MINANGKABAUNEWS.COM, BUKITTINGGI – Kota Bukittinggi meraih peringkat ketiga secara nasional pada Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota se-Indonesia Tahun 2021.
Hal itu disampaikan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI melalui Buku Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2021.
Dalam buku setebal 66 halaman yang dirilis tahun 2022 itu, Kota Bukittinggi menduduki peringkat terbaik ketiga dari 98 kota se-Indonesia dengan skor IKP 88,90.
Ini sebagai bukti dan komitmen yang kuat dalam mewujudkan visi misi Bukittinggi Hebat di Sektor Pertanian melalui program kegiatan di bidang pertanian yang berdampak terhadap kesejahteraan petani di Bukittinggi khususnya dan masyarakat Bukittinggi pada umumnya.
“Salah satu indikatornya adalah capaian IKP yang alhamdulillah kita meraih peringkat 3 secara nasional,” kata Walikota Bukittinggi, Erman Safar, Senin (7/3/2022).
Erman lebih lanjut menjelaskan, Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi suatu deareh sampai dengan perseorangan.
“Dengan ketahanan diharapkan mampu mendukung tersedianya sumber daya manusia Bukittinggi yang sehat, aktif, produktif dan berdaya saing sesuai amanat Undang-Undang No. 18/2012 tentang Pangan” jelas Wako.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Melwizardi mengatakan, untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya. Kementerian Pertanian telah mengembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan.
“Terdapat sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP. Kesembilan indikator itu merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan,” kata Melwizardi
Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global, tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi, keterwakilan tiga pilar ketahanan pangan dan ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi.
