Bikin Pansus, DPRD 50 Kota Pastikan Semua Aset Pemda Bakal Disertifikatkan

  • Whatsapp
Panitia Khusus (Pansus) Barang Milik Daerah (BMD) DPRD Limapuluh Kota, diketuai Marsanova Andesra, saat sidak di kawasan Kantor Bupati Lama, Rabu (13/10). (Foto: Aking Romi Yunanda)

MINANGKABAUNEWS.COM, LIMAPULUH KOTA – Gonjang-ganjing persoalan kepemilikan dan pengelolaan aset daerah Kabupaten Limapuluh Kota yang berada di Kota Payakumbuh beberapa waktu lalu, diam-diam ternyata menjadi perhatian khusus DPRD setempat.

Buktinya, DPRD Liko secara kelembagaan sudah lama membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelesaikan persoalan sengkarut aset daerahnya. Panitia khusus yang diketuai oleh Marsanova Andesra itu, diberi nama Pansus Barang Milik Daerah (BMD).

Read More

Dalam keterangan persnya di kantor Balai Wartawan Luak Limopuluah, Rabu (13/10) siang, Marsanova Andesra menyebut, selama ini DPRD memandang persoalan aset dan barang milik daerah Limapuluh Kota masih menyisakan banyak masalah, karena tidak terkelola dengan baik.

Untuk itu, pihaknya sengaja membentuk Panitia Khusus guna mencarikan solusi serta memperjelas status dan kegunaan dari aset tersebut. Sepanjang Rabu siang, Panitia Khusus (Pansus) aset DPRD Kabupaten Limapuluh Kota akan bertolak ke sejumlah lokasi, terutama di wilayah Kota Payakumbuh.

Pansus BMD melakukan sidak, memastikan titik-titik aset Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, termasuk rumah dinas Bupati dan Sekda. Selain Marsanova Andesra selaku ketua Pansus BMD, tampak hadir sejumlah anggota Pansus lainnya.

Diantaranya, Irmantedi, M Afdal, Sastri Andiko, Syamsuwirman, Afri Yunaldi, Doni Ikhlas, Yos Sariadi, Bisma Hadi, Zuhatri, Arsi Medes, Ridhawati, Darlius dan Hemmy Setiawan. Kepada wartawan, para anggota legislatif ini ke depan bakal meminta seluruh aset daerah disertifikatkan.

“Seluruh aset ini nanti akan disertifikatkan. Kami sidak meninjau aset yang ada di Kota Payakumbuh. Ada sekitar 15 titik aset kita di Kota Payakumbuh yang kita tinjau hari ini (Rabu-red). Dan aset tersebut masih aktif digunakan oleh OPD, Organisasi, termasuk Rumah Dinas Bupati dan Sekdakab,” ungkap Politisi Partai PAN tersebut.

Peninjauan aset Pemerintah Liko yang ada di Kota Payakumbuh, dimulai Tim Pansus dari eks kantor Bupati Lima Puluh Kota, lama di Jalan Jendral Sudirman, Kota Payakumbuh. Lokasi kantor Bupati lama berbatasan langsung dengan Balai Kota Payakumbuh.

Disana juga terdapat bangunan yang ditempati beberapa OPD seperti, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, BPBD dan Damkar. Selanjutnya, Tim Pansus bergerak melihat Dinas Kominfo yang terletak di Kelurahan Ibuah, Dinas Sosial di ruas Jalan Soekarno- Hatta serta rumah dinas Bupati di Labuah Basilang.

Kemudian, rumah dinas Sekdakab di gelanggang pacuan kuda Kubu gadang, Komplek Perumahan Pemda, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kesbang Pol, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari serta sejumlah aset pemda Limapuluh kota lainnya.

“Kita melihat, aset kita yang ada di Kota Payakumbuh ini masih di tempati oleh OPD. Dinas kita yang masih berkantor di Kota Payakumbuh, seperti Dinas Kesehatan, Disdukcapil, BPBD, Damkar, Sosial, Kesbangpol, Kominfo, Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa/Nagari dan beberapa lainnya. Kemudian Rumah Dinas Bupati dan Sekda,” sebut Andes.

Dilakukannya pendataan aset, baik yang ada di Kota Payakumbuh maupun yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota, katanya, akan dapat diketahui jumlah aset dan dalam upaya menata aset. Sehingga, disampaikan Andesra, perlu disertifikatkan atas nama pemerintah daerah.

Dengan begitu aset Pemkab tidak akan hilang status kepemilikannya. Dia juga berharap, suatu saat seluruh OPD yang kini berkantor di wilayah Kota Payakumbuh, nanti dapat memiliki gedung sendiri yang terpusat di komplek kantor bupati di Sarilamak.

“Target kita, ke depan semua kantor OPD, itu, akan dibangun di pusat ibukota kabupaten yakni di Sarilamak. Tapi karena, keuangan daerah kita terbatas, tentu rencana ini baru bisa terlaksana secara bertahap,” ungkapnya.

Ditanya, apakah ada kemungkinan barang dan aset Limapuluh Kota bisa diserahterimakan ke Kota Payakumbuh, Marsanova menjawab hal tersebut menjadi kesepakatan kedua daerah secara kelembagaan. “Hal itu tentu harus ada duduk bersama untuk dilakukan pembahasan antar kedua daerah,” tuturnya.

Sebelumnya, sempat terjadi riak-riak soal aset eks kantor bupati lama yang terletak di pusat kota Payakumbuh bakal dilepas atau dipindahtangankan ke Pemko Payakumbuh. Bahkah, isu tersebut sempat memanas hingga terjadi “perang statemen” di media, antara Wali Kota Riza Falepi dengan DPRD Limapuluh Kota. (akg)

 

Related posts