Monday, 20 Jan 2020
Minangkabaunews
headline
home berita Solok

Reinier, ST, MM, Pimpin OL Pers Solok Kota Ke Dewan Pers

Selasa, 05 November 2019 - 12:51:56 WIB - 411
Reinier, ST, MM, Pimpin OL Pers Solok Kota Ke Dewan Pers
Rombongan Observasi Lapangan Kota Solok saat di gedung Dewan pers


JAKARTA -- Reinier, ST, MM, Wakil Walikota Solok, Selasa (05/11/2019), didaulat untuk memimpin rombongan Observasi Lapangan (OL) Pers Solok Kota ke gedung Dewan Pers, di Jalan Kebon Sirih Nomor 32 - 34 Jakarta Pusat. Rombongan Pers Solok Kota ini berjumlah 59 orang plus Asisten III, Muhammad, Kabag Humas Protokoler Set. Daerah Solok Kota, Nurzal Gustim.

Kedatangan rombongan Pers Solok ini disambut Jamalus Insan, Ketua Dewan Pers dari Unsur Pers yang membidangi Komisi Pelatihan, Pendidikan, Pengembangan Pers.

Di Dewan Pers ini, Reinier menggambarkan betapa pentingnya keberadaan Pers di Kota Solok dan nasional. Pers merupakan mitra pemerintah Kota Solok yang selalu bersinergi dalam membangun Solok Kota dengan pemberitaan yang positif, membangun, bahkan mengkritik jika ada terjadi persoalan-persoalan di pemerintahan dan masyarakat.

Jamalus Insan, Ketua Komisi Bidang Pelatihan, Pendidikan, dan Pengembangan Pers mengingatkan wartawan Solok Kota untuk selalu berpegang pada kode etik jurnalistik (KEJ) dan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Begitu juga dalam hal pemberitaan, seorang wartawan harus membuat berita secara berimbang dan balance. Harus ada konfirmasi pada sumber berita dan wartawan harus lakukan investigasi ke sumber atau objek yang menjadi pemberitaan.

"Saat ini di Propinsi Sumbar sudah ada sebanyak 88 media yang telah terverifikasi Dewan Pers" Kata Jamalus.

Terkait adanya edaran dilarangnya PNS untuk ikut uji UKW, Jamalus menyebutkan jika PNS ikut UKW dikawatirkan hilangnya indenpenden Pers. Karena seorang PNS tidak akan berani mengkritik atasannya dan sering yang lahir berita memuji bukan berita mengkritisi sehingga tidak membangun.

"Jika kedepan ada PNS yang telah UKW maka Dewan Pers akan mencabut kartu UKW bersangkutan" ujar Jamalus.

Ada kasus dimana daerah mensyaratkan media berlangganan harus terverifikasi dan beebadan hukum jelas. Jika tetap dipaksakan berlangganan, ketika ada pemeriksaan, karena yang digunakan uang negara, akan jadi temuan dan menjadi persoalan dalam pertanggungjawaban keuangan di daerah. Karena ketidakjelasan perusahaan Pers tersebut.(Kar)

Loading...
Editor/Sumber: Rio Irawan
Tag: kota-solok,sumatra-barat

SILAHKAN BERBAGI


BE SMART, READ MORE

Tak Kenal Putus Asa, Lansia Pariaman Ini Belajar Baca Al-Quran di Usia Senja

Tak Kenal Putus Asa, Lansia Pariaman Ini Belajar Baca Al-Quran di Usia Senja

PARIAMAN -- Meskipun telah lanjut usia (Lansia) namun tidaklah menjadi halangan bagi ibu-ibu dari kelompok majelis...

Suku Tanjuang Batagak Penghulu, Ini Kata Datuak Irwan Basyir

Suku Tanjuang Batagak Penghulu, Ini Kata Datuak Irwan Basyir

PADANG -- Penghulu yang menerima gelar pusako agar dapat menjalankan amanahnya dan mampu menjalankan fungsi sebagai...

Untuk Majukan Program Nasional, BPN Padang Panjang Lakukan Ini

Untuk Majukan Program Nasional, BPN Padang Panjang Lakukan Ini

PADANG PANJANG - Untuk memajukan program nasional, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang Panjang menggelar...

Viral! Bos KAI Naik Rakit Berkursi Cek Banjir Jakarta

Viral! Bos KAI Naik Rakit Berkursi Cek Banjir Jakarta

NASIONAL -- Mengawali tahun baru, banjir kembali menggenang ibu kota. Selama banjir terjadi, ada beberapa kejadian unik...

Tutup Tahun 2019, DPRD Bahas Kunker dan Reses Masa Sidang III

Tutup Tahun 2019, DPRD Bahas Kunker dan Reses Masa Sidang III

PADANG -- DPRD Kota Padang membahas laporan hasil kunjungan kerja Komisi DPRD Kota Padang masa sidang III tahun 2019 di...


KOMENTAR ANDA



Loading...
kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media