Tuesday, 31 Mar 2020
Minangkabaunews
headline
home berita Pesisir Selatan

Terkait Pengurusan Sertifikat Prona yang Belum Kunjung Usai, Ini Tanggapan BPN Pessel

Selasa, 06 Agustus 2019 - 20:26:52 WIB - 428
Terkait Pengurusan Sertifikat Prona yang Belum Kunjung Usai, Ini Tanggapan BPN Pessel
Kepala Kantor BPN Pessel Efrizal saat ditemui wartawan dikantornya. (Ist)


PESISIR SELATAN - Berikut tanggapan Pihak Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan terkait Pemberitaan Minangkabaunews.com pada hari Senin 5 Agustus 2019 lalu dengan judul "Sudah Tiga Tahun Tak Kunjung Usai, Warga Air Haji Pessel Pertanyakan Sertifikat Prona".

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pessel Efrizal ditemui Minagkabaunews.com di ruang kerjanya, Selasa (6/8/2019) membenarkan bahwa yang bersangkutan atas nama Syafrizal bagian pengadaan tanah bersama Ketua panitia Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Aguslim memberikan keterangan.

"Betul pak, memang ada kendala pada 18 sertifikat Prona tersebut, seperti adanya nama yang tidak sesuai dengan data, beberapa sertifikat yang nomor hak miliknya ganda, kemudian berkas yang sudah dicetak tidak ditemukan atau tercecer. Dalam minggu ini, semua persoalan akan selesai, saya berjanji," ucap Syafrizal dihadapan kepala BPN Pessel Efrizal.

Selanjutnya ia menyebutkan, memang ada 2 sertifikat yang didaftarkan melalui jalur umum milik masyarakat atas nama Danur sudah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Sedangkan milik Via masih tahap verifikasi di kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Pesisir Selatan.

"Ya, dalam minggu ini bakal kami lakukan pengukuran kelapangan sekaligus berkoordinasi dengan Ketua KAN Air Haji," katanya.

Kepala BPN Pessel, Efrizal menegaskan, ia selaku pimpinan juga ikut bertanggung jawab atas persoalan anak buahnya tersebut. Dalam minggu ini, semua persoalan tersebut dapat diselesaikan.

"Jika semua persoalan sudah clear dan tidak ada kendala, maka sertifikat segera diserahkan langsung ke tangan masyarakat," katanya.

Efrizal menambahkan, kalau ada masyarakat dibebankan sebanyak Rp250 ribu terkait pengurusan sertifikat PTSL maupun Prona, itu memang dibebankan kepada masyarakat, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) tiga menteri dan ditindak lanjuti dengan peraturan bupati.

"Dana tersebut sama sekali tidak masuk ke BPN. Sebab, itu masuk biaya patok, operasional, administrasi dan alas hak atas tanah. Jika ada pengukur yang menerima uang dibawah, silahkan laporkan dan akan kami proses. Sebab, itu termasuk pungli," tuturnya. (Rio)

Editor/Sumber: Siel Saputra
Tag: pesisir-selatan,sumatra-barat

SILAHKAN BERBAGI


BE SMART, READ MORE

Taman Panorama Baru Ngarai Sianok, Suguhkan Pemandangan yang Memanjakan Mata

Taman Panorama Baru Ngarai Sianok, Suguhkan Pemandangan yang Memanjakan Mata

BUKITTINGGI -- Objek wisata Taman Panorama Baru yang merupakan objek wisata berbasis desa terletak di atas Ngarai...

Dubes Turki dan Bosnia Kagumi Perguruan Thawalib

Dubes Turki dan Bosnia Kagumi Perguruan Thawalib

PADANG PANJANG -- Duta Besar Turki Mahmut Erol Kilic dan Duta Besar Bosnia Hergezovina Mahmet Halilovic mengunjungi...

Rilis Jumlah Covid-19 di Padang, ODP Bertambah 435 orang

Rilis Jumlah Covid-19 di Padang, ODP Bertambah 435 orang

PADANG -- Wali Kota Padang Mahyeldi mengumumkan jumlah warga terpapar virus corona hingga Kamis, 19 Maret...

Viral Foto Paramedis Muslim dan Yahudi di Israel Ibadah Bersama di Tengah Corona

Viral Foto Paramedis Muslim dan Yahudi di Israel Ibadah Bersama di Tengah Corona

INTERNASIONAL - Di kota selatan Beersheba, Israel dua orang paramedis darurat sekitar 40 menit memasuki giliran kerja...

Camat Mandau Beri Bantun kepada Korban Kebakaran

Camat Mandau Beri Bantun kepada Korban Kebakaran

DURI - Ahmad Juris (40) korban kebakaran, warga Jalan Sutan Betuah RT 04 RW 01, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu