Saturday, 16 Nov 2019
Minangkabaunews
headline
home berita Pesisir Selatan

Terkait Pengurusan Sertifikat Prona yang Belum Kunjung Usai, Ini Tanggapan BPN Pessel

Selasa, 06 Agustus 2019 - 20:26:52 WIB - 368
Terkait Pengurusan Sertifikat Prona yang Belum Kunjung Usai, Ini Tanggapan BPN Pessel
Kepala Kantor BPN Pessel Efrizal saat ditemui wartawan dikantornya. (Ist)


PESISIR SELATAN - Berikut tanggapan Pihak Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan terkait Pemberitaan Minangkabaunews.com pada hari Senin 5 Agustus 2019 lalu dengan judul "Sudah Tiga Tahun Tak Kunjung Usai, Warga Air Haji Pessel Pertanyakan Sertifikat Prona".

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pessel Efrizal ditemui Minagkabaunews.com di ruang kerjanya, Selasa (6/8/2019) membenarkan bahwa yang bersangkutan atas nama Syafrizal bagian pengadaan tanah bersama Ketua panitia Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Aguslim memberikan keterangan.

"Betul pak, memang ada kendala pada 18 sertifikat Prona tersebut, seperti adanya nama yang tidak sesuai dengan data, beberapa sertifikat yang nomor hak miliknya ganda, kemudian berkas yang sudah dicetak tidak ditemukan atau tercecer. Dalam minggu ini, semua persoalan akan selesai, saya berjanji," ucap Syafrizal dihadapan kepala BPN Pessel Efrizal.

Selanjutnya ia menyebutkan, memang ada 2 sertifikat yang didaftarkan melalui jalur umum milik masyarakat atas nama Danur sudah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Sedangkan milik Via masih tahap verifikasi di kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Pesisir Selatan.

"Ya, dalam minggu ini bakal kami lakukan pengukuran kelapangan sekaligus berkoordinasi dengan Ketua KAN Air Haji," katanya.

Kepala BPN Pessel, Efrizal menegaskan, ia selaku pimpinan juga ikut bertanggung jawab atas persoalan anak buahnya tersebut. Dalam minggu ini, semua persoalan tersebut dapat diselesaikan.

"Jika semua persoalan sudah clear dan tidak ada kendala, maka sertifikat segera diserahkan langsung ke tangan masyarakat," katanya.

Efrizal menambahkan, kalau ada masyarakat dibebankan sebanyak Rp250 ribu terkait pengurusan sertifikat PTSL maupun Prona, itu memang dibebankan kepada masyarakat, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) tiga menteri dan ditindak lanjuti dengan peraturan bupati.

"Dana tersebut sama sekali tidak masuk ke BPN. Sebab, itu masuk biaya patok, operasional, administrasi dan alas hak atas tanah. Jika ada pengukur yang menerima uang dibawah, silahkan laporkan dan akan kami proses. Sebab, itu termasuk pungli," tuturnya. (Rio)

Editor/Sumber: Siel Saputra
Tag: pesisir-selatan,sumatra-barat

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Ternyata Pengolahan Produk Makanan Berbahan Dasar Jagung Menguntungkan Petani

Ternyata Pengolahan Produk Makanan Berbahan Dasar Jagung Menguntungkan Petani

PASAMAN - Kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Universitas Andalas (Unand) Padang, melalui Lembaga...

Kabupaten Solok dan Solok Selatan Belum Teken NHPD, Inilah Penjelasan KPU Sumbar

Kabupaten Solok dan Solok Selatan Belum Teken NHPD, Inilah Penjelasan KPU Sumbar

PADANG -- Menyikapi dua daerah yakni kabupaten Solok dan Solok Selatan yang belum teken NPHD, Komisioner KPU Divisi...

Malang Tak Dapat Dihindari, Mobil Pengumpul Barang Bekas di Bukittinggi Terbakar

Malang Tak Dapat Dihindari, Mobil Pengumpul Barang Bekas di Bukittinggi Terbakar

BUKITTINGGI -- Kendaraan minibus jenis Suzuki Carry dengan nomor polisi BA 1724 HD membawa barang-barang bekas yang...

Data Pasca Bencana Puting Beliung Kota Payakumbuh Masih Simpang Siur

Data Pasca Bencana Puting Beliung Kota Payakumbuh Masih Simpang Siur

PAYAKUMBUH - pasca kejadian angin puting beliung, Minggu (10/11) membuat pohon beringin berukuran besar tumbang di...

Wali Kota Bukittinggi Cup I Siap Dihelat, Catat Tanggalnya

Wali Kota Bukittinggi Cup I Siap Dihelat, Catat Tanggalnya

BUKITTINGGI -- Ratusan tim futsal se-Sumatera Barat mengikuti pertandingan turnamen futsal Wali Kota Bukittinggi Cup I...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media