Bupati Solok Rakor Dengan Inspektur Daerah, Berani Baca

  • Whatsapp

MINANGKABAUNEWS, SOLOK – Bupati Solok Epiyardi Asda bersama kepala daerah se-Indonesia gelar video conferenci dalam rangka rapat koordinasi dengan inspektur daerah seluruh Indonesia.

Video conferenci dalam rangka rapat koordinasi dengan Inspektur Daerah se-Indonesia ini digelar, Rabu (25/1/2023), di ruangan rapat Sekdakab Solok di Arosuka yang terhubung dengan Kementerian dan lembaga di Borobudur Hotel.

Read More

Acara diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) serta launching aplikasi APIP.

Burhanuddin, Jaksa Agung RI meminta kepala daerah untuk meningkatkan sinergitas, koordinasi dan kolaborasi yang baik antara (APIP) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan APH (Aparat Penegak Hukum).

Kemudian Burhanuddin menegaskan pada APH untuk memperhatikan batasan waktu penyelesaian laporan atau pengaduan berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif, dahulukan penyelesaian administratif sebelum menggunakan instrumen pidana.

“Lakukan Monitoring dan Pengawasan secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik)” tekan Jaksa Agung.

Kapolri diwakili Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Adrianto menekankan APH (Aparat Penegak Hukum) untuk melakukan pemeriksaan setelah berkoordinasi dengan APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah), untuk itu diperlukan koordinasi yang baik antara APIP dan APH.

“Polri sangat mengapresiasi inisiasi Kemendagri dalam membangun nota kesepahaman antara APIP dan APH” ujarnya.

Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri menyebutkan untuk memaksimalkan anggaran yang ada di daerah, diperlukan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah bersama DPRD, sehingga pemanfaatan anggaran sesuai dan tepat pada hal yang dibutuhkan.

“Dalam pengawasan postur anggaran, APIP berperan penting dalam mengawal singkronasi anggaran agar tepat sasaran” sebutnya.

“Untuk itu kita berharap kepada APIP agar dapat memberikan pendampingan kepada Kepala Daerah agar dapat menjalankan postur anggaran dengan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat” tambahnya.***

Related posts