Saturday, 15 Aug 2020
Minangkabaunews
headline
home berita Parlemen dan Parpol

Gelaran Resepsi HUT 350 Tahun Padang Tanpa Dewan Di tempat Tak Bertuan, Inilah Komentar Warga

Rabu, 07 Agustus 2019 - 15:49:15 WIB - 716
Gelaran Resepsi HUT 350 Tahun Padang Tanpa Dewan Di tempat Tak Bertuan, Inilah Komentar Warga
Walikota padang, mahyeldi


PADANG -- Pemerintah Kota Padang menggelar resepsi HUT ke-350 Kota Padang tanpa rapat paripurna istimewa anggota DPRD Padang, di Aula Sidang Utama DPRD Padang, Rabu (7/8/2019).

Dalam kesempatan itu hadir Asisten II bidang Ekonomi Pembangunan Setda Sumbar, Benni Warlis, anggota DPD RI Emma Yohana, mantan Walikota Padang Syahrul Wujud, Azwar Anas dan Mantan walikota Fauzi Bahar, Forkopimda Sumbar, Forkopimda Padang serta ratusan undangan lainnya.

Penetapan hari jadi ini berdasarkan SK Walikota Padang No. 188.45.22 Tahun 1986 ditetapkan Hari Jadi Kota Padang berdasarkan hasil rapat paripurna DPRD Kota Padang tanggal 31 Juli 1986 pada setiap 7 Agustus.

Secara histori penetapan itu mangacu pada sejarah penyerangan rakyat besar-besaran terhadap Belanda yang memonopoli perdagangan di Padang pada 7 Agustus 1669 menjadi sejarah penting bagi warga Padang. Bagaimana tidak, penaklukan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) tersebut dicatat sebagai hari jadi Kota Padang, Rabu, (7/9/2018), genap 350 tahun usia ibukota Provinsi Sumbar tersebut.

Banyak pihak yang mempertanyakan prosesi ceremonial HUT Kota Padang tersebut, salah satunya Aldep, Warga kota Padang mengatakan Sekarang DPRD tak bertuan resepsi HUT Kota Padang masih diselenggarakan di DPRD Padang. "Aneh yah, penyelenggaraan resepsi HUT kali ini tanpa rapat paripurna istimewa, lebih aneh lagi lokasinya di DPRD Padang yang kosong tanpa anggota dewan," katanya.

Selain Aldep, Warga kota lain Aldi juga mengomentari pelaksanaan perhelatan itu tidak terdengat hingar bingarnya karena tidak seperti tahun sebelumnya begitu hiruk pikuk. "Kita disuruh pasang bendera merah putih selama satu bulan, yang itu menyangkut hari kemerdekaan bukan HUT Kota Padang," tuturnya.

Walikota Padang, Mahyeldi mengatakan "Kita terikat regulasi dan aturan main, dan itu mesti dipatuhi menunggu hasil sidang MK dilanjutkan pengusulan nama dari walikota ke gubernur kemudian rapat pleno KPU dan terakhir pelantikan dilakukan Pemko Padang," tuturnya.

Komisioner KPU, Ariyanto mengatakan kita masih menunggu hasil sidang MK yang bersidang hari ini, "kita harus ikut aturan main, tidak boleh parsial artinya satu yang berurusan dengan MK semuanya harus ikut karena satu paket," ujarnya. (RI)

Editor/Sumber: Rahmat Ilahi (Rijoe)
Tag: legislator,metro,padang,sumatra-barat

SILAHKAN BERBAGI


BE SMART, READ MORE

HUT Polwan ke 72, Polwan Bukittinggi Berbagi dengan Sesama

HUT Polwan ke 72, Polwan Bukittinggi Berbagi dengan Sesama

BUKITTINGGI -- Menjelang HUT Polisi Wanita (Polwan) ke-72 yang jatuh pada 1 September nanti, jajaran personil Polwan...

Swafoto Membawa Maut, Dua Nyawa Bocah Melayang

Swafoto Membawa Maut, Dua Nyawa Bocah Melayang

PADANG PARIAMAN -- Bermaksud ingin ber-selfie di pinggir bibir Sungai Batang Anai, Korong Titian Akar, Nagari Buayan,...

Ngeri, Bahaya Mengintai Indonesia Jika Perang Amerika-China Meletus di Laut Natuna Utara

Ngeri, Bahaya Mengintai Indonesia Jika Perang Amerika-China Meletus di Laut Natuna Utara

INTERNASIONAL - Sejumlah peristiwa yang terjadi sejak awal 2020 di Laut China Selatan, menunjukkan bahwa ketegangan...

Temui Plt Bupati Solok Selatan, Ini Arahan Kepada GPP-SS

Temui Plt Bupati Solok Selatan, Ini Arahan Kepada GPP-SS

SOLOK SELATAN -- Plt Bupati Solok Selatan, Abdul Rahman memberikan arahannya kepada para pelajar dan mahasiswa yang...

Giliran Bundo Kanduang PKKS Riau Kunjungi TP PKK Kabupaten Solok

Giliran Bundo Kanduang PKKS Riau Kunjungi TP PKK Kabupaten Solok

KABUPATEN SOLOK -- Usai pengurus Persatuan Keluarga Kabupaten Solok (PKKS) Riau, melakukan kunjungan dan silaturahmi...


KOMENTAR ANDA



Eka putra, SE for Tanah Datar 1