Tuesday, 02 Mar 2021
Minangkabaunews
headline
home berita Nasional

MUI Tidak akan Terbitkan Fatwa Wajib Vaksinasi COVID-19, Kenapa?

Kamis, 21 Januari 2021 - 07:09:30 WIB - 234
MUI Tidak akan Terbitkan Fatwa Wajib Vaksinasi COVID-19, Kenapa?
Ilustrasi (Foto: Dok. Istimewa)

MINANGKABAUNEWS, JAKARTA -- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak akan menerbitkan fatwa wajib vaksinasi virus corona (Covid-19) bagi masyarakat Indonesia. Ketua Komisi Fatwa MUI, Hasanuddin AF mengatakan keputusan itu diambil dalam rapat yang digelar bersama Dewan Pimpinan MUI beberapa hari lalu.

"Ini tidak dalam fatwa, tapi berupa anjuran atau Maklumat yang akan bertanda tangan oleh Ketum dan Sekjen [MUI]," kata Hasanuddin, Rabu, (20/1).

Hasanuddin menegaskan pihaknya siap bila diinstruksikan oleh jajaran Dewan Pimpinan MUI untuk membuat fatwa terkait wajib vaksinasi virus corona. Sebab, keputusan untuk mengeluarkan atau tidaknya fatwa wajib vaksinasi berada di bawah wewenang Dewan Pimpinan MUI.

Namun, meski memiliki wewenang, Dewan Pimpinan MUI tidak mau mengeluarkan fatwa. Hanya cukup dengan anjuran atau maklumat.

"Akhirnya diputuskan Pak Anwar Abbas (Waketum MUI) meminta dan menyimpulkan itu kewenangan Dewan Pimpinan dan akan mengeluarkan taklimat atau maklumat saja," kata Hasanuddin.

Hasanuddin menyatakan bahwa MUI nantinya hanya mengeluarkan maklumat atau anjuran kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi virus corona. "Jadi anjuran sifatnya," kata dia.

Senada, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Ahsin Sakho menyatakan sampai saat ini pihaknya belum berencana mengeluarkan fatwa wajib vaksinasi virus corona bagi masyarakat.

Ia menyatakan tugas Komisi Fatwa MUI saat ini hanya memberikan kepastian terkait kehalalan vaksin virus corona. Hal itu pun sudah rampung dilakukan oleh MUI.

"Jadi yang jadi domain Komisi Fatwa itu cuma memberikan penjelasan soal kehalalan itu aja. Belum sampai pada kewajiban [vaksinasi], belum. Karena domainnya seperti itu," kata Ahsin.

Lebih lanjut, Ahsin menjelaskan bahwa Komisi Fatwa MUI sudah mengeluarkan fatwa terkait kehalalan vaksin virus Corona yang berasal dari perusahaan asal China, Sinovac. Sejalan dengan itu, BPOM juga sudah mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin Sinovac di Indonesia.

"Jadi belum, belum sampe ke sana [buat fatwa wajib vaksinasi]. Kecuali seandainya dalam situasi gawat, itu lain lagi," kata dia.

Program vaksinasi pemerintah sudah mulai berjalan sejak 13 Februari lalu. Vaksin virus corona Sinovac asal China yang digunakan lebih dahulu.

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej sempat mengatakan ada sanksi pidana bagi masyarakat yang tak mau mengikuti program vaksinasi corona. Sanksi pidana bisa berupa denda hingga penjara, atau bahkan keduanya sekaligus.

Ia mengatakan sanksi itu dapat diterapkan dengan mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Jadi ketika vaksin wajib, maka jika ada warga negara tidak mau divaksin bisa kena sanksi pidana. Bisa denda, bisa penjara, bisa juga kedua-duanya," tutup Edward Sabtu (9/1) lalu. (Cn)

Editor/Sumber: Rahmat Ilahi (Kang Rie)

SILAHKAN BERBAGI


BE SMART, READ MORE

Bupati Padang Pariaman Gelar Rakor Bareng Kepala OPD dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah

Bupati Padang Pariaman Gelar Rakor Bareng Kepala OPD dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah

MINANGKABAUNEWS, PADANG PARIAMAN -- Dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman, Bupati Padang...

Tim SAR Gabungan Gerak Cepat ke Lokasi Kecelakaan Kapal Mati Mesin di Perairan Matutupman

Tim SAR Gabungan Gerak Cepat ke Lokasi Kecelakaan Kapal Mati Mesin di Perairan Matutupman

MINANGKABAUNEWS, MENTAWAI - Tim SAR Gabungan kembali bergerak melakukan Operasi terhadap Kecelakaan Kapal (Kapal Mati...

Babinsa 03 Sipora Hadiri Pesta Syukuran Panen Raya Padi Di Desa Nemnemleleu

Babinsa 03 Sipora Hadiri Pesta Syukuran Panen Raya Padi Di Desa Nemnemleleu

MINANGKABUNEWS, MENTAWAI - Babinsa Koramil 03 Pulau Sipora Serda Efendi hadir dalam syukuran di gedung GKPM Desa...

Rezka Oktoberia Tanggapi Rumor Program Sertifikat Tanah Elektronik dan UU Masyarakat Adat

Rezka Oktoberia Tanggapi Rumor Program Sertifikat Tanah Elektronik dan UU Masyarakat Adat

MINANGKABAUNEWS, LIMAPULUH KOTA - Anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Barat II, Rezka Oktoberia, menanggapi rumor yang...

Sangar! Filipina Tolak Mentah-mentah jadi Sarang Persenjataan Nuklir Amerika

Sangar! Filipina Tolak Mentah-mentah jadi Sarang Persenjataan Nuklir Amerika

MINANGKABAUNEWS, INTERNASIONAL -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan dia menolak jika Amerika Serikat (AS)...


KOMENTAR ANDA