Monday, 25 Jan 2021
Minangkabaunews
headline
home berita Nasional

Wapres Maruf Amin Ajak Masyarakat Sadarkan Orang yang Memaksakan Khilafah di Indonesia

Senin, 09 November 2020 - 14:57:34 WIB - 481
Wapres Maruf Amin Ajak Masyarakat Sadarkan Orang yang Memaksakan Khilafah di Indonesia
Wakil Presiden Maruf Amin (Foto: Dok. Istimewa)

MINANGKABAUNEWS, NASIONAL -- Wakil Presiden Maruf Amin meminta seluruh masyarakat, khususnya umat Islam moderat, untuk terus menyadarkan kelompok-kelompok yang ingin menerapkan sistem khilafah di Indonesia.

"Kita harus terus memberikan pengertian-pengertian yang sewajarnya, artinya menyadarkan mereka tentang apa yang sudah dibuat oleh para pendiri bangsa ini, oleh ulama kita terdahulu," kata Maruf Amin dalam keterangan video yang diterima di Jakarta, Senin (9/11/2020).

Sistem pemerintahan di Indonesia, termasuk Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 merupakan hasil kesepakatan dari para pendiri bangsa. Sehingga siapa pun yang ingin mengubahnya harus siap menghadapi konsekuensi.

"Kepada mereka, kita harus terus menyadarkan. Kalau tidak, ya mereka silakan berhadapan sendiri dengan sistem kenegaraan yang sudah ada. Konsekuensinya dia akan menerima akibat yang dianggap merusak sistem kenegaraan," ucap Wapres menegaskan.

Maruf menyebut kelompok yang ingin memasukkan khilafah ke Indonesia adalah orang yang salah memahami tentang sistem pemerintahan dalam ajaran Islam. Seharusnya, khilafah dipahami sebagai sesuatu yang islami. "Jadi, mereka menganggap bahwa Islam itu khilafah. Padahal, mestinya khilafah itu islami, tapi tidak berarti islami itu khilafah sebab bisa saja kerajaan, keamiran, bisa republik," tutur-nya.

Meskipun khilafah itu bersifat islami, lanjut Maruf, tidak ada negara-negara Islam yang menerapkan sistem tersebut dalam pemerintahan mereka.

"Bahkan sekarang khilafah enggak ada, ISIS saja yang khilafah itu. Ya karena enggak ada negara yang normal itu menggunakan sistem khilafah, enggak ada. Ada yang tidak normal, ya ISIS itu," tutur dia menegaskan.

Selain kesalahpahaman tentang khilafah, yang membuat kelompok tertentu ingin memasukkan sistem tersebut ke dalam negeri, Maruf juga menegaskan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia tidak dapat diganti-ganti karena itu merupakan kesepakatan mengikat dari para pendiri bangsa, termasuk para ulama.

"Walaupun negara ini majemuk dari segi agama terutama, juga dari segi etnis, tapi bisa berhasil membuat satu kesepakatan tentang dasar negara yaitu Pancasila dan UUD 1945 dan menyepakati negara sebagai bentuk kesatuan Republik Indonesia," ujarnya. (Rep/Ant)

Editor/Sumber: Rahmat/Republika.co.id/Antara
Tag: indonesia,metro,nasional,peristiwa,politik,tokoh

SILAHKAN BERBAGI


BE SMART, READ MORE

Peninjauan Kesejumlah Sekolah, Kepala Satpol PP Kota Padang Alfiandi: Mereka Tampak Bersemangat

Peninjauan Kesejumlah Sekolah, Kepala Satpol PP Kota Padang Alfiandi: Mereka Tampak Bersemangat

MINANGKABAUNEWS, PADANG -- Sistem belajar tatap muka di Kota Padang, Sumatera Barat, sudah berjalan selama tiga hari...

RSUD M. Natsir Laporkan Dua Kasus Baru Covid-19

RSUD M. Natsir Laporkan Dua Kasus Baru Covid-19

MINANGKABAUNEWS, SOLOK -- Gugus Tugas COVID-19 Kota Solok kembali menerima laporan kasus baru terkonfirmasi positif...

Polisi Jaga Ketat Gudang Penyimpanan Vasiksi Covid-19 di Aceh

Polisi Jaga Ketat Gudang Penyimpanan Vasiksi Covid-19 di Aceh

MINANGKABAUNEWS, ACEH -- Kepolisian Daerah atau Polda Aceh menjaga ketat gudang penyimpanan vaksin Covid-19 yang...

Gara-gara Ini, Dua Atlet Angkat Besi Dunia Didakwa Bersalah

Gara-gara Ini, Dua Atlet Angkat Besi Dunia Didakwa Bersalah

MINANGKABAUNEWS, INTERNASIONAL -- Peraih medali emas cabang angkat besi di Olimpiade 2016 Rio de Janeiro, Nijat...

Duh! Diam-diam Presiden Palestina tak Sabar Ingin Segera Berunding dengan Israel

Duh! Diam-diam Presiden Palestina tak Sabar Ingin Segera Berunding dengan Israel

MINANGKABAUNEWS, INTERNASIONAL -- Salah seorang pejabat Otoritas Palestina (PA) mengatakan pada surat kabar Israel...


KOMENTAR ANDA