Bupati Suhatri Bur Ikuti Rakornas Intern Pemerintah Tahun 2021

  • Whatsapp

MINANGKABAUNEWS, PADANG PARIAMAN – Bupati Padang Pariaman ikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Intern Pemerintah tahun 2021 pada Kamis (27/5) di Command Center Padang Pariaman.

Dalam sambutannya presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo mengatakan peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan,program,tujuan belanja anggaran pemerintah secara akuntabel,efektif dan efisien.

Read More

“Mengikuti prosedur itu memang penting namun jauh lebih penting tercapainya target yang telah ditetapkan tentunya secara akuntabel efektif dan efisen, karena seyogyanya yang ditunggu oleh rakyat adalah hasil dan manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah dan pengawasan harus menjaga agar tidak ada anggaran yang disalahgunakan,” terangnya.

Ia dalam press release juga menegaskan, tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan anggaran, terutama pada masa pandemi ini, tahun 2021merupakan tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah telah menyiapkan anggaran yang harus direalisasikan secara cepat agar ekonomi bisa bangkit kembali oleh karenya akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi adalah hal yang sangat penting

“Saya juga tekankan beberapa hal yang harus dikawal oleh BPKP diantaranya percepatan pembelajaan pemerintah agar terus dikawal dan ditingkatkan juga percepatan dalam pengadaan barang dan jasa l. Saya juga meminta kepada BPKP dan APIP melihat betul dan mengawasi keterlambatan ini, karena sejatinya tugas dari dua instansi ini yakni memberikan solusi dan jalan keluar untuk masalah ini,” jelasnya.

Selanjutnya, ia juga menekan kualitas perencanaan yang harus ditingkatkan, dimana saat ini masih ditemukan kesenjangan antara pemerintah pusat dengan daerah masih ada ketimpangan. Hal ini yang menyebabkan tidak optimal program yang dibuat. Akurasi data juga hal yang paling harus cepat diselesaiakan contohnya data bansos yang saling tumpang tindih sehingga tidak singkron dalam penyalurannya,manfaatkan laboratorium data forensik yang dimiliki oleh BPKP untu menghasilkan akurasi data yang dimaksud.

“Efektifitas pengawasan harus berkomitmen, harus diselesaikan dari akar maslaah sehingga tidak berulang pada tahun berikutnya, untuk pemerintah pusat dan daerah
tindaklanjuti hasil pengawasan BPKP dan APIP sehingga tidak menjadi permasalahan yang berlarut. Untuk BPKP sampaikan data yang sebenarnya jangan ada yang disembunyikan, bukan menakuti juga bukan mencari kesalahan,” tutup Presiden Joko Widodo mengakhiri.

Related posts