Monday, 25 Jan 2021
Minangkabaunews
headline
home berita Nasional

BEM UI Merasa Aneh Pernyataan Sikapnya Dituding Dukung FPI

Selasa, 05 Januari 2021 - 16:55:32 WIB - 60482
BEM UI Merasa Aneh Pernyataan Sikapnya Dituding Dukung FPI
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia ( BEM UI) Fajar Adi Nugroho

MINANGKABAUNEWS, JAKARTA -- Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia ( BEM UI) Fajar Adi Nugroho membantah pihaknya membela Front Pembela Islam (FPI) sehubungan dengan pernyataan sikap mereka yang diterbitkan pada Minggu, (3/1/2021).

Dalam pernyataan sikap tersebut, BEM UI menyoroti SKB 6 Menteri yang dipakai untuk membubarkan FPI merujuk pada UU Ormas terbaru (UU Nomor 16 Tahun 2017), yang menghapus mekanisme peradilan dalam pembubaran ormas.

"Apa yang kami fokuskan terkait pembubaran ormas ini adalah bagaimana prosedurnya. Kami membicarakan landasan pembubaran organisasi kemasyarakatan (tanpa peradilan) dan hari ini kebetulan konteksnya FPI," ujar Fajar, Senin (4/1/2021).

Ia menambahkan, sejak awal kepengurusannya, BEM UI konsisten terhadap prinsip negara hukum sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945.

"Karena Indonesia negara hukum, maka salah satu prinsipnya adalah perlindungan hak asasi manusia, supremasi hukum, dan demokrasi. Selama satu tahun ini kita bisa melihat apa saja hal-hal yang bertentangan atau mendegradasi prinsip-prinsip yang ada dalam konsep negara hukum," kata Fajar.

"Dalam konteks ini, kita melihat bahwa pembubaran FPI sebagai organisasi kemasyarakatan menjadi pertanyaan bagi BEM UI, apabila kita kontekstualisasikan dengan Indonesia sebagai negara hukum," ujarnya.

Preseden dibubarkannya FPI dianggap dapat menjadi alarm bagi kebebasan berserikat yang dijamin konstitusi, karena ormas sewaktu-waktu menghadapi ancaman pembubaran oleh pemerintah tanpa proses peradilan.

Sebagai informasi, Pasal 61 ayat 1 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2017 menyebutkan, "Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas, huruf c adalah pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan badan hukum".

Lalu, Pasal 61 ayat 3 huruf b berbunyi, "Pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia".

Kemudian, Pasal 80 a berbunyi, "Pencabutan status badan hukum ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini."

"Karena seakan-akan memberikan kekuasaan yang absolut bagi eksekutif untuk kemudian membubarkan organisasi kemasyarakatan," ujar Fajar.

"Perpu ormas yang kemudian menjadi UU Ormas yang mengubah UU Ormas sebelumnya, memang menjadi yang sudah kami sebut memberangus demokrasi," kata dia.

Baca juga: Sehari Setelah FPI Dibubarkan, TNI-Polri Bangun Posko di Petamburan III

Berikut ini beberapa poin pernyataan sikap BEM UI:

1. Mendesak negara untuk mencabut SKB tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbo dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI dan Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI.

2. Mengecam segala tindakan pembubaran organisasi kemasyarakatan oleh negara tanpa proses peradilan sebagaimana termuat dalam UU Ormas.

3. Mengecam pemberangusan demokrasi dan upaya pencederaan hak asasi manusia sebagai bagian dari prinsip-prinsip negara hukum.

4. Mendesak negara, dalam hal ini pemerintah, tidak melakukan cara-cara represif dan sewenang-wenang di masa mendatang.

5. Mendorong masyarakat untuk turut serta dalam mengawal pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum, terutama perlindungan hak asasi manusia dan jaminan demokrasi oleh negara.

BEM UI juga mengungkit soal Maklumat Kapolri Nomor 1/Mak/I/2021 yang dikhawatirkan dapat menjadi justifikasi bagi pembungkaman ekspresi.

"Aturan ini jauh lebih problematis karena dalam poin 2d normanya berisi tentang larangan mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial. Padahal, mengakses konten internet adalah bagian dari hak atas informasi yang dijamin oleh ketentuan Pasal 28F UUD 1945 serta Pasal 14 UU HAM," jelas mereka.

"Aturan Maklumat Kapolri a quo tentu saja akan dijadikan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan represif dan pembungkaman, khususnya dalam ranah elektronik," tutupnya. (Ks)

Editor/Sumber: Rahmat Ilahi (Kang Rie)/kompas.com
Tag: indonesia,nasional,sumatra-barat

SILAHKAN BERBAGI


BE SMART, READ MORE

Bakal Perang! Iran Ancam Musnahkan Israel jika Nekat Halangi Kembangkan Senjata Nuklir

Bakal Perang! Iran Ancam Musnahkan Israel jika Nekat Halangi Kembangkan Senjata Nuklir

MINANGKABAUNEWS, INTERNASIONAL -- Iran mengatakan akan memberikan tanggapan yang tegas untuk setiap langkah penentangan...

Lagi! Polres Inhu Kembali Ringkus Bandar Judi Togel di Belilas

Lagi! Polres Inhu Kembali Ringkus Bandar Judi Togel di Belilas

MINANGKABAUNEWS, INHU -- Kembali jajaran Kepolisian Resor Polres Indragiri Hulu meringkus bandar judi jenis Toto Gelap...

Gawat! Amerika Genting, Bakal Terjadi Perang Saudara Mengerikan Jelang Pelantikan Biden

Gawat! Amerika Genting, Bakal Terjadi Perang Saudara Mengerikan Jelang Pelantikan Biden

MINANGKABAUNEWS, INTERNASIONAL -- Pelantikan Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Joe Biden 20 Januari besok rupanya...

Harga Kedelai Naik, Penjual Gorengan di Agam Alami Kesulitan

Harga Kedelai Naik, Penjual Gorengan di Agam Alami Kesulitan

AGAM -- Harga tempe dan tahu naik, pedagang gorengan di kabupaten Agam Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) mengalami...

Bikin Merinding, Ini yang Terjadi Bila Seseorang Dihukum Kebiri Kimia

Bikin Merinding, Ini yang Terjadi Bila Seseorang Dihukum Kebiri Kimia

MINANGKABAUNEWS, NASIONAL -- Hukuman kebiri kimia untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak menjadi perbincangan...


KOMENTAR ANDA