Bawaslu Kota Bukittinggi Gandeng Tiga Lembaga untuk Melakukan Pengawasan Partisipatif

  • Whatsapp

MINANGKABAUNEWS.COM, BUKITTINGGI – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bukittinggi melaksanakan kegiatan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU bersama beberapa lembaga dalam rangka kerja sama Pengawasan Partisipatif. Hal ini disampaikan ketua Bawaslu Kota Bukittinggi, Ruzi Haryadi, S.Ag, M.A kepada awak media di Kantor Bawaslu Kota Bukittinggi, Jum’at (12/11/2021).

Bawaslu mengadakan kerja sama dengan Universitas Moh. Natsir, Universitas Negeri Padang (UNP) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bukittinggi dalam rangka persiapan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024 mendatang.

Read More

“Kita berkerjasama dengan tiga lembaga ini untuk melakukan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pilkada tahun 2024 nanti,” ujar Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi ini.

Ruzi lebih lanjut mengatakan selanjutnya Bawaslu melakukan kerjasama- kerjasama yang bisa membangun ketiga lembaga ini. Kalau di Perguruan Tinggi, bisa dalam bentuk penelitian kemudian dalam bentuk tukar informasi data atau sharing data kemudian pengabdian masyarakat, magang dsb.

“Dengan PWI kita kerjasama tukar informasi, kemudian ada pelatihan bersama antar dua lembaga, Bawaslu dan PWI dan hal-hal lain yang bisa kita kerjasamakan sebelum ataupun sedang tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 yang akan digelar nantinya,” jelasnya.

Ia menambahkan pada hari ini Bawaslu mengundang beberapa Lembaga, seperti Kesbangpol, Polres, Kodim 0304/Agam dan beberapa Perguruan Tinggi disamping MoU kita juga sosialisasi.

“Kita sosialisasi tentang pelayanan data dan informasi publik kepada lembaga yang kita undang,” imbuh Ruzi.

Sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan bagaimana pelayanan informasi publik itu yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Bukittinggi. Sejauh mana persiapan Bawaslu untuk memberikan data dan informasi kepada masyarakat dan Instansi yang membutuhkan informasi, kemudian bagaimana pola pelayanannya?, tata caranya, informasi apa saja yang bisa diberikan dan informasi apa saja yang dikecualikan, ini kita sosialisasi kepada lembaga yang kita undang hari ini.

“Kita berharap semua masyarakat tahu, bahwa Bawaslu berusaha untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dengan sifat informatif,” terang Ruzi.

Pihaknya ingin berusaha terbuka terhadap masyarakat, baik dalam informasi data bahwa Bawaslu sebagai Badan Publik, punya kewajiban untuk menyediakan informasi publik.

“Kita sudah punya Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID), kita punya lembaga, struktur PPID, dan kita siap! Apabila ada masyarakat yang ingin meminta informasi kepada Bawaslu baik secara langsung dan juga tidak langsung seperti melalui media website PPID dan media yang lain kita bisa melayani masyarakat untuk permintaan data,” terang Ruzi.

“Terkait dengan MoU, bahwa semua elemen masyarakat sudah bisa kita gandeng untuk bekerja sama dalam melakukan pengawasan partisipatif dan juga kerjasama terhadap pengawasan pemilu dan pertukaran data dan informasi,” tutup Ruzi.

Related posts