Saturday, 30 May 2020
Minangkabaunews
headline
home berita Nasional

Tolak Darurat Sipil, Anggota DPR RI Guspardi Gaus Minta Pemerintah Lakukan Karantina Wilayah

Rabu, 01 April 2020 - 08:13:05 WIB - 597
Tolak Darurat Sipil, Anggota DPR RI Guspardi Gaus Minta Pemerintah Lakukan Karantina Wilayah
Anggota DPR RI Komisi 2 Guspardi Gaus (foto: dok. ist)


JAKARTA -- Anggota Komisi 2 DPR RI, Guspardi Gaus menolak kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memutuskan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar diiringi dengan kebijakan darurat sipil dalam menghadapi pandemi Virus Corona atau Covid-19.

Keputusan yang diambil melalui rapat terbatas pada hari senin (30/3) tersebut yaitu memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB).

Menurut Guspardi, keputusan tersebut keliru dalam penerapan undang-undang karena darurat sipil yang diberlakukan ini mengacu kepada Perpu no 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-undang 2 no 74 tahun 1957 dan penetapan Keadaan Bahaya adalah untuk memberantas sejumlah pemberontakan yang terjadi di daerah ketika itu, sedangkan yang dihadapi sekarang adalah wabah virus corona dan bukan pemberontakan yang dilakukan oleh daerah atau masyarakat.

Oleh karena itu anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PAN ini mengingatkan kepada pemerintah untuk melakukan peninjauan ulang terhadap penerapan kebijakan pemberlakuan undang-undang ini karena yang lebih tepat aturan yang diterapkan adalah Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Masyarat (KKM), karena yang menjadi ancaman dan yang sedang dihadapi oleh masyarakat kita adalah penularan virus corona secara masif terjangkit hampir seluruh propinsi di Indonesia.




Mantan Dosen fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang ini meminta kepada Presiden untuk secepatnya memberlakukan "Karantina Wilayah" sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang nomor 6 tahun 2018 yang pengesahannya ditetapkan oleh presiden Jokowi sendiri. Jadi kebijakan dalam penyelesaian masalah covid 19 yang diharapkan oleh masyarakat, pemda kabupaten kota dan propinsi yg terkena dampak virus corona adalah "Karantina Wilayah" karena dengan aturan ini warga masyarakat bisa diatur lebih taat dan tertib "Itu adalah kunci dari keberhasilan sosial dan physical distancing".

Namun untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut Mantan ketua Dewan Pertimbangan Kadin Sumbar ini mengingatkan Pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mekanisme pelaksanaannya secara lebih teknis.

"Dengan ketetuan ini tentunya Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Propinsi dalam melindungi masyarakat dari terpapar virus corona dapat menjadikankan ketentuan ini sebagai pedoman untuk mencegah dan memberantas virus covid 19," pungkas anggota DPR RI dapil sumbar2 ini

"Semoga virus covid 19 cepat berlalu di bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai," tutupnya. (RI)

Editor/Sumber: Rahmat Ilahi (Kang Rie)
Tag: metro,padang,sumatra-barat

SILAHKAN BERBAGI


BE SMART, READ MORE

Putus Penyebaran Covid-19, GTP2 Agam Gelar Penyemprotan Massal

Putus Penyebaran Covid-19, GTP2 Agam Gelar Penyemprotan Massal

AGAM -- Dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus Corona, tim GTP2 Agam lakukan penyemprotan desinfektan massal...

Gawat! Meski Sembuh, Ternyata Virus Corona Bisa Picu Kerusakan Permanen pada Bagian Tubuh Ini

Gawat! Meski Sembuh, Ternyata Virus Corona Bisa Picu Kerusakan Permanen pada Bagian Tubuh Ini

INTERNASIONAL - Beberapa pasien positif virus corona atau COVID-19 terdeteksi masih mengalami gejala khas penyakit itu...

Begini Alasanan Kemenaker Tak Bisa Tolak 500 TKA China ke Sultra di Tengah Corona

Begini Alasanan Kemenaker Tak Bisa Tolak 500 TKA China ke Sultra di Tengah Corona

NASIONAL - Pemerintah telah membatasi masyarakat Indonesia yang akan bepergian ke daerah dengan menetapkan larangan...

Warning KPK Buat Kepala Daerah, Jangan Bermain Anggaran Covid-19

Warning KPK Buat Kepala Daerah, Jangan Bermain Anggaran Covid-19

KABUPATEN SOLOK -- Ketua KPK, Firli Bahuri, warning Kepala Daerah untuk tidak bermain atau mencoba menyimpangkan dan...

Pariaman Kembali Sabet Opini WTP Untuk Ketujuh Kalinya

Pariaman Kembali Sabet Opini WTP Untuk Ketujuh Kalinya

PARIAMAN -- Untuk kali ke tujuh, Pemerintah Kota Pariaman kembali raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun...


KOMENTAR ANDA



Eka putra, SE for Tanah Datar 1
kaos minang unik dan lucu