Tuesday, 09 Mar 2021
Minangkabaunews
headline
home berita Padang

Keras! Tak Takut Mendikbud Nadiem, Kepala SMKN 2 Padang Ngaku Siap Dipecat, Tapi..

Senin, 25 Januari 2021 - 15:06:20 WIB - 1404
Keras! Tak Takut Mendikbud Nadiem, Kepala SMKN 2 Padang Ngaku Siap Dipecat, Tapi..
Kepala Sekolah SMKN 2 Padang, Rusmadi (Foto: Dok. Istimewa)

MINANGKABAUNEWS, PADANG -- Polemik isu soal aturan jilbab di SMKN 2 Padang yang viral di media sosial terus bergulir hingga akhirnya sampai ke telinga pemerintah pusat. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, peristiwa yang terjadi di SMKN 2 Padang adalah bentuk tindakan intoleransi.

"Sejak menerima laporan tersebut, Kemendikbud koordinasi dengan pemda untuk segera mengambil tindakan tegas. Saya mengapresiasi gerak cepat pemerintah daerah terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran," kata Nadiem dalam sebuah video resmi dari Kemendikbud, Minggu (24/1/2021).

Kepala Sekolah SMKN 2 Padang, Rusmadi, pun merespons dengan mengatakan siap menerima sanksi bila ada temuan pelanggaran terkait pro dan kontra memakai jilbab di sekolahnya. Rusmadi mempersilakan pihak Kemendikbud meninjau persoalan langsung ke lapangan untuk mencari tahu fakta yang terjadi.

"Kalau saya salah, saya siap dipecat. Tapi, pemerintah silakan lihat ke lapangan dulu. Apa yang sudah kami lakukan," kata Rusmadi di kantornya, Senin (25/1).

Rusmadi menjelaskan, sejak awal, dirinya sudah mengingatkan seluruh guru dan pegawai agar tidak memaksakan pakaian berjilbab terhadap pelajar non-Muslim. Ia tidak menyangka, ada salah interpretasi dari pernyataan salah seorang wakil kepala sekolah yang menjadi viral.

Rusmadi mengatakan, pernyataan wakil kepala sekolah adalah mengenai kewajiban mematuhi aturan sekolah. Bukan aturan mewajibkan siswi non-Muslim mengenakan pakaian berjilbab.

"Pernyataan guru di video, wakil kepala sekolah meminta wajib mematuhi aturan sekolah, bukan wajib memakai jilbab," ujar Rusmadi.

Pekan lalu, salah seorang orang tua murid bernama Elianu Hia memprotes pihak SMK 2 Padang karena merasa anaknya dipaksa memakai pakaian berkerudung di sekolah. Protes Elianu ini menjadi viral karena ia sebarkan melalui akun sosial media Facebook milknya.

Elianu yang merupakan non-Muslim terpaksa mendatangi sekolah karena anaknya sudah tiga kali dipanggil ke ruang guru Bimbingan Konseling lantaran tidak berpakaian seperti siswi lain yang memakai kerudung.

"Jadi, anak saya ini sudah tiga minggu ini dipanggil terus ke kantor BK, sehingga akhirnya saya datang. Saya tanya, ini kebijakan siapa, karena tidak ada keputusan menteri pendidikan atau keputusan gubernur. Mereka menjawab, ini keputusan sekolah. Wajib katanya," kata Elianu, Jumat (22/1).

Elianu keberatan anaknya diharuskan memakai jilbab karena tidak ada aturan yang mengharuskan seperti itu. Terlebih, anaknya merupakan non-Muslim. Menurut Elianu, sekolah tidak dapat memaksakan aturan sendiri karena sekolah negeri harus ikut aturan pemerintah. Lain halnya bila anaknya masuk sekolah swasta atau yayasan yang memang punya hak memberlakukan aturan tersendiri.

Namun, kuasa hukum Elianu, Mendrofa, mengatakan putri dari kliennya, siswi SMK 2 N Padang, Jeni Hia, tetap akan datang ke sekolah memakai pakaian yang tidak memakai jilbab. Menurut Mendrofa, Jeni sudah mantap berpakaian sesuai keyakinan yang ia anut.

Walau persoalan aturan berjilbab ini sedang viral, Jeni mengaku, tidak mengalami intimidasi selama di lingkungan sekolah.

"Jeni tidak ada trauma sama sekali walau sudah berkali-kali dipanggil guru BK (bimbingan konseling). Intimidasi tidak ada," kata Mendrofa, Minggu (24/1).

Terkait kasus di SMKN 2 Padang, Mendikbud Nadiem Makarim menegaskan, pemerintah tidak akan memaklumi guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam hal intoleransi. Ia meminta agar pemerintah daerah memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin tersebut bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat. Termasuk, kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan.

Kemendikbud dalam waktu dekat juga akan mengeluarkan Surat Edaran dan membuka hotline khusus pengaduan terkait intoleransi. Nadiem mengatakan, hal ini dilakukan untuk menghindari terulangnya pelanggaran serupa.

Peristiwa yang terjadi di SMKN 2 Padang, menurut, Nadiem tidak sesuai dengan sejumlah peraturan yang berlaku. Ia menyebutkan Pasal 55 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua atau wali.

Pada Pasal 4 Ayat 1 UU Sistem Pendidikan Nasional juga disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Selain itu, pada Pasal 3 Ayat 4 Permendikbud 45 Tahun 2014 tentang seragam sekolah bagi peserta didik pendidikan dasar dan menengah juga dikatakan hal serupa. Permendikbud tersebut mengatakan, pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing.

"Maka, sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau imbauan untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah, apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik," kata Nadiem.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatra Barat (Sumbar), Buya Gusrizal Gazahar menilai, isu aturan jilbab di SMKN 2 Padang seperti di-framing dan dibesar-besarkan.

"Kenapa (seperti) framing, kan sudah ada tokoh-tokoh di Jakarta yang begitu gampang menuduh ini antikehinekaan, ini intoleran, apakah mereka sudah mendengarkan kronologinya (yang terjadi di SMKN 2 Padang)," kata Buya Gusrizal, Minggu (24/1/2021).

Terkait komentar sejumlah pihak di Jakarta mengenai polemik aturan memakai jilbab di SMKN 2 Padang, Buya Gusrizal mengingatkan, pejabat-pejabat di Jakarta jikalau memang hidup berbangsa dan bernegara, tolong sebelum berbicara sebaiknya pertimbangkan dulu dengan matang. Sebelum mengambil kesimpulan tertentu, pertimbangkan dan cari tahu dulu kebenarnnya.

"Saya telah konfirmasi ke pihak pemerintah daerah apa yang sebenarnya terjadi (di SMKN 2 Padang)," ujarnya.

Buya Gusrizal kecewa terhadap orang yang berkomentar ada pemaksaan pakai jilbab terhadap siswi non-Muslim di Padang. Ia mempertanyakan di mana unsur pemaksaan itu dan dari mana muncul istilah pemaksaan itu.

"Coba buktikan oleh orang yang menuduh ini pemaksaan. Jadi saya melihat ini bukan hanya perkara SMK itu saja, ini ada masalah lain yang ditujukan ke Sumatera Barat," jelasnya. (Rep)

Editor/Sumber: Rahmat/Republika.co.id

SILAHKAN BERBAGI


KOMENTAR ANDA