tidak Menimbun Mangrove

PADANG -- Saksi sidang pengrusakan hutan Mangrove di Objek Wisata Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir...

Tingkatkan Pengetahuan Agama, Pemko Padang Panjang Gelar Acara Muzakarah Ulama

Tingkatkan Pengetahuan Agama, Pemko Padang Panjang Gelar Acara Muzakarah Ulama

PADANG PANJANG -- Dengan tema "kita tingkatkan pengetahuan dan pengamalan agama masyarakat Padang Panjang"....

Data Pasca Bencana Puting Beliung Kota Payakumbuh Masih Simpang Siur

Data Pasca Bencana Puting Beliung Kota Payakumbuh Masih Simpang Siur

PAYAKUMBUH - pasca kejadian angin puting beliung, Minggu (10/11) membuat pohon beringin berukuran besar tumbang di...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media