Wednesday, 23 Sep 2020
Minangkabaunews
headline
home berita Padang

DPRD Sumbar Gelar RDP Ranperda Penyelenggaraan Imunisasi Bersama Tim Ahli

Selasa, 15 Maret 2016 - 16:40:03 WIB - 1167
DPRD Sumbar Gelar RDP Ranperda Penyelenggaraan Imunisasi Bersama Tim Ahli


PADANG -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) membahas masalah rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyelenggaraan imunisasi di Gedung DPRD Sumbar, Selasa, (15/3/2016).

Rapat dengar pendapat itu dibuka oleh Ketua Komisi V DPRD Sumbar Apris Yaman, dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Apris Yaman, Nofrizon, Yuliarman, Yulfitni Djasiran, Marlina Suswati, Hidayat, Darmon, Amora Lubis, Irsyad Syafar, tim ahli, dan ormas Sumbar.

Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Apris Yaman mengatakan Ranperda penyelenggaraan imunisasi sangat penting sebagai payung hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan program imunisasi Nasional. Untuk itu Ia berharap pertemuan yang berlangsung hari ini dengan DPRD Sumbar dan tim ahli dapat menghasilkan keputusan yang bermanfaat untuk masyarakat Sumbar.

Katanya, RDP ini merupakan proses Ranperda sebelum disahkan menjadi Perda, dimana ranperda penyelenggaraan imunisasi ini perlu mendapatkan tanggapan dari masyarakat agar tidak terjadi persoalan dikemudian hari. "Hari ini komisi V lakukan RDP untuk menerima masukan terkait ranperda ini, mana yang perlu ditambah dan direvisi, ranperda ini juga sebagai kekuatan hukum pemerintah untuk mengurusi imunisasi dan vaksinnya serta hal terkait lainnya, ranperda ini terdiri dari 9 bab dan 38 pasal," katanya

Ditambahkannya,Salah satu tujuan perda dibuat adalah untuk adanya keterjaminan keamanan pemakaian vaksin baik secara medis dan syariah.

Menyikapi itu Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar, Drs. Adrian Muis Chatib Saripado mengatakan "Hari ini Selasa, (15/3), kita diundang untuk mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) terkait dengan Ranperda penyelenggaraan imunisasi. Untuk itu, saya mengkritisi beberapa hal dalam ranperda ini," ujar Adrian Muis.

"Ada tiga poin yang kami soroti yakni terkait Keterjaminan vaksin halal, kedua kejadian ikutan pasca imunisasi dan ketiga alokasi anggaran imunisasi yang seharusnya tidak dibebankan kepada APBD," jelas Adrian.

Terkait Keterjaminan vaksin halal, katanya setelah adanya fatwa MUI tentang kehalalan vaksin imunisasi, itu tidak serta merta bisa menjadi landasan yuridis karena bagaimanapun juga perlu subyek yang bertanggung terhadap imunisasi halal itu.

Menurutnya, perlu ada pihak yang bertnggung jawab terhadap persoalan ini yakni pemrintah. Untuk itu saya meminta pada bab III tanggung jawab halal itu menjadi tanggung jawab pemerintah, artinya kita tidak berbicara syariah disini akan tetapi siapa yang bertanggung jawab disini agar masyarakat tidak resah.

selain itu, dalam ranperda penyelenggaran imunisasi perlu dibentuk lembaga pengawasan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) yang dibentuk oleh pmerintah dan dituangkan dalam ranperda ini. (RI)

Editor/Sumber: Rahmat Ilahi
Tag: padang,sumatra-barat

SILAHKAN BERBAGI


BE SMART, READ MORE

Amerika dalam Bahaya, China Diam-diam Gandakan Jumlah Hulu Ledak Nuklir

Amerika dalam Bahaya, China Diam-diam Gandakan Jumlah Hulu Ledak Nuklir

INTERNASIONAL - Pentagon mengatakan militer China sedang berupaya menggandakan kapasitas dan persediaan hulu ledak...

Hari Pertama Penegakan Prokes, Wawako, Dandim 0309, Kapolresta Solok Bagikan Masker

Hari Pertama Penegakan Prokes, Wawako, Dandim 0309, Kapolresta Solok Bagikan Masker

KOTA SOLOK - Hari pertama penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 di Kota Solok, Bareng Wawako Solok Reinier,...

Soal Pernyataan Puan Maharani tentang Sumbar Tidak Dukung Pancasila, Begini Komentar Darul Siska

Soal Pernyataan Puan Maharani tentang Sumbar Tidak Dukung Pancasila, Begini Komentar Darul Siska

JAKARTA -- Menyikapi pernyataan Puan agar Sumbar mendukung negara Pancasila saat acara penyerahan rekomendasi, Anggota...

7 UKM di Solok Selatan Dapatkan Bantuan Dana Stimulus

7 UKM di Solok Selatan Dapatkan Bantuan Dana Stimulus

SOLOK SELATAN -- Sebanyak 7 Usaha Kecil Menengah (UKM) di Solok Selatan (Solsel) menerima dana stimulus dari Pemerintah...

Ini Penjelasan Mekanisme Tukar Menukar Terkait Penyerahan Gor Gelora Energy

Ini Penjelasan Mekanisme Tukar Menukar Terkait Penyerahan Gor Gelora Energy

SOLOK SELATAN -- Gelanggang Olahraga (GOR) Gelora Energy yang dibangun PT. Supreme Energy senilai Rp 30 Miliar baru...


KOMENTAR ANDA