Saturday, 18 Jan 2020
Minangkabaunews
headline
home berita Nasional

Sanksi Berat BPJS Menunggu, Ini Kata Anggota DPR RI Saleh Daulay

Jumat, 11 Oktober 2019 - 07:19:53 WIB - 3673
Sanksi Berat BPJS Menunggu, Ini Kata Anggota DPR RI Saleh Daulay
Ilustrasi


JAKARTA -- BPJS akan mengeluarkan intruksi presiden mulai tanggal 1 Januari 2020 penunggak BPJS tidak bisa menikmati layanan publik dari parpor SIM hingga pengurusan sertifikat tanah, selain itu BPJS juga menaikan iuran. Hal ini dilakukan BPJS untuk menutupi kerugian BPJS mencapai Rp32 triliun

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan automasi sanksi layanan publik dimaksudkan untuk meningkatkan kolektabilitas iuran peserta BPJS Kesehatan dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

"Inpresnya sedang diinisiasi untuk sanksi pelayanan publik. Selama ini sanksi ada tapi hanya tekstual tanpa eksekusi, karena itu bukan wewenangnya BPJS," ujar Fachmi di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dirut BPJS, Fahmi menjelaskan dalam Inpres ini, penunggak iuran itu tidak akan bisa memperpanjang paspor, SIM, tak bisa mengajukan kredit perbankan, hingga tak bisa mengurus administrasi pertanahan.

Dengan regulasi melalui instruksi presiden tersebut, pelaksanaan sanksi layanan publik akan diotomatiskan secara daring antara data di BPJS Kesehatan dengan basis data yang dimiliki oleh kepolisian, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pertanahan Negara, dan lain-lain.

Menyikapi itu, Anggota DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menilai sanksi tersebut malah membuat masyarakat semakin tidak nyaman.

Saleh mengungkapkan, ketimbang memberikan sanksi lebih baik BPJS Kesehatan memberikan kesempatan untuk meningkatkan kolektabilitas iuran melalui jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Saleh, lantaran melihat ancaman pemberian sanksi dianggapnya tidak akan efektif.

"Kalau diancam dengan sanksi, dikhawatirkan tidak efektif. Masyarakat bisa saja merasa tidak nyaman. Lebih baik, persoalan tunggakan iuran tersebut diselesaikan dengan pendekatan partisipatoris dan persuasif," jelas Saleh kepada Suaracom mitra Minangkabaunewscom Kamis (10/10/2019).

Sanksi berupa tidak bisanya para penunggak memperpanjang paspor, SIM, kredit perbankan hingga administrasi pertanahan dianggap tidak efektif karena bukan kebutuhan primer dari masyarakat itu sendiri.

"Orang tidak selalu butuh IMB, SIM, STNK, paspor, dan sertifikat tanah. Paspor, misalnya, itu hanya dibutuhkan oleh orang yang sering keluar negeri," tuturnya.

"Jika dia menunggak, masa harus ditunggu dia membuat paspor untuk dijatuhi sanksi? Atau masa harus menunggu habis masa berlaku paspornya?," sambungnya.

Saleh pun meminta pemerintah untuk tidak terlalu mudah menetapkan suatu aturan untuk mengatasi persoalan BPJS. Ia menilai setiap BPJS mengeluarkan aturan baru, kerap kali memunculkan perdebatan serta penolakan dari masyarakat.

Dengan demikian Saleh juga meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana pemberian sanksi tersebut yang tertuang dalam instruksi presiden (Inpres). (RI)

Loading...
Editor/Sumber: Rahmat Ilahi (Rijoe)
Tag: indonesia,nasional

SILAHKAN BERBAGI


BE SMART, READ MORE

DPRD Pessel: Jika Benar Anggota Terima Uang Dari PT. Dempo, Kami Bakal Menyeretnya ke BKD

DPRD Pessel: Jika Benar Anggota Terima Uang Dari PT. Dempo, Kami Bakal Menyeretnya ke BKD

PESISIR SELATAN -- Terkait adanya anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan yang terlibat menerima uang dari proyek PT....

KPU Pasaman Akan Rekrut 60 PPK, Ini Jadwal Pendaftarannya

KPU Pasaman Akan Rekrut 60 PPK, Ini Jadwal Pendaftarannya

LUBUK SIKAPING - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman membuka pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)...

Ditawari Investasi 314,9 T, Jokowi Gandeng Pangeran UEA jadi Dewan Pengarah Pemindahan Ibu Kota Baru

Ditawari Investasi 314,9 T, Jokowi Gandeng Pangeran UEA jadi Dewan Pengarah Pemindahan Ibu Kota Baru

INTERNASIONAL - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Putra Mahkota Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, untuk...

Irwan Basyir Hadiri Syukuran Kenaikan Pangkat Kapolsek Kuranji Kompol Armijon

Irwan Basyir Hadiri Syukuran Kenaikan Pangkat Kapolsek Kuranji Kompol Armijon

PADANG -- Ketua DPD LPM Kota Padang Irwan Basyir menghadiri syukuran kenaikan Kapolsek Kuranji Kompol Armijon dari Ajun...

54 Wali Nagari Akan Dilantik, Ini Pesan Sekdako Solok

54 Wali Nagari Akan Dilantik, Ini Pesan Sekdako Solok

...


KOMENTAR ANDA



Loading...
kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media