Tuesday, 02 Mar 2021
Minangkabaunews
headline
home berita Nasional

Pembubaran FPI Dinilai Pengalihan Kasus Penembakan Enam Laskar, Benarkah?

Jumat, 01 Januari 2021 - 16:25:48 WIB - 375
Pembubaran FPI Dinilai Pengalihan Kasus Penembakan Enam Laskar, Benarkah?
Pencopotan atribut FPI

MINANGKABAUNEWS, JAKARTA -- Tim Kuasa Hukum Habib Rizieq Shihab (HRS) menilai pembubaran Front Pembela Islam (FPI) sebagai upaya pengalihan pengusutan kasus penembakan enam Laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek. Pemerintah membubarkan FPI melalui surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri dan tiga pimpinan lembaga pada Rabu (30/12/2020).

"Kami menduga ini rangkaian bentuk yang tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk membuat teralihkannya perhatian terhadap pengusutan kasus dugaan pembantaian enam syuhada yang keji dan diduga merupakan pelanggaran HAM berat," ujar kuasa hukum HRS, Azis Yanuar, saat dikonfirmasi, Kamis (31/12).

Lebih lanjut, Azis menegaskan, pihaknya bakal menempuh jalur hukum dengan menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu, kata dia, berkaitan dengan dugaan kedzaliman dan kesewenang-wenangan keputusan tersebut.

Dalam keputusan itu, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, sejak 20 Juni 2019 secara de jure FPI sudah bubar sebagai ormas. "Untuk SKB itu nanti kami akan gugat di PTUN atas dugaan kedzaliman dan kesewenang-wenangan ini," kata Aziz.

Sebelumnya, Mahfud MD menggelar pengumuman terkait status FPI. Pemerintah resmi melarang FPI berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK Nomor 82 PUU112013 tertanggal 23 Desember tahun 2014.

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai organisasi masyarakat maupun organisasi biasa," tegas Mahfud MD.

Dalam kesempatan itu, Mahfud MD, menjelaskan, sejak 21 Juni 2019, FPI secara de jure telah bubar sebagai ormas. Itu karena FPI belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai ormas hingga kini di Kemendagri. Sementara, masa berlaku SKT FPI yang sebelumnya hanya hingga 20 Juni 2019.

Editor/Sumber: Rahmat Ilahi (Kang Rie)/ Republika

SILAHKAN BERBAGI


BE SMART, READ MORE

Bupati Padang Pariaman Gelar Rakor Bareng Kepala OPD dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah

Bupati Padang Pariaman Gelar Rakor Bareng Kepala OPD dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah

MINANGKABAUNEWS, PADANG PARIAMAN -- Dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman, Bupati Padang...

Bikin Merinding! Inilah 9 Tanda Anda Mungkin Pernah Terpapar Covid-19 tanpa Disadari

Bikin Merinding! Inilah 9 Tanda Anda Mungkin Pernah Terpapar Covid-19 tanpa Disadari

MINANGKABAUNEWS, KESEHATAN -- Covid-19 bisa memunculkan gejala yang beragam pada tiap penderitanya. Pada sebagian...

Wawako Solok Minta Lestarikan Adat dan Budaya

Wawako Solok Minta Lestarikan Adat dan Budaya

MINANGKABAUNEWS, SOLOK - Wakil Walikota Solok Ramadhani Kirana Putra, (1/3/2021) ditemui MinangkabauNews.com di...

Pertama Apel, Ini Kata Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan

Pertama Apel, Ini Kata Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan

MINANGKABAUNEWS, PAINAN -- Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar dan Wakil Bupati, Rudi Hariyansyah, di hari pertama...

 Hari Perdana, Wako Erman Safar Jadi Irup Apel Gabungan Bersama ASN Pemko Bukittinggi

Hari Perdana, Wako Erman Safar Jadi Irup Apel Gabungan Bersama ASN Pemko Bukittinggi

MINANGKABAUNEWS, BUKITTINGGI-- Walikota Bukittinggi Erman Safar menjadi Inspektur Upacara Apel gabungan bersama...


KOMENTAR ANDA