Thursday, 21 Jan 2021
Minangkabaunews
headline
home berita Parlemen dan Parpol

Rapat Komisi II dengan Mendagri, Ini Kata Anggota DPR RI Guspardi Gaus

Rabu, 06 November 2019 - 22:34:11 WIB - 1733
Rapat Komisi II dengan Mendagri, Ini Kata Anggota DPR RI Guspardi Gaus
Anggota DPR RI Komisi 2 Guspardi Gaus

JAKARTA -- Anggota DPR RI Komisi 2 Guspardi Gaus menghadiri Rapat Kerja Komisi II dengan Kementrian Dalam Negeri pada Rabu, (6/11/2019).

Guspardi mengucapkan selamat kepada Mentri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai orang pertama dipercaya oleh presiden mewakili institusi kepolisian dalam melakukan terobosan dalam meningkatkan pelayanan dan kinerja Lembaga Kementrian Dalam Negeri.

Dalam laporan perkembangan realisasi anggaran kementrian dalam negeri tahun 2019 pada 4 November 2019 dari total anggaran 3,415 triliun yang terealisasi 2,465 triliun atau sebesar 72,19 % dibandingkan periode yang sama tahun 2018 terjadi peningkatan 3,90% karena pada tahun 2018 tersebut hanya terealisasi 68,29%. Kementrian dalam negeri optimis dapat merealisasikan anggaran pada tahun 2019 melebihi pada tahun 2018 yaitu 94,59%.

Dalam Penyerapan Anggaran Guspardi memberikan apresiasi dan penghargaan atas kinerja tersebut. Karena dalam laporan ini belum menyebutkan dan menyampaikan capaian hasil program dan kegiatan dari anggaran yang sudah realisasikan bagaimana pula hasil capaiannya Informasi ini juga penting kami dapatkan karena sesuasi amanat presiden Jokowi ketika peresmian dan pelantikan. "Maka itu jangan lagi kerja berorientasikan pada proses tetapi harus berorientasikan pada hasil," tuturnya.

Katanya, tugas kita meningkatkan produktifitas oleh karena itu sesuai dengan pidato Presiden Jokowi tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan tetapi membuat masyarakat menikmati pelayanan dan pembangunan yang utama bukan proses tetapi hasil.

Ia menambahkan Pembangunan SDM dengan pemetaan kompetensi PNS Pemda berdasarkan keahlian ini penting untuk mendistribusikan pada dinas dan badan yang ada di Pemda tersebut. Namun ketika pengisian jabatan karena ada faktor kolusi dan nepotisme apakah karena ada hubungan keluarga, tim sukses dan lainnya sehingga penempatan pejabat PNS tidak sesuai dengan bidang keahliannya.

Lanjutnya, contohnya saja di Sumbar pernah ada kepala dinas perhubungan tamatan fakultas peternakan. Tamatan Fakultas Ekonomi menjadi kepala dinas Pendidikan dan masih banyak lagi masalah penempatan pejabat dilingkungan pemda provinsi, kab/kota yang dilakukan oleh kepala daerah tidak sesuai dengan bidang keahliannya.

"Untuk itu perlu ada aturan yang mengatur hal ini sehingga kepala daerah untuk menempatkan seseorang dalamn suatu jabatan betul-betul dilakukan secara profesional dan proporsional," tutupnya. (RI)

Editor/Sumber: Rahmat Ilahi (Rijoe)
Tag: legislator,nasional,sumatra-barat

SILAHKAN BERBAGI


BE SMART, READ MORE

Bikin Merinding, Ahli Fisika Menganalisis Penyebab Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182

Bikin Merinding, Ahli Fisika Menganalisis Penyebab Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182

MINANGKABAUNEWS, NASIONAL -- Ahli fisika Prof Budi Santoso menganalisis penyebab pesawat Sriwijaya Air SJ 182 di...

Duh Gawat! Like Video Porno, Akhirnya Fadli Zon Dilaporkan ke Polisi

Duh Gawat! Like Video Porno, Akhirnya Fadli Zon Dilaporkan ke Polisi

MINANGKABAUNEWS, JAKARTA -- Politikus Partai Gerindra Fadli Zon resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri, atas dugaan telah...

Depan Hakim, Pinangki Cerita Simpan Uang 4 Juta Dolar dari Almarhum Suami

Depan Hakim, Pinangki Cerita Simpan Uang 4 Juta Dolar dari Almarhum Suami

MINANGKABAUNEWS, JAKARTA Terdakwa Jaksa Pinangki Sirna malasari mengaku menyimpan uang warisan dari mantan suaminya,...

Tomi Afrizal Milenial yang Bercita-cita Gadangkan Kampung Halaman

Tomi Afrizal Milenial yang Bercita-cita Gadangkan Kampung Halaman

MINANGKABAUNEWS, PADANG -- Perjalanan Hidup seorang Tomi Afrizal Pemuda asal kampung tanjung yang bercita-cita untuk...

Riyan: Segera Bentuk Badan Peradilan Khusus Sengketa Pilkada

Riyan: Segera Bentuk Badan Peradilan Khusus Sengketa Pilkada

MINANGKABAUNEWS, JAKARTA -- Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Riyan...


KOMENTAR ANDA