MINANGKABAUNEWS.com, PADANG — Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Negeri Padang di Auditorium universitas setempat, Selasa, (20/6/2023).
Materi yang disampaikan berjudul “Sinergitas pemerintah ninik mamak (LKAAM) dan cerdik pandai kaum intelektual untuk menyelesaikan masalah pertanahan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur”.
“Kami ingin jadikan Sumbar sebagai percontohan tanah Ulayat bagi Masyarakat Hukum Adat karena tingginya konflik yang mengakibatkan terjadinya permasalahan tanah yang tidak memiliki kepastian hukum hak atas tanah,” Tuturnya
Ada tiga program prioritas Kementerian Agraria sesuai arahan Presiden yakni Percepatan PTSL, penyelesaian konflik pertanahan dan pemberantasan mafia tanah, dan terakhir pengadaan tanah ruang di ibukota nusantara.
Menurutnya, Tahun 2017 Posisi sertifikat 34 juta dalam lima tahun atau 46 juta bidang target seluruh Indonesia 167 juta bidang. Dimana 85,8 juta bidang harus diselesaikan, “Jadi tinggal 22 juta lagi untuk disertifikatkan,” Ujarnya
Hingga sekarang sudah Terdaftar 103,1 tanah. kemudian Masyarakat datang ke kantor dengan bukti yuridis tinggal disertifikatkan.
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan sebanyak 34 juta sertifikat tanah dibuat sepanjang 2017 sampai akhir Mei 2022 sehingga total terdapat 80 juta sertifikat tanah yang telah dibuat.
“Kita mulai pendaftaran untuk pembuatan sertifikat tanah di 2017. Namun 2017 sudah terdaftar 46 juta sertifikat tanah, jadi dari 2017 sampai sekarang sudah bertambah sekitar 34 jutaan sertifikat,” kata
Menurutnya, Percepatan pembuatan sertifikat tanah ini sesuai dengan perintah Presiden Jokowi agar pemilik tanah mendapatkan kepastian hukum. Perluasan sertifikasi tanah juga diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, mengingat sertifikat tanah bisa digunakan sebagai jaminan saat mengakses layanan lembaga keuangan formal seperti perbankan.
Lanjutya, Sejak 2017 nilai tambah program PTSL uang beredar sebanyak 5.574 triliun. Sejak juni 2022 hingga juni 2023 mencapai 895 triliun.
“Kami kementerian pertanahan sangat konsen menjaga tanah ulayat seantero nusantara, termasuk masyarakat Minang. Orang minang harus tetap memiliki hak atas tanah,” Tegasnya.
“Jangan jadikan seperti pengisian di SPBU kembali ke nol, rencana detail tata ruang harus dilanjutkan tanpa henti,” Tuturnya
Katanya, Penguatan hak pengelolaan bagi masyarakat hukum Adat Kepastian hukum tanah ulayat berupa HPK dapat diberikan kepada kesatuan masyarakat hukum. Karena Adat yang sudah diakui keberadaannya dengan perda.
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto juga menegaskan Tata ruang harus jadi Panglima makanya pemda Segera revisi tata ruang.
Dalam penyusunan tata ruang harus diselesaikan oleh Sekda.
Sertifikat tanah ulayat adalah komunal, sertifikat kaum tanah ukayat kita ukur menjadi hak pakai kemudian ditingkatkan HPL, dimana masyarakat diberikan hak HGB diatas HPL.
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto pentingnya Sinergitas Pemerintah, Ninik Mamak dan Cerdik Pandai dalam Penanganan persoalan Pertanahan di ranah minang.
“Kita selesaikan clean and clear dulu kita lanjut yang ada, yang masalah kita tinggalkan sampai diproses hukum,” ujarnya
Lanjutnya, 352ribu Ha tidak akan berkurang tidak akan tumpang tindih nanti tanah ulayat itu kita daftarkan sehingga pembangunan infrastuktur berlanjut.
“Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan jika semua saling bersinergi dan bergandengan tangan. Lima bulan lagi saya datang. Dua kabupaten 544 nagari saya serahkan sertifikatnya,” Tuturnya.
Ia menjamin tanah masyarakat hukum adat tidak akan hilang, masyarakat hukum adat jangan khawatir.
Tata ruang sangat penting rencana detail tata ruang harus dijadikan panglima yakni tata ruang perkotaan, tata ruang mitigasi bencana. Yang jadi persoalan Kebanyakan Pembangunan infrastruktur di Indonesia belum memenuhi kaedah RDTR.
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengharapkan Mahasiswa sebagai calon penerus Bangsa agar memanfaatkan waktu untuk menimba Ilmu, kemudian membangun mimpu-mimpi dari kampus untuk mewujudkan cita-cita dan memberikan kontribusi sebagai generasi untuk mencapai Indonesia emas pada tahun 2045.
Kuliah Umum ini dibuka langsung oleh Rektor UNP Prof Ganefri. Rektor sangat mengapresiasi mahasiswa yang memberikan pertanyaan kritis kepada Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto.
“Kami kira penting untuk mendapatkan ilmu langsung dari Bapak Menteri ATR sekaligus Kepala BPN sebagai pembuat kebijakan pertanahan nasional. Pak menteri bersama Gubernur dan pak Guspardi saling bersinergi menyelesaikan persoalan tanah ulayat termasuk pembangunan jalan tol.
Alhamdulilah, hari ini ada pertemuan Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto dengan ninik mamak se-Sumbar, ini awal yang baik,” Ujarnya
Dalam sambutannya Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan persoalan tanah di Padang sangat kompleks perlu ada kelembagaan untuk penyelsaian tanah ulayat. Kedepan kita berharap langkah solusi dari menteri agar menyelesaikan tanah ulayat.
“Kita bangga dengan adanya tanah ulayat yang tidak mudah kepemilikan tanah ulayat yang dimiliki komunal. Kalau memiliki ketahanan dalam bentuk kepemilikan tanah tidak mudah kepemilikan. Ketika investor ber-investasi boleh saja dengan HGU yang suatu waktu bisa kembali ke masyarakat.
Anggota DPR RI, Guspardi Gaus memberikan apresiasi Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto yang turun langsung menyelesaikan persoalan tanah di Sumbar.
Guspardi Gaus memberikan apresiasi teehadal kehadiran PTSL.
Katanya, PTSL adalah Program Sertifikat Tanah Gratis program tersebut dilakukan serentak di seluruh Indonesia bagi semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam suatu wilayah desa/kelurahan atau yang serentak dengan itu.
Kuliah umum ini hadir pula Gubernur Sumbar Mahyeldi, Kapolda Sumbar Suharyono, Anggota DPR RI Guspardi Gaus, dan Kajati Sumbar.
