Saturday, 04 Jul 2020
Minangkabaunews
headline
home berita Padang Panjang

Pemko Padang Panjang Beri Warning Bangunan Liar Tidak Memiliki IMB

Selasa, 30 Juni 2020 - 18:25:55 WIB - 333
Pemko Padang Panjang Beri Warning Bangunan Liar Tidak Memiliki IMB
Kadis PUPR Kota Padang Panjang, Welda Yusar (foto: dok. istimewa)


PADANG PANJANG -- Pemerintah Kota Padang Panjang, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), akan melakukan tahapan penertiban bangunan liar yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kadis PUPR Kota Padang Panjang, Welda Yusar, ST, MT menyampaikan, ada sejumlah kriteria yang harus ditertibkan, yaitu, bangunan tak berIMB, tidak berIMB menyentuh rolen, dan tidak berIMB tidak pula di fungsi kawasan.

"Terkait bangunan liar kita akan lakukan penertiban dan pembinaan kepada masyarakat. Kalau yang harus kita amankan segera yaitu yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan," ungkap Kadis PUPR Padang Panjang, Welda Yusar, Selasa, (30/6/2020).




Dari catatan Dinas PUPR Kota Padang Panjang, masih banyak bangunan yang didirikan tak sesuai dengan fungsi kawasan, seperti di kawasan rawan longsor. Hal itu tentu akan membahayakan dan memakan jiwa.

"Apabila terjadi longsor yang akan ditanyakan pihak kepolisian nantinya adalah IMB-nya. Kalau kami mengeluarkan IMB tentu tidak mungkin. Kalau bangunan sudah ada tapi tidak ber IMB itu yang akan kita tertibkan," lanjut Kadis.

Tujuan penertiban itu, untuk keselamatan masyarakat itu sendiri. "Siapa lagi yang akan menyelamatkan masyarakat kalau bukan Pemerintah," katanya.

Kepada masyarakat yang akan membangun, Welda Yusar menghimbau masyarakat untuk mencari tahu informasi keberadaan tanahnya itu ke Dinas PUPR, di bidang tata ruang.

"Dengan demikian masyarakat tahu fungsi tata ruang yang ada di Kota Padang Panjang. Apakah di lokasi rawan longsor, apakah di lahan pertanian yang harus dipertahankan. Tidak semua tanah di Kota Padang Panjang, atau di Indonesia pada umumnya bisa daerah terbangun," katanya.

Disamping itu, Kementerian PUPR telah mengeluarkan peraturan menteri tentang audit tata ruang No. 17 tahun 2017. Semua Kabupaten/Kota akan dilakukan audit tata ruang.

"Akan ada sanksi bagi pejabat yang memberikan izin membangun di kawasan yang bukan pada fungsinya mendirikan bangunan. Pejabat yang memberikan izin akan diberi sanksi administrasi bahkan pidana," pungkasnya. (Edi Fatra/Hrs)

Editor/Sumber: Rahmat Ilahi (Kang Rie)
Tag: metro,padang-panjang,sumatra-barat

SILAHKAN BERBAGI


BE SMART, READ MORE

Legislator Guspardi Gaus: Penolakan Masyarakat Jadi Alasan Kuat Penghentian Pembahasan RUU HIP

Legislator Guspardi Gaus: Penolakan Masyarakat Jadi Alasan Kuat Penghentian Pembahasan RUU HIP

JAKARTA -- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus, menolak melanjutkan pembahasan RUU...

Data Corona Terbaru: Pasien Positif Covid-19 di Sumbar Bertambah 16 dan Sembuh 7 Orang

Data Corona Terbaru: Pasien Positif Covid-19 di Sumbar Bertambah 16 dan Sembuh 7 Orang

PADANG -- Positif Covid-19 asal Padang terkonfirmasi 13 kasus, satu kasus dari Bukittinggi dan Padang Pariaman dua...

Koreksi, Jubir Covid Sumbar: Positif Corona 747 Menjadi 750 Orang, 618 Sembuh

Koreksi, Jubir Covid Sumbar: Positif Corona 747 Menjadi 750 Orang, 618 Sembuh

PADANG -- Juru Bicara (Jubir) Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona (Covid-19) Sumbar memperbaharui data jumlah...

Pilkada, KPU Pessel Targetkan Partisipasi Masyarakat Tetap Tercapai

Pilkada, KPU Pessel Targetkan Partisipasi Masyarakat Tetap Tercapai

PESISIR SELATAN - Meski pelaksanaan di tengah pandemi covid-19, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pesisir...

Tiga Hari Kunjungan di Pasaman, Wagub Sumbar Tinjau Hasil Pembangunan

Tiga Hari Kunjungan di Pasaman, Wagub Sumbar Tinjau Hasil Pembangunan

PASAMAN - Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit (NA) menjadwalkan kunjungan kerjanya tiga hari di Kabupaten Pasaman, mulai...


KOMENTAR ANDA



Eka putra, SE for Tanah Datar 1
kaos minang unik dan lucu