Monday, 20 Jan 2020
Minangkabaunews
headline
home berita Padang

Ketua DPRD dan KPU Padang : Awasi dan Lapor, Jika Terjadi Money Politik

Selasa, 08 Desember 2015 - 16:04:45 WIB - 1326
Ketua DPRD dan KPU Padang : Awasi dan Lapor, Jika Terjadi Money Politik


Padang, MinangkabauNews -- Satu hari jelang Pilkada serentak 2015, Ketua DPRD Padang Erisman Chaniago meminta masyarakat untuk melaporkan politik uang ataupun bentuk penyimpangan lainnya yang akan merusak tatanan demokrasi. "Awasi dan laporkan jika ada permainan uang ataupun bentuk kecurangan kepada pihak panwas ataupun KPPS setempat," tegasnya

Ketua DPRD Kota Padang, Erisman Chaniago mengajak masyarakat Kota Padang untuk tidak terpengaruh dengan politik uang (money politic-red) dalam pemilihan kepala daerah (pemilukada) serentak yang tinggal satu hari lagi yang akan berlangsung Rabu, 9 Desember 2015. Pergerakkan money politik ini tentunya hanya merusak tatanan demokrasi Indonesia.

"Ayoo kita mewujudkan pilkada badunsanak yang benar-benar bersih yang mampu menerima kemenangan dan kekalahan dari masing-masing pasangan calon secara sportif," ujarnya

Tidak hanya dari sisi masyarakat saja yang perlu mencermati adanya kecenderungan politik uang, dalam hal ini tim sukses setiap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur juga perlu turut serta dalam mewujudkan pilkada bersih dan badunsanak.

"Jika terdapat oknum-oknum tertentu yang melakukan politik uang pada masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu, maka masyarakat bisa mengambil foto dokumentasi sebagai barang bukti nantinya," terang Erisman.

Ia juga menyampaikan setiap tindakan pelanggaran dengan politik uang yang ditemukan harus segera dilaporkan pada pihak-pihak terkait, baik itu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan kepolisian setempat.

Sementara Ketua KPU Padang M. Sawati mengatakan, politik uang termasuk dalam salah satu pelanggaran tindak pidana yang tidak hanya merugikan pasangan calon, pihak penyelenggara serta masyarakat. "Jika terdapat pelanggaran tersebut dilakukan oleh pasangan calon dan mereka terbukti terlibat maka dapat dicoret, jika dilakukan oleh pihak penyelenggara maka dapat dipecat dengan proses pidana," katanya.

Politik uang itu sebenarnya akan sangat merugikan pasangan calon karena jika terbukti dapat mempengaruhi hasil akhir perhitungan suara.Hasil perhitungan suara bisa saja dicabut jika terbukti ada pelanggaran politik uang(money politic),maka pilkada terancam diulang jika dilakukan oleh kedua pasangan calon.

"Kami dari KPU Padang berharap dan mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh dengan setiap sogok (money politik-red)yang ditawarkan oknum tertentu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan besok, 9 Desember 2015. Kemudian semua pihak bekerja sama dalam mewujudkan pilkada yang benar-benar bersih untuk kemajuan Sumatera Barat (Sumbar) ke depannya," ungkap M.Sawati. (baimunk)

Loading...
Editor/Sumber:
Tag: padang-panjang,pilkada,sumatra-barat

SILAHKAN BERBAGI


BE SMART, READ MORE

Tahun Baru 2020, Nasrul Abit Hadiri Muhasabah dan Zikir di Masjid Marhamah Kuranji

Tahun Baru 2020, Nasrul Abit Hadiri Muhasabah dan Zikir di Masjid Marhamah Kuranji

PADANG -- Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan Pergantian tahun itu sesuatu hal yang biasa, karena waktu yang...

Yuk Intip 5 Tren Fashion di Tahun 2020, Tentukan Gayamu!

Yuk Intip 5 Tren Fashion di Tahun 2020, Tentukan Gayamu!

JAKARTA - Tren fesyen selalu datang dan pergi silih berganti di setiap tahunnya, desain baru kian naik daun dan fesyen...

Angka Perceraian Selama 2019 di Pariaman Meningkat, Perkara Bisa Diajukan Lewat Aplikasi

Angka Perceraian Selama 2019 di Pariaman Meningkat, Perkara Bisa Diajukan Lewat Aplikasi

PARIAMAN - Angka percerain di Pengadilan Agama Pariaman di tahun 2019 meningkat akan tetapi sisa perkaranya lebih...

Terungkap, Inilah Hasil Audit BPK Soal Skandal Mega Korupsi Jiwasraya

Terungkap, Inilah Hasil Audit BPK Soal Skandal Mega Korupsi Jiwasraya

NASIONAL - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memaparkan hasil pendahuluan audit investigasi atas kasus gagal bayar PT...

Direktur PDAM Pasaman Periode 2020-2025 Resmi Dilantik, Bupati Tegaskan Ini

Direktur PDAM Pasaman Periode 2020-2025 Resmi Dilantik, Bupati Tegaskan Ini

PASAMAN - Bupati Pasaman H. Yusuf Lubis, SH, melantik Direktur PDAM Kabupaten Pasaman terpilih periode 2020 - 2025...


KOMENTAR ANDA



Loading...
kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media