MINANGKABAUNEWS.COM, LIMAPULUH KOTA – Guna membangun sinergitas dan komunikasi dalam meningkatkan pengawasan partisipatif, Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota menggandeng Kementrian Agama (Kemenag) setempat, agar bisa ikut berpartisipati aktif, menyuarakan bahaya politik uang kepada masyarakat.
“Partisipasi Kemenag bersama jajaran bisa dengan cara menyampaikan pesan-pesan pengawasan kepada masyarakat, khususnya terkait bahaya politik uang,” kata Ketua Bawaslu Limapuluh Kota, Yoriza Asra, pada kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif di Auditorium Tiffa Resto, Tanjung Pati, Rabu (28/9) siang.
Dalam agenda sosialisasi itu, Bawaslu juga sempat melakukan penandatanganan kerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) setempat, guna meningkatkan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Yoriza Asra dalam kesempatan itu menyampaikan alasan mereka, mengapa Bawaslu mengajak Kemenag Limapuluh Kota bekerja sama dalam rangka menyukseskan pemilu 2024 mendatang. Menurutnya, Kemenag memiliki jajaran penyuluh agama sampai ke tingkat nagari.
“Seperti kita ketahui, Kemenag memiliki lebih dari 100 jajaran penyuluh sampai ke tingkat nagari,” tutur Yoriza didampingi dua komisioner Bawaslu lainnya, Ismet Aljannata dan Zumaira.
Dia menambahkan, jajaran penyuluh di Kemenag yang jumlahnya ratusan orang itu dapat menyampaikan pesan-pesan anti politik uang. Apalagi, dari sisi agama pun politik uang adalah penyakit yang harus kita obati.
“Begitu juga dalam hal demokrasi. Harus kita akui, bahwa politik uang ini sangat berbahaya, karena akan terus menggerus nilai-nilai demokrasi itu sendiri,” sebutnya.
Terkait politik uang di Limapuluh Kota, Yori menyatakan bahwa pihaknya meyakini, hal tersebut memang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Namun, laporan yang sampai ke Bawaslu Limapuluh Kota masih minim.
Kondisi tersebut, katanya, perlu dikaji bersama, apakah saksi-saksi dari masyarakat yang tidak mau melaporkan atau memang kurang terjadinya.
“Hal ini lah yang harus kita tumbuh kembangkan di tengah-tengah masyarakat, bahwa anti politik uang ini perlu kita tingkatkan guna menciptakan sistem demokrasi yang lebih sehat,” jelasnya.
Adapun Kepala Kemenag Kabupaten Limapuluh Kota, Irwan mengapresiasi Bawaslu yang melibatkan jajarannya dalam melakukan pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024, agar terciptanya sistem pemilihan umum yang akuntabel, bersih, dan transparan.
“Kita pastikan, seluruh jajaran Kemenag Limapuluh Kota memiliki komitmen yang kuat, melalui seluruh SDM yang ada untuk menjadi lokomotif pengawasan partisipasipatif ini,” sambutnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Sumbar, Khadafi yang ikut hadir membuka resmi sosialisasi itu, menilai jika langkah Bawaslu Limapuluh Kota yang menggandeng dan bersinergi dengan lembaga Kemenag, merupakan hal yang patut diapresiasi.
“Kerjasama ini tentunya langkah yang positif, langkah maju, karena Bawaslu memiliki jajaran sampai nagari, begitu juga dengan Kemenag. Sinergi itu penting, supaya semakin banyak yang bisa menyampaikan pesan-pesan kebaikan ke pemilih, peserta, dan masyarakat agar semua berada dalam rel yang dibenarkan UU,” pesan Khadafi.
Selain Komisioner Bawaslu Sumbar Khadafi, prosesi penandatanganan perjanjian kerjasama antara Bawaslu Limapuluh Kota dengan Kemenag tersebut, juga disaksikan Ketua LKAAM, unsur Majelis Ulama Indonesia (MUI) Liko, PBNU, Muhammadiyah, GEPARTI LIKO, hingga perwakilan media. (akg)
