Bekali Panwascam, Bawaslu Mentawai Gelar Rapat Fasilitasi Pengawasan Sentra Gakkumdu

  • Whatsapp

MINANGKABAUNEWS.COM, MENTAWAI – Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 yang semakin mendekat, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai terus membekali Pengawas Pemilu Kecamatan atau Panwascam.

Dalam hal ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mentawai telah melakukan Rapat Fasilitasi Sentra Gakkumdu. Dan kegiatan tersebut dihadiri 2 perwakilan dari 10 Panwascam yang ada di Kepulauan Mentawai, berlangsung di Aula Bujai hotel Km 7.

Read More

Merujuk pada Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Bawaslu Mentawai telah melakukan pembentukan Gakkumdu pada bulan November 2022 lalu.

Dalam kesempatan, Komisioner Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Mentawai, Firdaus Risman Satoinong mengatakan, Gakkumdu yang terlibat, terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu dan memiliki peran penting dalam proses jelang pemilihan umum 2024.

Melalui kegitan itu lanjutnya, pihaknya memberi pembekalan bagi Panwascam dengan Regulasi tentang fungsi sentral Gakkumdu dalam menyikapi suatu pelanggaran khusunya tentang pelanggaran tindak pidana pemilu. Sebut Firdaus, Kamis (08/12/2022).

“Ketika ada pelanggaran berupa temuan atau pelaporan itu bisa kita bawa ke sentral Gakkumdu,” ujarnya.

Melalui itu, pihak pengawas Pemilu tidak dapat langsung mengeksekusi pelanggaran tersebut. Namun tentunya melalui tahapan sesuai ketentuan, tambah Firdaus.

“Bagaimana nantinya kita melihat peristiwa itu, apakah ada bukti atau videonya, maka kita sebagai pengawas pemilu mesti memahami terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan”, jelasnya.

Ia menjelaskan Sentra Gakkumdu berada di Bawaslu Kabupaten/Kota. Maka masyarakat dapat menyampaikan laporan dan temuan itu ke Bawaslu.

Firdaus memberi contoh, apabila ada salah satu peserta pemilu melakukan pelanggaran Politik Uang. Sentra Gakkumdu akan menilai unsur dari tindak pidana politik uang tersebut.

“Menurut pengawas pemilu ini ada money politik, tapi menurut kejaksaan dan kepolisian belum tentu,” terang Komisioner Bawaslu itu.

Maka melalui itu perlunya keputusan bersama atas pelanggaran tindak pidana pemilu yang kemungkinan itu terjadi, imbuh Firdaus.

“Dengan digelarnya Rapat Fasilitas pengawasan Strategis pengawasan, dan rapat Sentra Gakumdu di Kabupaten kepulauan Mentawai, harapan kita, kepada peserta Komisioner panwaslu kecamatan se kabupaten kepulauan Mentawai dapat menerapkan aturan yang sudah ditetapkan di Perbawaslu dan PKPU dalam melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu 2024”, tutup Firdaus. (Tirman/Erik)

Related posts