Tuesday, 22 Sep 2020
Minangkabaunews
headline
home berita Nasional

Inilah Pesan Guspardi Gaus kepada MenPAN-RB terkait Kesejahteraan Honorer K2

Kamis, 23 Januari 2020 - 11:17:39 WIB - 672
Inilah Pesan Guspardi Gaus kepada MenPAN-RB terkait Kesejahteraan Honorer K2
Anggota DPR RI Komisi 2 Guspardi Gaus (foto: dok. ist)


PADANG -- Guspardi Gaus bersama Anggota Komisi 2 DPR-RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP)/dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN), Senin (20/1/2020). Setelah dua instusi yang mewakili pemerintah tersebut menyelesaikan paparannya, Guspardi Gaus menyampaikan beberapa catatannya.

Guspardi menyoroti suatu kasus yang menimpa salah seorang anak wakil gubernur yang tidak lulus sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) walaupun meraih nilai tertinggi. "Seorang anak wakil gubernur saja bisa menjadi korban, apalagi anak-anak dari orang yang tidak mempunyai akses," tuturnya.

Guspardi berasumsi bahwa hal tersebut terjadi karena kelulusan seorang calon ASN dilakukan oleh individu atau orang-perorangan. Sistem yang terkomputerisasi hanya bekerja pada proses jalannya tes atau ujian penerimaan. Selaku anggota DPR-RI, Guspardi Gaus menegaskan agar hal yang seperti itu tidak terjadi lagi di masa KemenPAN-RB sekarang di bawah pimpinan Cahyo Kumolo.

Guspardi juga menekankan pada janji pemerintah dalam mengatasi masalah kesejahteraan pegawai honorer K2. Honorer K2 adalah honorer yang digaji oleh sekolah atau instansi bersangkutan tanpa ada sama sekali alokasi dari APBD dan APBN. Menjadi sorotan Guspardi adalah, keinginan untuk mensejahterakan mereka dengan mengangkatnya menjadi ASN terbentur oleh UU ASN. Batas umur pada UU ASN tidak memberi kesempatan bagi mereka agar bisa menajadi ASN.

Guspardi menekankan, harus ada aturan spesial atau khusus untuk honorer K2 dalam penerimaan dan pengangkatan ASN. Kalau tidak, para pegawai honorer K2 sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi ASN.

Lalu, mengenai rencana pemerintah pusat yang pindah ke Kalimantan. Terdapat 280rb pegawai pusat dengan 17% komposisi ASNnya akan memasuki masa pensiun. Pemindahan ASN sebagai manusia tidak lah semudah memindahkan barang. Untuk itu, Guspardi berharap hal ini harus disikapi arif dan bijak oleh KemenPAN-RB dalam menentukan siapa yg akan diberangkatkan dan mana yang tetap tinggal di Jakarta.

Terakhir, Guspardi mengapresiasi usaha dan rencaan terukur dari KemenPAN-RB dalam pengalihan jabatan eselon 3 dan 4 menjadi jabatan fungsional. Sudah ada langkah-langkah yang jelas dan terukur untuk melalukan obsesi dari pemerintah. Rencana ini akan berjalan bertahap selama enam bulan hingga satu tahun. Jabatan eselon 3 dan 4 paling banyak ada di daerah-daerah. Guspardi berharap rencana ini dapat berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan dinamika apalagi kerusuhan di daerah-daerah. (Rel)

Editor/Sumber: Rahmat Ilahi (Rijoe)
Tag: ekonomi,indonesia,legislator,metro,politik,sosial

SILAHKAN BERBAGI


BE SMART, READ MORE

Seriusi Kelanjutan Pembahasan Ranperda RTRW, Anggota DPRD Mentawai Audiensi Dengan Gubernur

Seriusi Kelanjutan Pembahasan Ranperda RTRW, Anggota DPRD Mentawai Audiensi Dengan Gubernur

MENTAWAI - Memantapkan Ranperda RTRW Anggota DPRD dari Kabupaten Kepulauan Mentawai lakukan Audiensi bersama Gubernur...

Update Corona Agam 3 September: 183 Kasus, 48 Sembuh

Update Corona Agam 3 September: 183 Kasus, 48 Sembuh

AGAM -- Warga Kabupaten Agam positif terpapar Covid-19 hingga hari ini, Kamis, (3/9) telah mencapai 183 orang. Hal ini,...

Satu Orang Warga Koto Baru Terkonfirmasi Positif Covid-19

Satu Orang Warga Koto Baru Terkonfirmasi Positif Covid-19

KABUPATEN SOLOK - Lonjakan kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 di Kabupaten Solok setiap harinya terus mengalami...

Wabup Mentawai Ajak Masyarakat Menjaga Lingkungan Tidak Membuang Sampah Sembarangan

Wabup Mentawai Ajak Masyarakat Menjaga Lingkungan Tidak Membuang Sampah Sembarangan

MENTAWAI - Peduli Kebersihan lingkungan menjadi hak dan tanggung jawab bagi semua orang, karena lingkungan yang bersih,...

Pemkab dan DPRD Kabupaten Solok Sepakati Ranperda APBDP

Pemkab dan DPRD Kabupaten Solok Sepakati Ranperda APBDP

KABUPATEN SOLOK - Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Solok dalam rapat paripurna, Senin (31/8) lalu terkait...


KOMENTAR ANDA