Dishub Padang Pariaman Lakukan Survey Pengumpulan dan Analisis Penyediaan Angkutan Umum

MINANGKABAUNEWS.COM, PADANG PARIAMAN – Dinas Perhubungan (Dishub) bersama Polres Padang Pariaman melaksanakan Survey Pengumpulan dan Analisis Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) Sumatra Barat pada Titik Pos yang berlokasi di Nagari Toboh Gadang, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang selama 3 hari mulai dari 16 hingga 18 Juli 2022 mendatang, Sabtu (16/7/2022).

Kegiatan ini merupakan kerjasama Dinas Perhubungan Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman dan Polres Padang Pariaman.

Read More

Sesuai Surat Perintah Tugas Gubernur Sumbar ditunjuk Kadis Perhubungan Padang Pariaman sebagai Koordinator Lapangan dan Kapolres Padang Pariaman sebagai Wakil Koordinator Lapangan.

Kadis Perhubungan Rifki Monrizal menyampaikan, bahwa kegiatan ini yang sering disebut survey load factor dilaksanakan selama 3 pada 9 Lokasi di Sumbar.

“Kami Dishub Padang Pariaman bersama Polres Padang Pariaman ditunjuk untuk pelaksana di Pos Toboh Gadang,” ucap Rifki.

Rifki menjelaskan, survey ini dilaksanakan berdasarkan Permenhub Nomor. 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

Ini ada beberapa tujuannya adalah:
Pertama, sebagai pedoman dalam penetapan jaringan trayek AKAP dan AKDP, kebutuhan AKAP dan AKDP pada
masing-masing trayek.

Kedua, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan AKAP dan AKDP.

Ketiga, untuk menjaga ketahanan usaha dan persaingan usaha yang sehat antara perusahaan angkutan AKAP dan AKDP yang telah beroperasi pada masing-masing trayek.

Keempat, sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan Jaringan trayek angkutan AKAP dan AKDP.

Kabid LLAP Dishub Padang Pariaman Ardinal mengungkapkan, bahwa selama tiga hari full (siang dan malam) pada pos ini, pihaknya mengumpulkan data jumlah penumpang angkutan umum AKAP dan AKDP per perusahaan per trayek.

“Sehingga diperoleh database angkutan umum dan jumlah penumpang angkutan umum untuk kita lakukan evaluasi,” ungkapnya.

Sementara itu Kabid KTSP Dishub Ali Munar menerangkan, kita juga mencatat kendaraan angkutan umum yang melakukan pelanggaran seperti izin KP dan KIR yang telah lewat waktu namun tidak dilakukan penindakan.

“Ini akan kita jadikan evaluasi untuk action selanjutnya,” terangnya.

Related posts