Wednesday, 15 Jul 2020
Minangkabaunews
headline
home berita Nasional

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus Prihatin Nasib Honorer K2

Kamis, 16 Januari 2020 - 00:50:16 WIB - 1085
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus Prihatin Nasib Honorer K2
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus.


JAKARTA -- Komisi II DPR RI menampung aspirasi tenaga honorer Kategori 2 (K2) di Komplek Kantor DPR RI Senayan Jakarta. Rabu, (15/1/2020). Hadir dalam RDP itu Perkumpulan Guru Inpassing, Forgasn PUPR, Perkumpulan Honorer K2, dan juga Adkasi di Gedung DPR RI, Jakart.

Dalam RDP, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan Komisi II DPR RI akan berupaya keras untuk memperjuangkan aspirasi dan keluh kesah untuk diteruskan kepada pemerintah.

"Saya sangat prihatin terhadap kondisi yang dialami oleh para tenaga honorer yang sampai saat ini masih belum mampu diakomodir oleh pemerintah. Apa yang mereka sampaikan merupakan perasaan saya pada saat ini terhadap keprihatinan itu. Hal ini akan dibicarakan pada saat Komisi II melakukan rapat kerja dengan MenPAN-RB agar mendapatkan solusi-solusi terbaik atas permasalahan ini," ucap Guspardi.

Ia mengatakan semua aspirasi yang disampaikan kepada Komisi II dalam rapat tersebut sudah dicatat dan akan diteruskan kepada pemerintah. Diantaranya tentang adanya benturan antara perundang-undangan dengan kondisi yang sedang diperjuangkan oleh tenaga honorer. Selain itu juga mengenai persyaratan pembatasan umur yang menyebabkan tenaga honorer yang sudah mengabdi lama dan berusia diatas 35 tahun tidak mempunyai kesempatan untuk diangkat menjadi pegawai negeri.

"Begitu pula dengan nasib guru-guru honorer yang telah lama mengajar di lembaga pendidikan yang ada, baik milik pemerintah maupun swasta. Kementerian kita bukanlah kementerian pendidikan negeri tetapi Kementerian Pendidikan Nasional. Sehingga mereka yang mengajar di (sekolah) swasta pun juga berhak untuk diperjuangkan," papar politisi Fraksi PAN itu.

Guspardi menilai kedatangan para tenaga honorer untuk mengadukan dan menyampaikan keluh kesahnya ke Gedung DPR RI merupakan sebuah langkah yang tepat.

"Kewajiban kami adalah bagaimana agar keinginan dan harapan yang disampaikan itu bisa kami mengejawantahkannya melalui suatu kebijakan bersama dengan pemerintah. Perlu ada lex spesialis tentang aturan ini. Kami akan perjuangkan harapan, keinginan dan juga nasib tenaga honorer yang telah disampaikan kepada kami," tandasnya.

"Kalau bisa jadi PNS, ya segera rampungkan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN)," kata Pengurus Pusat Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Nur Baitih.

Dinyatakan, jika harus diarahkan ke Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) kebijakannya harus yang berkeadilan. Artinya semua profesi masuk. Jangan cuma guru, tenaga kesehatan dan penyuluh. Semua honorer K2 lintas instansi dikasih kesempatan ikut P3K.

"Kalau memang PNS susah bagi kami dan harus dijalankan P3K, tolong kebijaksanaannya yang berkeadilan. Semua honorer K2 diberikan kesempatan ikut tes P3K. Jangan sampai pemerintah maunya menggantung nasib honorer K2," tutupnya. (RI)

Editor/Sumber: Rahmat Ilahi (Rijoe)
Tag: indonesia,legislator,metro,nasional,politik,sumatra-barat

SILAHKAN BERBAGI


BE SMART, READ MORE

Bingung Soal PPDB, Orangtua Siswa Datangi Komisi IV DPRD Padang

Bingung Soal PPDB, Orangtua Siswa Datangi Komisi IV DPRD Padang

PADANG -- Para orang tua dibuat bingung dengan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Padang, Sumatera...

Curi HP, Seorang Pria di Mentawai Dicokok Polisi

Curi HP, Seorang Pria di Mentawai Dicokok Polisi

MENTAWAI - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Mentawai kembali meringkus pelaku residivis inisial HM (25)...

Bupati Gusmal Minta Warga Solok Ikut Aktif Awasi Pilkada Serentak

Bupati Gusmal Minta Warga Solok Ikut Aktif Awasi Pilkada Serentak

KABUPATEN SOLOK -- Bupati Kabupaten Solok, Gusmal, meminta masyarakat untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan...

New Normal dalam Sudut Pandang Ilmu Hukum

New Normal dalam Sudut Pandang Ilmu Hukum

Oleh: Riswan Amirul Kurang lebih 4 bulan Indonesia Diguncangkan oleh wabah Covid-19. Virus Corona yang melemahkan...

Sebanyak 18 Milyar dari Kemen PUPR Untuk Kabupaten Solok

Sebanyak 18 Milyar dari Kemen PUPR Untuk Kabupaten Solok

KABUPATEN SOLOK -- Pemerintah Daerah Kabupaten Solok mendapatkan dana hibah sebanyak Rp18 M dari Kementerian Pekerjaan...


KOMENTAR ANDA



Eka putra, SE for Tanah Datar 1
kaos minang unik dan lucu