Bawaslu 50 Kota Siapkan Sistem Pengelolaan Informasi Publik untuk Pemilu 2024

  • Whatsapp
Komisioner Bawaslu Limapuluh Kota, Ismet Aljannata didampingi, Zumaira, dalam rapat PPID di Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Rabu (03/11). (Foto: Aking/MKN)

MINANGKABAUNEWS.COM, LIMAPULUH KOTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat melalui Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga memastikan tengah menyiapkan sistem pengelolaan informasi publik untuk Pemilu 2024.

“Sasaran kita bagaimana nanti dapat memaksimalkan penyebaran informasi terkait penyelenggaraan Kepemiluan. Makanya, kita sengaja meminta masukan dari media, kesbangpol, KPU dan instansi lain untuk penyempurnaan informasi publik,” kata Komisioner Bawaslu Limapuluh Kota, Ismet Aljannata di Tanjung Pati, Rabu (03/11).

Read More

Rapat koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berlangsung di Kantor Bawaslu setempat. Selain Ismet, turut hadir dalam acara itu Komisioner Bawaslu, Zumaira, Koordinator Sekretariat, Mellia Rahmi, Ketua KPU Limapuluh Kota, Masnijon, Kesbangpol Ali Firdaus, perwakilan Kemenag dan unsur media massa.

Ismet menjelaskan, Bawaslu sudah menyiapkan beberapa ruang untuk penyebarluasan informasi, mulai dari datang lansung ke kantor Bawaslu, website Bawaslu, website PPID, dan berbagai media sosial seperti facebook, instagram, youtube, serta twitter milik Bawaslu Limapuluh Kota.

Menurutnya, informasi-informasi mengenai kepemiluan sudah dipublish pada beberapa ruang yang telah disediakan, sehingga masyarakat lebih mudah mengaksesnya. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat dinilai penting terutama menyonsong Pemilu 2024.

Sehingga, masyarakat dapat semakin cerdas dan bijaksana dalam menyalurkan hak serta kewajiban sebagai seorang pemilih. Dengan tersalurkannya informasi melalui ruang yang telah disediakan, masyarakat dapat memahami dan mengerti apa yang harus mereka lalukan serta larangan dalam pesta demokrasi.

Kordiv Pengawasan Humas dan Hubal itu menambahkan, apabila informasi itu tersampaikan kepada masyarakat dengan baik, maka tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu akan dapat diminimalisir.

Keterbukaan Informasi Publik terhadap lembaga Bawaslu, katanya, merupakan salah satu amanat undang-undang, hal itu untuk mewujudkan pelaksanaan pesta demokrasi yang transparan.

“Salah satu yang menjadi tantangan ke depan bagi Bawaslu yakni memanfaatkan teknologi informasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan partai politik, perihal informasi proses pengawasan dan juga penegakan hukum kepemiluan,” tambahnya.

Adapun, Kordiv Hukum Penindakan Pelanggaran (HPP), Zumaira, memastikan Bawaslu terus berupaya membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat terkait kerja-kerja pengawasan pemilu. Namun demikian, ada pula data informasi yang tidak bisa disebarkan ke publik.

“Seperti halnya data informasi Bawaslu dalam proses penindakan pelanggaran. Ada privasi yang perlu dijaga, agar proses penindakan pelanggaran berjalan profesional sesuai prosedur aturan Perundang-undangan,” tukas Zumaira. (akg)

Related posts