Jakarta, 16 Februari 2025 – Bupati Pesisir Selatan terpilih, Hendrajoni, bersama Wakil Bupati Risnaldi, menjalani tes kesehatan di Gedung Kementerian Dalam Negeri pada Minggu pagi. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan sebelum pelantikan kepala daerah (KDH) yang dijadwalkan berlangsung di Istana Negara pada 20 Februari 2025.
Sebelumnya, seluruh kepala daerah terpilih telah melakukan medical check-up (MCU) di daerah masing-masing sebagai dokumen persyaratan untuk mengikuti retreat KDH di Kampus Akademi Militer (Akmil) Magelang, yang akan berlangsung pada 21–28 Februari 2025.
Hendrajoni, yang akrab disapa Haje, terlihat menjalani rangkaian tes kesehatan bersama ratusan kepala daerah lainnya. Usai pemeriksaan, ia menyampaikan bahwa kondisi kesehatannya dalam keadaan prima.
“Alhamdulillah, saya dalam kondisi prima dan siap mengikuti retreat di Magelang,” ucapnya singkat.
Sementara itu, Kabag Tata Pemerintahan Setda Pesisir Selatan, Darmadi, yang bertindak sebagai Personal Incharge (PIC), memastikan bahwa pemeriksaan kesehatan yang dijalani oleh Hendrajoni telah selesai.
“Sebelumnya, beliau juga sudah melakukan MCU di sebuah rumah sakit di Jakarta, dan dokumennya sudah kami unggah ke aplikasi yang disediakan Kemendagri,” ungkap Darmadi.
Menurut catatan media, Hendrajoni dan 239 kepala daerah lainnya menjalani pemeriksaan kesehatan dalam gelombang pertama, sementara sisanya akan menjalani pemeriksaan pada hari Senin di lokasi yang sama.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, dalam pernyataannya kepada Harian Padang Ekspres edisi 17 Februari, menyebutkan bahwa tes kesehatan dilakukan oleh tim medis dari Kemendagri. Pemeriksaan tersebut meliputi tekanan darah dan kadar kolesterol.
Bima juga menegaskan bahwa medical check-up ini merupakan pemeriksaan kesehatan standar, mengingat para kepala daerah sebelumnya telah melakukan pemeriksaan di daerah masing-masing.
Retreat KDH di Magelang sendiri menjadi agenda penting untuk menyamakan persepsi terkait pengawalan tata kelola anggaran daerah. Menurut Bima, ada sekitar Rp3.600 triliun APBN yang harus dikelola dan diawasi dengan baik oleh para kepala daerah.
