Monday, 25 Jan 2021
Minangkabaunews
headline
home berita Nasional

Gawat! Jika Anies Dipidana Gegara UU Kekarantinaan, Jokowi Pun Bisa Ikut Terseret

Kamis, 19 November 2020 - 13:16:44 WIB - 262
Gawat! Jika Anies Dipidana Gegara UU Kekarantinaan, Jokowi Pun Bisa Ikut Terseret
Anies Baswedan dan Jokowi (Foto: Dok. Istimewa)

MINANGKABAUNEWS, NASIONAL -- Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mengkritisi kepolisian yang menyebutkan kemungkinan pidana pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas dugaan pelanggaran UU Kekarantinaan Kesehatan. Hal ini dinilai tidak tepat dan bila dipaksakan, maka Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga bisa dipidana.

"Kalau setiap pelanggaran pidana tindak pidana itu dibebankan pada penyelenggara negara karena ada warga negara yang melanggar pidana maka sesungguhnya nanti bisa bisa presiden pun bisa kena tindak pidana," kata Refly di akun Youtube-nya, Rabu (18/11/2020).

Sebagaimana diketahui, buntut acara pernikahan anak pentolan FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) yang ramai didatangi, Anies diancam dengan dugaan tindak pidana Pasal 93 UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan.

Untuk diketahui, Pasal 93 sendiri berbunyi "Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

Refly yang juga aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini menilai, upaya pemidanaan tersebut aneh dan tak sesuai dengan bunyi pasal. Pasal tersebut, jelas Refly mengandung sebab akibat, yakni "menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat". Padahal, untuk menetapkan Kedaruratan kesehatan masyarakat sendiri memiliki instrumen hukum tersendiri.

Mestinya, lanjut Refy, bila menyasar Anies, yang dapat digunakan adalah sanksi politik atau administratif, karena yang dilakukan adalah terkait bagaimana Anies menjalankan kewenangannya sebagai gubenrur. Sanksi politik dapat dilakukan melalui DPRD DKI Jakarta yang dapat menggunakan hak-haknya dalam mencecar Anies.

Sedangkan, sanksi administratif bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Itupun, kata Refly, sifatnya tidak bisa pemberhentian, namun lebih pada sanksi administratif lain seperti mengurangi alokasi dana tertentu.

"Sedikit berlebihan rasanya kalau menyasar gubernur dki Jakarta Anies Baswedan dengan pidana. Jadi ini soal yang terkait dengan amanat , dengan bagaimana Anies Baswedan menjalankan pemerintahan di DKI Jakarrta," kata Refly. (Rep)

Editor/Sumber: Rahmat/Republika.co.id
Tag: indonesia,kesehatan,metro,nasional,peristiwa,politik

SILAHKAN BERBAGI


BE SMART, READ MORE

Terumbu Karang Rusak, Nelayan di Tiku Mengeluh Hasil Tangkapan Menurun

Terumbu Karang Rusak, Nelayan di Tiku Mengeluh Hasil Tangkapan Menurun

AGAM -- Sejumlah nelayan di Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, mengeluh hasil tangkapan menurun akibat...

Kembali Tunjukan Aksinya, Sijago Merah Lahap Toko Bangunan di Agam

Kembali Tunjukan Aksinya, Sijago Merah Lahap Toko Bangunan di Agam

AGAM -- Kembali menunjukan aksinya, satu unit toko bangunan HPJ di Kabupaten Agan dilahapa si jago merah di Kabupaten...

Bupati Dharmasraya Dorong Petani Budidaya Porang

Bupati Dharmasraya Dorong Petani Budidaya Porang

DHARMASRAYA -- Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mendorong petani untuk mulai membudidayakan tanaman porang. Di samping...

Polres Sijunjung Sita Puluhan Kubik Kayu Gelondongan Ilegal

Polres Sijunjung Sita Puluhan Kubik Kayu Gelondongan Ilegal

MINANGKABAUNEWS, SIJUNJUNG -- Puluhan kubik (M3) kayu Gelondongan berhasil ditemukan Kapolres Sijunjung AKBP Andry...

Politisi Ribka Tjiptaning Blak-blakan Tolak Divaksin Covid-19, Begini Respon PDIP

Politisi Ribka Tjiptaning Blak-blakan Tolak Divaksin Covid-19, Begini Respon PDIP

MINANGKABAUNEWS, NASIONAL -- Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto angkat bicara soal polemik pernyataan...


KOMENTAR ANDA