MINANGKABAUNEWS.com, BUKITTINGGI — Setelah sebulan penuh beribadah di bulan Ramadan, Majelis Kajian Assirah An-Nabawiyah kembali digelar di Masjid Surau Buya Gusrizal, Bukittinggi, Jumat (3/4/2026). Namun, yang disampaikan Ketua Bidang Fatwa Metodologi MUI Pusat, Buya Dr. Gusrizal Gazahar Datuak Palimo Basa, bukan sekadar cerita sejarah biasa—melainkan “pengingat keras” tentang bahaya jeratan hadiah dan politik utusan yang ternyata sudah dipraktikkan sejak zaman jahiliah.
Dengan judul kajian kelanjutan kisah utusan Quraisy ke Negeri Habasyah, Buya Gusrizal mengupas tuntas bagaimana Amru bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabiah menyusun strategi diplomasi kotor: menyebar hadiah terlebih dahulu kepada para pejabat dan tokoh agama Najasyi sebelum akhirnya menyampaikan misi sesungguhnya.
“Teori politik paling jahat di negeri ini hari ini beginilah. Orang-orang yang vokal, yang tegak bersama yang hak, bagaimana menjinakkannya? Beri berbagai macam yang akan membuat dia diam. Dan teori politik yang paling busuk adalah membuat jerat sehingga mereka berkasus pada suatu saat tertentu,” tegas Buya disambut suasana hening jemaah.
Buya mengingatkan bahwa praktik “memberi hadiah kepada pejabat” bukanlah hal baru. Islam sendiri telah mengantisipasi melalui hadis Nabi yang melarang pegawai atau pejabat menerima hadiah setelah diangkat dalam jabatan. Nabi bersabda: “Kalau memang betul dia layak mendapat hadiah karena pribadinya, coba duduk saja di rumah bapaknya. Lihat, apakah ada yang datang memberi hadiah kepadanya atau tidak?”
“Bapak dan Ibu tahu tidak, sebelum hari raya bertebaran parsel ke sana-sini? Coba kepada siapa dikirim? Kepada si fulan karena dia menjabat. Coba kalau sudah pensiun, dapatkah parsel itu? Karena itu, jangan sembarang terima,” ujar Buya.
Lebih lanjut, ia mencontohkan pengalaman pribadinya ketika diundang oleh seorang direktur perusahaan. Buya mengajukan dua syarat: membawa kawan-kawannya dan makan di meja terpisah dengan bayar sendiri-sendiri. “Orang perlu dibayar, lebih tidak usah. Karena maksudnya tidak baik sebenarnya,” tegasnya.
“Hati-hati dengan tanda tangan. Jangan mau disuruh-suruh tanda tangan orang. Kadang yang diundang 50, yang hadir 45, kekurangan lima, disuruh yang mendampingi tanda tangan. Saya sudah ingatkan istri, jangan sekali-kali,” pesan Buya disertai cerita bagaimana ia menolak amplop dan tanda tangan dari acara undangan.
Dalam kajiannya, Buya juga mengkritik fenomena “legal standing” yang kerap dipakai oknum untuk melegitimasi kepentingan pribadi, termasuk soal penafsiran “ulil amri” yang dinilainya dipaksakan tanpa keilmuan yang matang.
“Ini masalah paling berat: keilmuan tidak menjadi pertimbangan dalam kepemimpinan. Masa iya syarat jadi guru S1, syarat jadi anggota DPR SMA paket C? Mereka akan buat undang-undang. Sementara di negara lain, syarat kepala negara S2,” sindir Buya.
Ia juga menyoroti bagaimana para pemimpin yang tidak matang mudah terpengaruh pembisik kiri dan kanan. Berbeda dengan Najasyi, yang meskipun telah menerima hadiah, tetap bersikap adil dan tidak mau mengusir kaum muslimin sebelum mendengar sendiri keterangan dari mereka.
“Najasyi marah dan berkata: ‘Demi Allah, tidak akan aku serahkan mereka kepada dua utusan ini. Aku akan panggil mereka dulu, aku tanya kebenarannya. Kalau memang seperti yang dituduhkan, aku serahkan. Kalau tidak, aku lindungi mereka.’ Itulah pemimpin yang tidak sekadar ‘dikunyah di kunyit atau dilama di santan’,” pungkas Buya disambut jemaah yang larut dalam renungan.
Kajian Sirah Nabawiyah ini rencananya akan dilanjutkan pada sesi berikutnya, termasuk dialog antara Ja’far bin Abi Thalib dengan Najasyi yang dinanti-nanti jemaah. Acara rutin ini juga menghadirkan kajian tadabbur Al-Qur’an dan fikih keluarga.
