Monday, 18 Jan 2021
Minangkabaunews
headline
home berita Opini

Tata Kelola Kota Agam Buruk, Benarkah?

Senin, 23 November 2020 - 17:33:49 WIB - 745
Tata Kelola Kota Agam Buruk, Benarkah?
Fatmawati (Foto: Dok, Istimewa)

Oleh: Fatmawati, Sekum HMI Komisariat STKIP PGRI Sumbar

Peraturan perundang-undangan yang terbaru tentang penataan ruang adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 lebih sarat dengan pasal-pasal yang berkenaan dengan kebijakan lingkungan hidup.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang merupakan suatu habitat dan secara politik merupakan tempat negara Republik Indonesia memegang hak jurisdiksi.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Wilayah beraspek administratif merupakan wilayah pemerintahan, sedangkan yang beraspek fungsional disebut juga dengan kawasan. Hal ini menyiratkan berlakunya kriterium ruang yang rangkap, yaitu politik (pemerintahan) dan fungsi (kawasan). Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

Perencanaan tata ruang mencakup perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, meliputi tata guna tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya. Dengan demikian tata guna tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang agar dapat terus berlangsung.

Namun realitanya mengatakan bahwasanya tata kelola ruang ini tidak sesuai dengan semestinya. Salah satunya Adalah Buruk nya tata kelola jalan dipusat kota Agam tepat di lubuk Basung menjadi sorotan publik. Hal ini terlihat ketika musim hujan tiba, sebagai besar jalan di lubuk Basung dan sekitarnya di penuhi oleh air yang bergenangan sehingga membuat para pengendara sepeda motor dan mobil kewalahan melewati genangan air tersebut.

Tak sedikit motor motor dan mobil yang mogok diperjalanan, akibat mesin motor nya terendam oleh air. Dan kadang rela, mengiring motornya melewati genangan air tersebut.

Lubuk Basung yang menjadi pusat pemerintahan kabupaten Agam ini, masih belum diperhatikan sepenuhnya oleh Pemda setempat. Genangan air ini berada di beberapa titik ruas jalan seperti bundaran lubuk Basung, kantor bupati Agam ,kantor DPRD dan kantor badan perencanaan pembangunan daerah Agam serta beberapa titik lainnya.

Kondisi seperti ini, sudah lama dirasakan oleh masyarakat khususnya yang tinggal di daerah lubuk Basung. Seolah-olah pemerintah setempat menutup mata nya serta tidak menggerakkan tangannya untuk memperbaiki keadaan serta membuat aliran air ini sehingga apabila hujan datang, tidak menghalangi jalanan.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa akan banyak dampak buruk yang ditimbulkan akibat tidak adanya perencanaan penataan dalam sebuah wilayah permukiman, terlebih lagi pada permukiman padat dengan jumlah penduduk yang padat pula. Dalam hal ini perlu adanya intervensi dari pemerintah untuk melakukan pengawasan dalam setiap pembangunan di wilayahnya.

Meskipun pada umumnya kota telah dilengkapi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), bahkan dengan perencanaan yang lebih detail dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTR) serta perencanaannya yang kedalamannya sudah sampai pada Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan Zoning Regulation. Namun, pengalaman membuktikan bahwa rencana yang telah diundangkan tidak dijadikan sebagai rujukan dalam pemanfaatan ruang berupa pembangunan sarana gedung, perumahan maupun pembangunan sarana dan prasana kota lainnya.

Menurut Budihardjo (2000), penyusunan rencana tata ruang harus dilandasi pemikiran perspektif menuju keadaan pada masa depan yang didambakan, bertitik tolak dari data, informasi, ilmu pengetahuan dan teknlogi yang dapat dipakai, serta memperhatikan keragaman wawasan kegiatan tiap sektor.

Untuk mewujudkan sasaran penataan ruang dan penataan pertanahan demi menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka kebijaksanaan pokok yang nanti dapat ditempuh yakni dengan jalan sebagai berikut: Pertama, Mengembangkan kelembagaan melalui penetapan organisasi pengelolaan yang mantap, dengan rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas.

Kedua, Meningkatkan kemampuan aparatur yang dapat mendukung kegiatan penataan ruang dan penataan pertanahan demi menjaga kelesatarian lingkungan hidup.

Ketiga, Memasyarakatkan penataan ruang dan penataan pertanahan demi menjaga kelesatarian lingkungan hidup kepada masyarakat dan dunia usaha serta unsur lain.

Keempat, Memantapkan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan bagi pembangunan daerah dengan perhatian khusus pada kawasan cepat berkembang dan kawasan andalan, serta kawasan strategis. Kelima, Memantapkan pengendalian pemanfaatan ruang termasuk pengamanan terhadap kawasan yang memiliki aset penting bagi pemerintah daerah. Keenam, Meningkatkan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi dalam penataan ruang dan penataan pertanahan demi menjaga kelesatarian lingkungan hidup.

Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh dalam upaya mencapai tujuan pembangunan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Bab II Pasal 2 yang menyatakan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas (1) keterpaduan, (2) keserasian, keselarasan, dan kesinambungan, (3) keberlanjutan, (4) keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, (5) keterbukaan, (6) kebersamaan dan kemitraan, (7) perlindungan kepentingan umum, (8) kepastian hukum dan keadilan, (9) akuntabilitas.

Harapan besar lagi-lagi saya Tumpangkan sebagai putri Agam khususnya lubuk Basung kepada para calon pemimpin kota Agam pada periode selanjutnya, untuk tidak mensubordinasikan atau menomorduakan daerah lubuk Basung kedepannya, jadikanlah kota Agam ini yang damai, inovatif dan maju. (**)

Editor/Sumber: Indra
Tag: agam,aspirasi,daerah,indonesia,pemprov-sumbar,sijunjung,sumatra-barat

SILAHKAN BERBAGI


BE SMART, READ MORE

Resmi Diberhentikan, Wako dan Wawako Solok: Sudah Saatnya

Resmi Diberhentikan, Wako dan Wawako Solok: Sudah Saatnya

MINANGKABAUNEWS, SOLOK -- DPRD Kota Solok, Rabu (13/1/2021) lalu dengan suara bulat melalui rapat paripurna di Laing...

Serahkan 67 SK CPNS Formasi 2019, Zul Elfian: Selamat Bergabung

Serahkan 67 SK CPNS Formasi 2019, Zul Elfian: Selamat Bergabung

MINANGKABAUNEWS, SOLOK -- 67 Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS) formasi penerimaan tahun 2019 resmi...

Sindiran Menohok Fadli Zon kepada yang Hobi Blusukan di Jakarta, Jangan-jangan Gila Pencitraan

Sindiran Menohok Fadli Zon kepada yang Hobi Blusukan di Jakarta, Jangan-jangan Gila Pencitraan

MINANGKABAUNEWS, NASIONAL -- Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Fadli Zon menyindir pejabat negara yang kerap...

Heboh! Vaksin Sinovac China Disebut Paling Lemah di Dunia, Ternyata Begini Faktanya

Heboh! Vaksin Sinovac China Disebut Paling Lemah di Dunia, Ternyata Begini Faktanya

MINANGKABAUNEWS, INTERNASIONAL -- Narasi yang menyatakan Sinovac adalah vaksin covid-19 paling lemah di dunia telah...

Sudah Mulai Disalurkan, Sebanyak 15.244 KPM Terima Bantuan PKH di Agam

Sudah Mulai Disalurkan, Sebanyak 15.244 KPM Terima Bantuan PKH di Agam

AGAM -- Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Agam mengalami...


KOMENTAR ANDA