MINANGKABAUNEWS.com, PADANG — Ratusan kepala sekolah dari tingkat SD, SMP, hingga SMA sederajat se-Kota Padang tampak memadati Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center pada Kamis pagi (26/2/2026). Bukan untuk rapat koordinasi biasa, mereka berkumpul mengikuti penyuluhan hukum yang digelar Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang. Di tengah sorak semangat para pendidik, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, hadir membuka acara dengan satu pesan tegas: jangan takut mengelola anggaran, asalkan dilakukan dengan transparan dan akuntabel.
Kegiatan yang memperkenalkan tugas intelijen serta bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) ini bukan sekadar seremonial. Di baliknya, ada misi besar untuk memperkuat program unggulan “Padang Amanah”—sebuah jargon yang menurut Maigus bukan hanya slogan, melainkan komitmen membangun pemerintahan berintegritas, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Pemerintahan yang amanah harus punya karakter dan kepribadian, ditopang nilai agama dan budaya. Itu visi kita,” ujar Maigus di hadapan para peserta.
Namun, di balik semangat transparansi itu, Plh. Kepala Kejaksaan Negeri Padang, Basril, mengungkapkan fakta yang meresahkan. Masih ada oknum-oknum tertentu yang mengintimidasi para kepala sekolah. Ancaman pelaporan ke aparat penegak hukum kerap dilayangkan hanya karena masalah administratif atau pengelolaan dana sekolah yang belum dipahami secara utuh.
“Mereka sering diteror akan dilaporkan. Ini yang ingin kami luruskan. Jangan sampai ketakutan menghambat kinerja,” ungkap Basril.
Melalui penyuluhan ini, Kejari ingin membangun pemahaman yang sama antara sekolah dan aparat hukum. Harapannya, para kepala sekolah bisa menjalankan tugas secara profesional tanpa dibayangi rasa was-was. Maigus pun mengapresiasi langkah Kejari. Ia menilai sinergi ini penting, apalagi Pemko Padang saat ini tengah gencar mendorong pelayanan publik berbasis teknologi untuk memperkuat sistem pengawasan.
“Ini tahun kedua kepemimpinan kami. Momentum ini harus kita jadikan penguatan tata kelola pemerintahan bersama aparat penegak hukum,” tegas Maigus.
Dengan bekal pemahaman hukum yang lebih baik, para kepala sekolah diharapkan tidak hanya terhindar dari jerat hukum, tapi juga mampu meningkatkan kinerja dan prestasi. “Padang Amanah” bukan sekadar wacana, tapi gerakan kolektif menuju birokrasi yang bersih dan berwibawa.
