Saturday, 15 Aug 2020
Minangkabaunews
headline
home berita Nasional

Indonesia Siap Sita Harta Karun Kejahatan yang Disimpan di Bank Swiss, Berapa Nilainya?

Rabu, 15 Juli 2020 - 15:13:35 WIB - 17812
Indonesia Siap Sita Harta Karun Kejahatan yang Disimpan di Bank Swiss, Berapa Nilainya?
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly. (Foto: Dok. Istimewa)


NASIONAL - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly menyampaikan, pemerintah akan mulai prosedur pengumpulan data dan pelacakan aset hasil tindak pidana yang disimpan di Swiss. Dasar hukum terkait hal tersebut sudah ditetapkan.

Hal tersebut disampaikan Yasonna usai DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss untuk menjadi UU dalam sidang paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/7/2020).




Dia mengatakan, langkah selanjutnya pemerintah akan membentuk tim bersama dengan Bareskrim, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Kementerian Luar Negeri untuk melakukan asset tracing.

"Kami juga nantinya akan bekerja sama dengan pihak Swiss untuk membuka dan meminta data-data yang ada. Dengan dasar hukum ini, kita sudah melakukan hal tersebut," kata Yasonna dikutip Rabu (15/7/2020).

Dia juga menegaskan, dengan UU ini, aset hasil tindak pidana yang disimpan di Swiss akan lebih mudah dilacak dan disita oleh negara.

"Bagusnya, UU ini bersifat retroaktif. Jadi, seluruh kejahatan fiskal, pencucian uang, atau apa saja yang terjadi sebelum perjanjian ini bisa tetap kita lacak," ujarnya..

Politikus PDIP tersebut juga menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mencoba menjalin perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance/MLA) serupa dengan negara-negara lain. Langkah itu sebagai upaya pemberantasan tindak pidana transnasional.

"Kita akan teruskan hal ini. Misalnya dengan Serbia, walaupun belum ada perjanjian ekstradisi dan MLA, tetapi Serbia sudah mengajukan draft dan akan kita bahas tahun depan setelah pandemi COVID-19 ini berakhir," ujarnya.

Adapun, UU yang mengatur tentang MLA dengan Swiss ini merupakan buah dari upaya panjang yang dilakukan pemerintah Indonesia. Pembicaraan dirintis pada 2007 saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu Presiden Konfederasi Swiss Micheline Calmy-Rey di Istana Negara, Jakarta.

Ketika itu, Calmy-Rey sepakat dengan ide pemerintah Indonesia dan Swiss yang bekerja sama mengembalikan aset koruptor di negara tersebut. Pembicaraan kembali dilakukan pada 2010 saat Presiden Konfederasi Swiss Doris Leuthard berkunjung ke Indonesia.

Namun redup akibat berbagai hambatan, termasuk teknis pengembalian aset dan ketatnya aturan perbankan di Swiss. Diskusi kembali hidup di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan perundingan pertama pun digelar pada 28-30 April 2015 di Bali.

Delegasi Indonesia kala itu diketuai Direktur Hukum Internasional dan Otoritas Pusat yang kini menjabat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar. Dua tahun berikutnya, tepatnya pada 30-31 Agustus 2017, digelar perundingan kedua di Bern, Swiss.

Barulah pada 4 Februari 2019 Menkumham Yasonna Laoly dan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter menandatangani perjanjian MLA Indonesia-Swiss dalam pertemuan di Bernerhof, Bern, Swiss.

Saat membacakan pendapat akhir Presiden atas RUU tersebut, Yasonna menyebutkan bahwa pengesahan RUU itu menjadi UU akan meningkatkan efektivitas kerja sama pemberantasan tindak pidana yang bersifat transnasional. Meliputi tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana fiskal.

"Perjanjian ini juga memuat fitur-fitur penting yang sesuai dengan tren kebutuhan penegakan hukum sehingga diharapkan dapat menjawab tantangan dan permasalahan tindak pidana yang dihadapi kedua negara," kata menteri kelahiran Sorkam, Tapanuli Tengah, tersebut.

Yasonna menambahkan, Penyelesaian kasus tindak pidana transnasional ini tidak mudah. Hal ini berbeda dengan penanganan kasus tindak pidana dalam teritorial negara.

"Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional memerlukan kerja sama bilaterlal dan multilateral, khususnya di bidang penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan," imbuhnya. (vv)

Editor/Sumber: Romeo/viva
Tag: hukum,indonesia,kriminal,metro,nasional,peristiwa,politik

SILAHKAN BERBAGI


BE SMART, READ MORE

Unik, Sampah Plastik Non Ekonomis Jadi Paving Block di Limapuluh Kota

Unik, Sampah Plastik Non Ekonomis Jadi Paving Block di Limapuluh Kota

LIMAPULUH KOTA - Sampah plastik terus menjadi persoalan dibeberapa daerah untuk diselesaikan penanganannya agar...

Sumbar Hari Ini Kembali Pecah Rekor, 32 Pasien Positif Corona

Sumbar Hari Ini Kembali Pecah Rekor, 32 Pasien Positif Corona

PADANG -- Juru Bicara Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumbar, Jasman Rizal menginformasikan adanya penambahan...

Ngeri! Terlibat Prostitusi, 4 Pejabat Korea Utara Langsung Dieksekusi Kim Jong-un

Ngeri! Terlibat Prostitusi, 4 Pejabat Korea Utara Langsung Dieksekusi Kim Jong-un

INTERNASIONAL - Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un dilaporkan mengeksekusi mati empat pejabat karena terlibat...

Terungkap, Ternyata Ini Alasan Shin Tae-yong Panggil Elkan Baggott Perkuat Timnas U-19

Terungkap, Ternyata Ini Alasan Shin Tae-yong Panggil Elkan Baggott Perkuat Timnas U-19

BOLA - Elkan Baggott menjalani latihan perdana bersama Timnas Indonesia U-19 di Stadion Madya Gelora Bung Karno,...

Ajudan Positif Corona, Hasil Tes Swab Wagub Sumbar Nasrul Abit Negatif

Ajudan Positif Corona, Hasil Tes Swab Wagub Sumbar Nasrul Abit Negatif

PADANG -- Hasil tes virus corona Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit bersama sejumlah staf humas dan wartawan negatif....


KOMENTAR ANDA



Eka putra, SE for Tanah Datar 1