Saturday, 06 Jun 2020
Minangkabaunews
headline
home berita Nasional

Indonesia vs Tiongkok di Natuna, Gerindra: Prabowo Lebih Mengerti Keadaan Kekuatan Militer Kita

Sabtu, 04 Januari 2020 - 16:44:40 WIB - 26788
Indonesia vs Tiongkok di Natuna, Gerindra: Prabowo Lebih Mengerti Keadaan Kekuatan Militer Kita
Kapal Patroli Tiongkok di Perairan Natuna (Foto: Dok. Istimewa)


NASIONAL - Wakil ketua umum Gerindra, Arief Poyuono menanggapi pernyataan Prabowo terkait batas wilayah Natuna dengan China. Menurut dia, Menteri Pertahanan (Menhan) RI tersebut, tidak sepenuhnya santai terkait permasalahan klaim tersebut.

"Ya. Pak Prabowo kan lebih mengerti keadaan kekuatan militer kita, kalau jalan Perang atau konfrontasi militer akan banyak mudaratnya," ujar dia, Sabtu (4/1).

Oleh sebab itu, dia menilai bahwa pernyataan yang dilontarkan Prabowo yang cenderung santai itu sudah sesuai dengan visi Presiden Jokowi. Di mana, jalur diplomasi terhadap RRC dalam permasalahan Natuna akan lebih diutamakan.

Ia tak menampik bahwa memang ada perbedaan pendapat antara Prabowo dan Luhut yang lebih setuju untuk membeli kapal besar untuk berjaga di perairan Natuna. Akan tetapi, pembelian kapal besar, ia nilai hanya untuk patroli.

"Mungkin usul Pak Luhut, dengan Kapal yang besar dan cepat, nantinya mampu menciptakan Maritime surviellance kita. Dan bukan untuk Perang," ungkap dia dikutip dari laman Republika.co.id.

Lebih jauh, dia mencontohkan bahwa hal serupa terkait Natuna juga pernah terjadi antara RRC dengan Filipina. Di mana permasalahan utama berupa sengketa Laut China Selatan terjadi.

"Sudah ada kan contoh negara tetangga kita yaitu Filipina, Filipina membawa kasus tersebut ke Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag, Belanda," kata dia.

Dalam prosesnya, dia menyatakan bahwa berdasarkan putusan tersebut, China tak memiliki hak historis atas sumber daya di area nine-dash line. Sehingga membuatnya melanggar kedaulatan Filipina.

Oleh sebab itu, dia menyerahkan semuanya pada Menhan Prabowo, yang juga Ketua Umum Gerindra itu. Terlebih, mengutip Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), menurut dia keputusan yang dikeluarkan oleh tribunal arbitrase, juga telah didaulat oleh masing-masing negara. (rep)

Editor/Sumber: Romeo/Republika.co.id
Tag: hukum,indonesia,internasional,metro,nasional,peristiwa

SILAHKAN BERBAGI


BE SMART, READ MORE

DPRD Padang Panjang Serahkan 100 Rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota 2019

DPRD Padang Panjang Serahkan 100 Rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota 2019

PADANG PANJANG -- DPRD Padang Panjang memberikan lebih dari 100 rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung...

Kabar Gembira, Sebanyak 765 KK Desa Tuapejat Akan Menerima BLT Dari Kemensos dan Provinsi

Kabar Gembira, Sebanyak 765 KK Desa Tuapejat Akan Menerima BLT Dari Kemensos dan Provinsi

MENTAWAI -- Sebanyak 765 Kepala keluarga (KK) di Desa Tuapeijat Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai...

Dipicu Hujan Deras, Rumah Warga Agam Rusak Dihantam Longsor

Dipicu Hujan Deras, Rumah Warga Agam Rusak Dihantam Longsor

AGAM -- Sebanyak 5 unit rumah warga Nagari Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra...

Kota Solok Siap Menuju Tatanan Kehidupan Baru

Kota Solok Siap Menuju Tatanan Kehidupan Baru

KOTA SOLOK -- Wakil Walikota Solok, Reinier, Kamis (4/6), ditemui MinangkabauNews.com diruang kerjanya di Balaikota...

Inilah Alasan Kenapa Buya Gusrizal Gazahar Pilih Islamic Life Style Ketimbang New Normal

Inilah Alasan Kenapa Buya Gusrizal Gazahar Pilih Islamic Life Style Ketimbang New Normal

PADANG -- Majelis Ulama Indonesia Sumatra Barat memunculkan istilah "Islamic Life Style" sebagai pengganti...


KOMENTAR ANDA



Eka putra, SE for Tanah Datar 1
kaos minang unik dan lucu