Monday, 16 Dec 2019
Minangkabaunews
headline
home berita Padang

Tampung Kajian Perbaikan Regulasi Pilkada Serentak di Berbagai Daerah, Kemendagri Lakukan Ini

Sabtu, 03 Agustus 2019 - 17:43:37 WIB - 331
Tampung Kajian Perbaikan Regulasi Pilkada Serentak di Berbagai Daerah, Kemendagri Lakukan Ini
Dirjen otoda diwawancarai wartawan


PADANG -- Direktorat Jendral Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri menggelar roadshow ke berbagai daerah di Indonesia salahsatunya di Kota Padang tanggal 1 hingga 3 Agustus 2019.

Tujuannya roadshow ini untuk mendapatkan masukan terkait penyempurnaan regulasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di masa mendatang. Selain itu agar pelaksanaan dan hasil Pilkada menjadi semakin berkualitas.

"Road show ini untuk menampung aspirasi dari semua daerah di Indonesia tentang pelaksanaan Pilkada, termasuk melibatkan pakar dari berbagai daerah," ujar Plt. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Drs Akmal Malik,MSi dalam keterangan pers di Padang, Jumat sore, (2/8/2019).

Plt. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, mengatakannkajian Pilkada Serentak dilaksanakan Ditjen Otda Kemendagri di sejumlah kota yakni Padang untuk wilayah Sumatera dan sekitarnya, Makassar untuk wilayah timur Indonesia dan Surabaya untuk wilayah Jawa dan sekitarnya.

Lanjutnya, tidak menutup kemungkinan, hasil kajian tersebut menghasilkan regulasi tersendiri pada setiap daerah sesuai kearifan lokal. "Bisa jadi setiap daerah punya regulasi tersendiri sesuai kearifan lokal seperti di Aceh dan Jakarta," jelasnya.

Kemendagri sendiri, lanjut Akmal, sudah memiliki tujuh kebijakan yang akan dilakukan dalam mendukung Pilkada serentak. Tiga diantaranya adalah penyiapan DP4, dukungan peningkatan partisipasi pemilih, serta penguatan regulasi dan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara dalam menegakkan Netralitas ASN.

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Profesor Djohermansyah Djohan saat tampil sebagai narasumber Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pilkada Serentak di Padang, Jumat (2/8/2019) mengatakan, untuk Pilkada Serentak 2020, aturannya tidak mungkin direvisi lagi karena akan segera memasuki tahapan Pilkada KPU.

Namun untuk pilkada serentak ke depan, regulasinya harus dikaji lebih cermat lagi karena banyak temuan yang akhirnya menurunkan nilai kualitas dari pilkada itu sendiri.

Dari hasil kajian selama ini, katanya, ada sejumlah masalah aktual Pilkada yang sering terjadi. Di antaranya mahalnya ongkos seorang kandidat, dana pilkada yang besar sehingga menggerus APBD, pecah kongsi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, politisasi birokrasi, politik dinasti, calon tunggal yang memborong dukungan partai politik, sampai masalah eks napi yang bisa ikut pilkada.

"Saran saya regulasi baru nanti bisa mengatur agar Pilkada serentak bisa dilaksanakan dengan prinsip memudahkan penyelenggara dan pemilih," ujar mantan Dirjen Otda Kemendagri itu.

Narasumber lain Leo Agustin dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten juga berpendapat, sudah saatnya dibuat regulasi untuk mengakomodir pemungutan suara elektronik e-voting secara bertahap dalam momen pilkada serentak. Hal ini juga bertujuan agar pada saat pemilu serentak 2024 penerapan e-votong sudah diterapkan secara maksimal.

Sementara itu, Pengamat politik Universitas Andalas (Unand) Padang, Dr Asrinaldi menjelaskan dari beberapa evaluasi terhadap Pilkada yang telah berlangsung., perlu diatur regulasi terhadap sistem politik parpol yang saat ini masih mendominasi.

"Sangat jelas terlihat, Dewan Pimpinan Pusat parpol masih berkuasa terhadap daerah sehingga calon yang muncul bukan kehendak masyarakat tapi kemauan partai dan pemilik partai," ujarnya.

"Demokrasi lokal tidak terjadi, DPP masih menjadi momok bagi penentuan pemimpin di daerah. Sehingga berlomba mendapatkan restu pusat menunggu kartu sakti DPP," ujarnya. (Rel)

Loading...
Editor/Sumber: Rahmat Ilahi (Rijoe)
Tag: metro,padang,sumatra-barat

SILAHKAN BERBAGI


BE SMART, READ MORE

KPU Sumbar Luncurkan Pedoman Tekhnis Pilkada 2020

KPU Sumbar Luncurkan Pedoman Tekhnis Pilkada 2020

PADANG -- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumbar meluncurkan pedoman teknis tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada)...

Seorang Wanita yang Diduga Terlibat Kasus Narkoba 51 Kg di Pasaman Akhirnya Dibebaskan

Seorang Wanita yang Diduga Terlibat Kasus Narkoba 51 Kg di Pasaman Akhirnya Dibebaskan

PASAMAN - Seorang wanita berinisial DI (37) yang diduga terlibat kasus pengedaran narkoba sebanyak 51 kg di Kabupaten...

Asyik Berjudi, Sembilan Warga Salayo Diciduk Polisi

Asyik Berjudi, Sembilan Warga Salayo Diciduk Polisi

SOLOK -- Asyik bermain judi jenis remi dan koa, sembilan warga Jorong Padang Kunyik Nagari Salayo, Kecamatan Kubung...

Kuras ATM Curian, Seorang Honorer di Mentawai Ditangkap Polisi

Kuras ATM Curian, Seorang Honorer di Mentawai Ditangkap Polisi

MENTAWAI -- Unit Reskrim Polres Mentawai malalui Polsek Sikakap mengamankan seorang honorer inisial MS (26), warga...

Pelatihan Satgas PB MPA di Mentawai Resmi Ditutup

Pelatihan Satgas PB MPA di Mentawai Resmi Ditutup

MENTAWAI -- Pelatihan Satuan Tugas Satgas PB Masyarakat Peduli Api (MPA) usai. diharapkan semua team akan bekerja dan...


KOMENTAR ANDA



Loading...
kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media