Sunday, 20 Oct 2019
Minangkabaunews
headline
home berita Pesisir Selatan

Tingkatkan Pengetahuan Produk Hukum Nagari, Ini yang Dilakukan Universitas Ekasakti di Pessel

Rabu, 21 Agustus 2019 - 15:43:57 WIB - 831
Tingkatkan Pengetahuan Produk Hukum Nagari, Ini yang Dilakukan Universitas Ekasakti di Pessel
Rektor Universitas Ekasakti Dr. Otong Rosadi, SH. M. Hum saat memberikan pemaparan Bimtek penyusunan produk hukum nagari bagi wali nagari dan bamus se kecamatan bayang


PESISIR SELATAN -- Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Ekasakti (UNES) kelompok 50 menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Produk Hukum Nagari Bagi Wali Nagari dan Bamus Nagari se-Kecamatan Bayang tahun 2019 Rabu, (21/8/2019).

Kegiatan ini digelar di Aula Kantor Wali Nagari Gurun Panjang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Kegiatan tersebut diikuti peserta dari Wali Nagari 17, Bamus 17, dan Sekretaris Nagari 17 orang.

Narasumber Bimtek yang dihadirkan diantaranya, Rektor Universitas Ekasakti, Dr. Otong Rosadi, SH. M. Hum, Dekan Fakutas Hukum Universitas Ekasakti, Prof. Dr. Hj. Darmini Roza, SH., M. Hum, Dosen Pembimbing Lapangan, Sahnan Sahuri Siregar, SH.,MH. Dan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Hendrajoni diwakili Sekretaris Dinas Pendidikan, Camat Kecamatan Bayang diwakili Sekertaris Camat (Sekcam).

Dosen Pembimbing Lapangan, Sahnan Sahuri Siregar, SH. MH, mengatakan melalui Bimtek KKN-PPM Universitas Ekasakti meningkatkan kapasitas penyelenggara nagari dalam pembentukan peraturan nagari. Selanjutnya mengimplementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dharma ketiga yakni pengabdian kepada masyarakat. Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa Pengabdian Kepada Masyarakat.

"Peserta mampu memahami produk hukum nagari, peserta mampu menyusun produk hukum nagari yang selaras dengan peraturan hukum yang lebih tinggi, peserta dapat memberikan bimtek kepada aparatur pemerintahan nagari," ujarnya.

Sahnan Sahuri Siregar yang juga Direktur Rumah Bantuan Hukum Padang ini menuturkan sebagai penyelenggaran pemerintahan terendah, nagari berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.

Kepentingan masyarakat setempat berdasaran prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, nagari memiliki wewenang untuk membentuk peraturan-peraturan pada tingkat nagari. Pasal 26 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa secara tegas menyebutkan bahwa salah satu wewenang yang dimiliki Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya.

"Menetapkan Peraturan Desa/Nagari. pembentukan peraturan desa sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 26 ayat (2) tersebut, dilakukan oleh Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa/Nagari. Pasal 55 huruf a UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Badan Permusyaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Pada dasarnya, pembentukan Peraturan Desa/Nagari merupakan pengejewantahan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Konsekuensi logis dari ketetapan Pasal 1 ayat (3) ini adalah diperlukannya peraturan-peraturan yang mengatur setiap perilaku segenap masyarakat dan pemerintah," ujarnya.

Menurutnya, kendala selama ini yang dihadapi oleh perangkat nagari adalah kurangnya pengetahuan perangkat nagari tentang teknik, pedoman dan tata cara pembentukan peraturan nagari. Apalagi terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan peraturan nagari yang akan dibentuk.

"Berhasilnya pembangunan, baik pembangunan fisik, maupun pembangunan non-fisik yang dilaksanakan desa tentu harus mendapat dukungan yang kuat dari pemerintah desa dan masyarakat," tuturnya

Ia mengatakan, Pemerintah desa sebagai pelayan masyarakat, harus memiliki kemampuan yang optimal, serta masyarakat harus dapat mendukung program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

"Sehingga antara pemerintah desa dan masyarakatnya harus saling mendukung, dimana pemerintah desa sebagai penggerak partisipasi, maka masyarakat juga sebagai pemberi kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan desa, dimana keduanya saling mendukung dan saling mengisi dalam setiap kegiatan pembangunan yang ada didesa," ucapnya. (Rio)

Editor/Sumber: Rahmat Ilahi (Rijoe)
Tag: metro,pesisir-selatan,sumatra-barat

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Gempa Dini Hari Ini - BMKG Catat Gempa M 3,2 Goyang Pariaman, Kedalaman 27 Km

Gempa Dini Hari Ini - BMKG Catat Gempa M 3,2 Goyang Pariaman, Kedalaman 27 Km

PARIAMAN -- Gempa berkekuatan magnitudo (M) 3,2 terjadi di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Pusat gempa berada di darat...

Tahun ini 215 Kasus Kebakaran di Padang, Damkar Gencarkan Sosialisasi Pencegahan

Tahun ini 215 Kasus Kebakaran di Padang, Damkar Gencarkan Sosialisasi Pencegahan

PADANG -- Dinas Pemadaman Kebakaran Kota Padang, Sumatera Barat, gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang...

Program Pasca Sarjana Fakultas Teknik UNP Gelar Workshop Scientific Writing

Program Pasca Sarjana Fakultas Teknik UNP Gelar Workshop Scientific Writing

PADANG -- Sedikitnya sebanyak 102 mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa S2 dan S3 mulai dari Angkatan 2013-2019 Program...

Buka Musyawarah Kerja PMI Pasaman 2019/2020, Wakil Bupati Harapkan Ini

Buka Musyawarah Kerja PMI Pasaman 2019/2020, Wakil Bupati Harapkan Ini

PASAMAN - Wakil Bupati Pasaman H. Atos Pratama membuka secara resmi Musyawarah Kerja Palang Merah Indonesia (PMI)...

Gempa Hari Ini, BMKG Catat Gempa Magnitudo 4,0 di Pessel

Gempa Hari Ini, BMKG Catat Gempa Magnitudo 4,0 di Pessel

PESISIR SELATAN -- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat terjadi gempa yang bisa dirasakan di...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media