Tuesday, 26 Jan 2021
Minangkabaunews
headline
home berita Padang Panjang

Pemko Padang Panjang dan BPJS akan Samakan Persepsi Mengenai Jaminan Kesehatan

Senin, 23 November 2020 - 22:16:25 WIB - 334
Pemko Padang Panjang dan BPJS akan Samakan Persepsi Mengenai Jaminan Kesehatan
Pemko dan BPJS di acara virtual. Senin.(23/11/2020)

MINANGKABAUNEWS, PADANG PANJANG -- Pemko dan BPJS Kesehatan Kota akan menyamakan persepsi dan pandangan terkait dengan kebijakan jamina kesehatan.

Kebijakan ini tertuang di dalam PP Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 64 tahun 2020 dan Permendagri No 70 Tahun 2020.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah, Sonny Budaya Putra, seusai mengikuti kegiatan Sosialisasi Permendagri No 70 Tahun 2020 tentang Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang digelar BPJS Kesehatan secara virtual, Senin, (23/11/2020).

Ikut mendampingi dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan SDM, Yas Edizarwin, Kepala BPKSDM, Rudy Suarman, Kepala Dinas Kesehatan Nuryanuwar dan Kepala BPJS Kesehatan Kota Padang Panjang, Yusneli.

"Insyaa Allah, Pemko bersama BPJS Kesehatan Kota Padang Panjang akan menyamakan persepsi dan pandangan terkait jaminan kesehatan ini. Yang jelas, patut diingat, pentingnya kepatuhan dalam melaksanakan perundang-undangan yang berlaku," sebutnya.

Sosialisasi ini dibuka langsung Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah yang diwakili Sekjen Bina Keuangan Daerah, Dr. Komedi, M.Si. Dalam sambutannya, disebutkan, Permendagri No 70 Tahun 2020 ini merupakan tindak lanjut dari Perpres Nomor 4 Tahun 2020.

"Di mana dalam amanatnya, Pekerja Penerima Upah (PPU) adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji/upah," jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, PPU terdiri dari gubernur-wakil gubernur, walikota/bupati-wakil walikota/wakil bupati, pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah (PPPKD), Pegawai non Pegawai Negeri Sipil Daerah serta kepala desa dan perangkat desa.

"Persamaan besaran iuran bagi peserta PPU di lingkungan Pemda yaitu sebesar 5% dari gaji atau upah perbulan. Dengan rincian 4% dibayari pemberi kerja dan 1% oleh peserta," ucapnya. (Edi Fatra/Ki)

Editor/Sumber: Rahmat Ilahi (Kang Rie)
Tag: metro,padang-panjang,sumatra-barat

SILAHKAN BERBAGI


BE SMART, READ MORE

Ketua PPKHI Kota Bukittinggi Minta Sriwijaya Air dan Pemerintah Jamin Hak Korban

Ketua PPKHI Kota Bukittinggi Minta Sriwijaya Air dan Pemerintah Jamin Hak Korban

...

Gokil! Produk Indonesia Ini Ternyata Bikin Resah Malaysia, Kok Bisa?

Gokil! Produk Indonesia Ini Ternyata Bikin Resah Malaysia, Kok Bisa?

MINANGKABAUNEWS, INTERNASIONAL -- Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia (MITI) secara resmi...

Sengit! TNI AL Main Kejar-kejaran dengan Kapal Taiwan di Natuna

Sengit! TNI AL Main Kejar-kejaran dengan Kapal Taiwan di Natuna

MINANGKABAUNEWS, NASIONAL -- Patroli Rutin TNI AL KRI Usman Harun (KRI USH-359) menangkap satu kapal ikan asing...

Ngeri! Ternyata 2 Pasal Ini yang Menjerat Habib Rizieq Shihab

Ngeri! Ternyata 2 Pasal Ini yang Menjerat Habib Rizieq Shihab

MINANGKABAUNEWS, NASIONAL -- Hari ini sidang pembacaan permohonan praperadilan Habib Rizieq Shihab (HRS) digelar di...

Duh Gawat! Dai Kondang Syekh Ali Jaber Dikabarkan Kritis Akibat Covid-19

Duh Gawat! Dai Kondang Syekh Ali Jaber Dikabarkan Kritis Akibat Covid-19

MINANGKABAUNEWS, JAKARTA -- Kondisi terkini pendakwah kondang Syekh Ali Jaber semakin membaik usai dinyatakan positif...


KOMENTAR ANDA