Buka FGD Ranperda Pengelolaan Keuda, Wako Sampaikan ini

MINANGKABAUNEWS, SOLOK – Pengelolaan Keuda (Keuangan Daerah) harus dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan aturan pendukung lainya.

Penyusunan keuangan daerah dilakukan seefisien mungkin, efektif, transparan, dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan pada ketentuan perundang-undangan dan membawa manfaat serta kebaikan pada kehidupan masyarakat pada umumnya.

Read More

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah, ada beberapa aturan dan ketentuan yang mesti ditaati dan dipatuhi oleh penyelenggara negara pada pemerintah daerah. Di antaranya berupa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hal ini disampaikan Walikota Solok Zul Elfian Umar pada kegiatan Forum Group Discusion, Selasa (19/4/2022), di The Premier Hotel Kota Padang.

Menurut Wako, siklus Pengelolaan Keuangan daerah dimulai dari perencanaan yang baik dan matang sesuai mekanisme perencanaan serta peraturan yang berlaku. Anggaran disusun harus sinkron dengan kebutuhan masyarakat dan dituangkan dalam bentuk KUA PPAS.

“Dalam pelaksanaan anggaran tersebut harus sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada di APBD dan diplot dalam bentuk kegiatan serta program pada OPD terkait. Kegiatan diluar mata anggaran tidak dibenarkan dilaksanakan jika anggaranya tidak ada dalam DPA,” ujarnya.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kota Solok telah difasilitasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia Sumatera Barat dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Solok.

Related posts