BPJamsostek Solok Berinovasi Integrasikan Sistem Pelaporan Kepatuhan Ketenagakerjaan

  • Whatsapp
Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Solok Maulana Anshari Siregar
Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Solok Maulana Anshari Siregar

MINANGKABAUNEWS.COM, SOLOK – BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama PT. Jamsostek), saat ini merupakan badan hukum publik yang diberikan mandat oleh Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk memberikan perlindungan jaminan sosial untuk risiko terkait ketenagakerjaan seperti kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja, kematian, hari tua, pensiun dan kehilangan pekerjaan.

Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Solok Maulana Anshari Siregar mengatakan, Untuk penyelenggaraannya BPJS Ketenagakerjaan sudah dilengkapi dengan ketentuan dan perundang-undangan oleh negara, dan untuk implementasinya sudah dilengkapi perangkat organisasi dan institusi untuk memastikan hak normatif masyarakat perkerja dipenuhi oleh perusahaan dan pemberi kerja, seperti adanya UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan, Kejaksaan Negeri dan yang terbaru adalah Kepolisian RI.

Read More

Sebelum kepatuhan dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok telah melakukan survei pelanggan yang hasilnya dipergunakan untuk proses perbaikan kualitas informasi dan edukasi serta layanan klaim kepada perusahaan dan tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk control kualitas layanan BPJamsostek Solok juga telah menginformasi sarana pengaduan masyarakat melalui kontak centre 175, selain itu juga menginformasikan bahwa sebagai Lembaga Publik, pengaduan masyarakat atas kualitas Layanan Publik dapat juga dapat disampaikan melalui www.lapor.id yang merupakan sarana pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan kualitas layanan publik Lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah termasuk BPJS Ketenagakerjaan.

“Kini, seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah kerja BPJamsostek Solok telah mendukung optimalisasi BPJS Ketenagakerjaan dengan telah membentuk Tim Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai tindak lanjut implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021, yang diharapkan juga dapat membantu Pemerintah Daerah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim didaerahnya,” katanya.

Untuk memastikan kepatuhan berjalan dengan baik, dan memastikan hak normatif tenaga kerja dilaksanakan dengan baik oleh pemberi kerja, maka BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok akan membuat inovasi untuk mengintegrasikan pengaduan dari tenaga kerja kepada Lembaga Penegak Kepatuhan seperti Pengawas Ketenagakerjaan, Kepolisian dan Kejaksaan Negeri dengan satu pintu.

“Jadi Tenaga kerja dapat mengadukan jika belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, atau upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan lebih rendah dari upah yang didapatkan karena akan merugikan dari sisi manfaat yang akan diterima dari BPJS Ketenagakerjaan seperti potensi berkurangnya hasil pengembangan tabungan Program JHT, berkurangnya santunan pada program Jaminan Kecelakaan Kerja, kehilangan manfaat beasiswa pendidikan 2 (dua) orang anak sampai perguruan tinggi, hilangnya santunan Jaminan Kematian, manfaat jaminan pensiun menjadi tidak berkala dan kehilangan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Atau potensi tidak mendapatkan manfaat bantuan sosial dari Pemerintah misalnya Bantuan Subsidi Upah (BSU), jika masih berlanjut bantuan sosial tersebut,” jelasnya.

Saat ini secara mandiri Tenaga Kerja bisa mengetahui apakah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan atau tidak, atau melihat upah yang dilaporkan lebih rendah melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), atau iuran yang sudah dipotong dari gaji tidak dibayarkan, atau iuran tidak dibayarkan oleh perusahaan.

Tapi setelah tahu, berdasarkan survei pelanggan atau wawancara langsung, Tenaga Kerja tak tahu harus melaporkan kemana sebagai tindak lanjutnya.

“Jadi dengan rencana inovasi pengintegrasian pelaporan ini maka hak normative tenaga kerja dapat diberikan secara optimal dengan pelaporan yang segera ditindaklanjuti oleh intitusi penegak kepatuhan tersebut,” jelasnya.

Sebelum aplikasi optimal diterapkan BPJamsostek dan Tenaga Kerja kini dapat langsung melaporkan kepada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan, Kejaksaan Negeri dan Kantor Kepolisian Sektor/Resort terdekat jika ada perusahaan yang tidak patuh. (rls)

Related posts