Monday, 25 Jan 2021
Minangkabaunews
headline
home berita Opini

Hutan Papua dalam Bahaya, Pemerintah Indonesia ke Mana?

Selasa, 24 November 2020 - 14:48:26 WIB - 964
Hutan Papua dalam Bahaya, Pemerintah Indonesia ke Mana?
Ilustrasi (Foto: Dok. Istimewa)

Oleh : Mufidhatul Muqarramah & Ayola Pajrita, Mahasiswa Biologi Universitas Andalas

Hutan Papua menjadi salah satu hutan hujan terluas yang tersisa di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Hutan hujan hanya meliputi wilayah sekitar 2% dari wilayah tanah bumi, akan tetapi hutan hujan dapat menyediakan 40% oksigen.

Lebih dari 60% keanekaragaman hayati di Indonesia, baik itu tumbuh-tumbuhan maupun hewan, ada di tanah hutan Papua. Sangat disayangkan, hamparan hutan-hutan yang ada di Indonesia saat ini seakan beralih fungsi menjadi petakan-petakan kebun sawit baik dalam kuasa warga, perusahaan di dalam ataupun luar negeri. Sekitar 3,4 juta hektar kebun sawit diketahui terbentang luas tertanam hampir di seluruh provinsi kawasan hutan Indonesia, sehingga diketahui bahwa sawit menjadi bisnis yang terdepan bagi sebagian besar perusahaan yang ada di Indonesia.

Korindo merupakan perusahaan Korea Selatan yang memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar di salah satu hutan Indonesia yaitu hutan Papua. Pengoperasian perusahaan tersebut nampaknya menimbulkan keresahan bagi masyarakat Papua baru-baru ini. Pasalnya, perusahaan tersebut kembali melakukan perluasan lahan perkebunan kelapa sawit yang diduga secara sengaja dilakukan dengan membakar lahan seluas 57 ribu hektar. Luas lahan tersebut diperkirakan hampir sama dengan luas ibu kota Korea Selatan, Seoul.

Dari investigasi yang dilakukan oleh Forensic Architecture dan Greenpeace Indonesia pada Kamis (12/11), mengungkapkan bahwa aksi pihak Korindo yang secara sengaja membakar hutan Papua telah dilakukan secara konsisten selama beberapa tahun, yakni sejak tahun 2001. Hal ini tentunya akan mengakibatkan hutan yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat adat Papua secara turun temurun, perlahan akan musnah dan masyarakatnya akan kehilangan tempat bernaung maupun sumber pangan.

"Saya menangis, saya sedih kenapa saya punya hutan, alam Papua yang begini indah, yang tete nenek moyang wariskan untuk kami anak cucu, kami jaga hutan ini dengan baik. Kami tidak pernah bongkar hutan, tapi orang dari luar bongkar itu. Buat saya itu luka," kata perempuan Suku Malind, Elisabeth Ndiwaen.

Bagi masyarakat Papua, hutan bukan hanya sebagai tempat tinggal maupun sebagai sumber mata pencaharian. Namun, hutan juga menjadi tempat yang keramat dan amat penting bagi masyarakat pedalaman, dimana banyak kegiatan sehari-hari mereka yang selalu berhubungan dengan hutan.

Pembukaan lahan dengan cara pembakaran dilakukan untuk meminimalisir pengeluaran biaya sekaligus menjadi cara yang mudah dan praktis bagi perusahaan Korindo. Pembukaan lahan yang diperbolehkan dalam hukum salah satunya dengan menggunakan alat berat. Akan tetapi, cara tersebut memakan biaya yang banyak, yaitu kurang lebih Rp 5 juta hingga Rp 6 juta per hektar. Selain itu, juga terdapat biaya yang digunakan untuk melakukan pembersihan lahan, penanaman kacang-kacangan dan pembelian bibit baru. Sehingga dapat ditotalkan biaya yang digunakan dalam pembukaan lahan dapat mencapai kurang lebih Rp 60 juta hingga Rp 70 juta per hektar. Tentunya dengan cara pembakaran hutan tersebut akan lebih efektif dan efisien untuk pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit.

Secara hukum, pembukaan lahan dengan cara pembakaran hutan merupakan aktifitas ilegal dan melanggar hukum. Sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) huruf h dalam UU 32/ 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU 39/2014 tentang Perkebunan yang melarang pembukaan lahan dengan cara dibakar. Akan tetapi, sangat sering pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut dapat lolos dari jeratan hukum.

Bagaimana sebenarnya pemerintah menyikapi konflik tersebut? Nampaknya, pemerintah sangat lamban dalam memberikan sanksi-sanksi terhadap pelaku kerusakan lingkungan tersebut. Buktinya, aksi pihak Korindo dalam pembukaan lahan dengan cara dibakar telah berjalan selama beberapa tahun. Hingga sampai saat ini, perusahaan tersebut masih beroperasi dengan lancar di Papua, Indonesia. Bahkan bukan hanya di Papua, di daerah lainnya juga banyak sekali perusahaan-perusahaan asing yang memberikan dampak buruk bagi kelestarian lingkungan.

Bukan hanya masalah perusakan lingkungan, pemerintah sepertinya juga tidak mempertimbangkan keadilan terhadap masyarakat-masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya pada hutan, sebagai bukti wujud perlindungan dari negara terhadap warga negaranya. Contohnya seperti pada saat pandemi sekarang ini, dimana pemerintah seharusnya tidak hanya fokus dengan pemulihan ekonomi negara. Akan tetapi juga harus tetap mengedepankan konservasi maupun perlindungan terhadap hutan di Indonesia, yang sebagian besarnya merupakan sumber ekonomi bagi masyarakat di sekitanya.

Pemicu utama terjadinya kerusakan tersebut karena sebagian besar hutan-hutan di Indonesia telah diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada berbagai perusahaan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan pemerintah mengizinkan perusahaan-perusahaan tersebut dapat beroperasi dengan impunitas. Sementara perusahaan-perusahaan, para pembeli, dan sejumlah badan sertifikasi membantu mereka untuk dapat beroperasi seolah-olah dengan prinsip berkelanjutan berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sehingga dengan halhal seperti ini, banyak sekali kecurangan yang akan terjadi. Transparansi serta perbaikan dari peraturan-peraturan mengenai tata kelola pembukaan lahan sangat diperlukan agar dapat dijalankan dengan optimal dan tidak dapat dipermainkan dengan mudah oleh pihak perusahaan, baik itu perusahaan dalam negeri maupun luar negeri, sehingga tidak pihak yang akan merasa dirugikan dengan adanya tata kelola yang telah ditentukan tersebut.

Selain itu, dalam kasus-kasus seperti ini, hendaknya pemerintah harus dapat menyelidiki dengan sedetail mungkin dan dapat bertindak tegas dalam menegakkan hukum yang telah berlaku untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kerusakan lingkungan.

Pemerintah harus menunjukkan komitmennya terhadap keadilan hak atas tanah dan kepedulian lingkungan, karena hal ini sangat penting bagi masyarakat adat yang akan terkena dampak dari kasus-kasus tersebut. Akan sangat disayangkan jika negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia melakukan hal tersebut tanpa memperhatikan keselamatan lingkungannya sendiri, malahan dengan cara mengorbankan lahan dan hutan hujan tropis yang menjadi paru-paru dunia. (*)

Editor/Sumber: Rahmat Ilahi (Rijoe)
Tag: indonesia,metro,nasional,opini,peristiwa,politik

SILAHKAN BERBAGI


BE SMART, READ MORE

Jelang Belajar Tatap Muka, 318 Guru di Padang Panjang Ikuti Swab Tes

Jelang Belajar Tatap Muka, 318 Guru di Padang Panjang Ikuti Swab Tes

MINANGKABAUNEWS, PADANG PANJANG - Untuk persiapan pembelajaran tatap muka (PTM), sebanyak 318 orang lagi tenaga...

Bikin Merinding, Ini yang Terjadi Bila Seseorang Dihukum Kebiri Kimia

Bikin Merinding, Ini yang Terjadi Bila Seseorang Dihukum Kebiri Kimia

MINANGKABAUNEWS, NASIONAL -- Hukuman kebiri kimia untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak menjadi perbincangan...

Satu Orang Pengedar Sabu Ditangkap Polisi di Pariaman

Satu Orang Pengedar Sabu Ditangkap Polisi di Pariaman

MINANGKABAUNEWS, PARIAMAN -- Kapolres Kota Pariaman AKBP Deny Rendra Laksmana mengatakan satu orang pengedar narkoba...

Menaker Harapkan BLK Komunitas Thawalib Gunung Hendaknya Melahirkan Entrepreneur

Menaker Harapkan BLK Komunitas Thawalib Gunung Hendaknya Melahirkan Entrepreneur

MINANGKABAUNEWS, PADANG PANJANG -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menginginkan mereka yang mengikuti...

Jokowi: Tenaga Kesehatan Letih, Mari Bantu Mereka

Jokowi: Tenaga Kesehatan Letih, Mari Bantu Mereka

MINANGKABAUNEWS, NASIONAL -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat mengurangi pergerakan dari satu tempat...


KOMENTAR ANDA